Breaking News

Tidak Sedikit TKI Mati di Luar Negeri, Solidaritas Perempuan Desak Pemerintah Selesaikan Akar Masalah Buruh Migran

Tidak Sedikit TKI Mati di Luar Negeri, Solidaritas Perempuan Desak Pemerintah Selesaikan Akar Masalah Buruh Migran.

Dalam dua bulan terakhir tiga buruh migran Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) meninggal di luar negeri. Mereka adalah Adelina Sau dan Milka Boimau, dua perempuan buruh migran asal Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), meninggal secara tragis di Malaysia karena dugaan pembunuhan terencana oleh majikannya. Satu lagi adalah buruh migran asal Madura, Jawa Timur, M. Zaini Mirsin, yang dieksekusi oleh pemerintah Arab Saudi karena dakwaan pembunuhan majikan.

Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Puspa Dewy mencatat sejak 2008 sampai saat ini sudah 5 buruh migran Indonesia yang dieksekusi mati di Arab Saudi. Saat ini, ada 20 buruh migran Indonesia yang sedang menanti pelaksanaan eksekusi mati yang sudah ditetapkan pemerintah Arab Saudi.

“Sampai saat ini, Arab Saudi masih merupakan negara tujuan yang paling banyak diterima laporannya oleh Solidaritas Perempuan mengenai kasus kekerasan dan pelanggaran hak Perempuan Buruh Migran (PBM) yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), yaitu sebesar 45 persen dari 13 negara tujuan lainnya dengan jenis kasus yang paling banyak terjadi adalah human trafficking dan gaji tidak dibayar,” katanya dalam siaran persnya, Senin (02/04/2018).

Selain itu, hilangnya nyawa perempuan buruh migran juga dapat terjadi karena adanya tindak kekerasan yang dialami selama proses migrasi. Kasus kematian yang menimpa Adelina Sau dan Milka Boimau di Malaysia yang saat ini sedang dalam tahap penyelidikan dan persidangan juga menimpa Nani Suryani asal Karawang yang meninggal tahun 2011 karena kekerasan yang dilakukan oleh majikan di Arab Saudi.

Menurut Dewy, gambaran kasus kematian buruh migran tersebut sesungguhnya adalah dampak dari kompleksitas persoalan migrasi yang tidak pernah terurai sejak bertahun-tahun. Faktor kemiskinan yang meluas menjadi problematika masyarakat di pedesaan hingga tidak memiliki alternatif dalam mengakes sumber-sumber penghasilan di desanya.

Rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan hingga tingkat lanjut juga menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat di pedesaan memilih mencari pekerjaan ke luar negeri dengan berbagai cara.

“Faktor di atas kemudian diperparah dengan adanya kebijakan atau peraturan yang tidak berorientasi pada jaminan perlindungan buruh migran serta lemahnya penegakan hukum terhadap para pelaku tindak kejahatan kepada buruh migran,” ungkapnya.

Dari sisi kebijakan, buruh migran hingga saat ini masih berwajah komoditisasi dan memprioritaskan kepentingan bisnis di atas perlindungan. Kerentanan demi kerentanan yang berujung pada pelanggaran hak-hak asasi buruh migran di luar negeri selalu terjadi setiap tahunnya.

Kerentanan ini memiliki dampak yang lebih parah pada buruh migran yang berstatus tidak berdokumen. “Ironisnya, pemerintah seakan bisu dan tidak memiliki strategi jitu dalam menyikapi dan menekan pemerintah negara tujuan untuk bertanggungjawab terhadap berbagai pelanggaran hak yang terjadi kepada buruh migran Indonesia,” katanya.

Solidaritas Perempuan menilai kasus-kasus hilangnya nyawa buruh migran di luar negeri terjadi karena lemahnya pengawasan pemerintah, baik negara asal maupun negara tujuan, terhadap situasi kerja buruh migran terutama perempuan yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT).

“Hampir 90 persen PRT migran berada pada situasi kerja yang berisiko antara lain tidak memiliki akses informasi, terbatasnya komunikasi dengan dunia luar, beban kerja berlebih, jam kerja panjang, tempat tinggal yang tidak layak, sulitnya akses terhadap perlindungan hukum, dan jaminan kesehatan yang tidak memadai,” kata Dewy.

Dia pun mendesak pemerintah untuk memaksimalkan langkah-langkah bantuan hukum bagi buruh migran di luar negeri. Termasuk memastikan proses fair trial berjalan sesuai dengan standar pemenuhan hak asasi dan norma-norma hukum internasional.

“Pemerintah perlu memperkuat posisi tawar Indonesia dengan negara-negara tujuan untuk menghadirkan perlindungan bagi buruh migran Indonesia terutama perempuan,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri menyampaikan, perlindungan TKI selalu di optimalkan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan TKI Indonesia yang bekerja di luar negeri, terutama, yang terancam hukuman mati.

Menurut Hanif, terkait kasus-kasus TKI, sudah ada standar secara umum. Mulai dari advokasi hukum, pendampingan hukum, langkah-langkah di plomatik dan non di plomatik. Selain, itu juga melibatkan pejabat dari tingkat rendah sampai paling tinggi. Bahkan Presiden pun juga ikut melakukan hal tersebut.

“Kalau kita lihat dari 102 kasus terancam hukuman mati di Arab Saudi. Sudah 72 diantaranya yang berhasil dibebaskan, ada tiga orang yang sudah dieksekusi dan 20 orang yang masih proses. Saya hanya menunjukan bahwa pemerintah tidak abai, dan sudah bertindak secara optimal untuk meningkatkan perlindungan TKI,” ujarnya.

Dengan adanya kasus hukuman mati bagi para TKI, Hanif menyampaikan, kedepan pemerintah akan meningkatkan perlindungan kepada TKI melalui peningkatan negosiasi dari bilateral. Selain itu, juga mengedukasi masyarakat agar yang ingin bekerja keluar negeri memiliki kesiapan mental, bahasa dan skill.(JR)