Breaking News

Tidak Libatkan Masyarakat, RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Mau Diapakan?

Tidak Libatkan Masyarakat, RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Mau Diapakan?

Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di sektor lingkungan hidup mempertanyakan arah dari Rancangan Undang-Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (RUU KKHE). Mereka melihat dalam RUU itu ruang pelibatan masyarakat adat dan lokal dalam kegiatan konservasi sangat minim. Bahkan sejumlah pasal malah mengancam keberadaan masyarakat di kawasan konservasi.

 

Direktur eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Nur Hidayati, menuturkan pihaknya terus mendorong pemerintah untuk membangun payung hukum bagi area konservasi yang dikelola masyarakat adat dan masyarakat lokal. RUU KKHE sendiri harus menjadi jadi benteng terakhir dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

 

“Laju kerusakan lingkungan sudah sangat masif, beri kepercayaan kepada masyarakat adat dan lokal untuk menjaganya, sebab bisa kita lihat kawasan-kawasan yang kondisi lingkungannya masih baik adalah wilayah masyarakat adat dan lokal,” katanya dalam jumpa pers di Kantor Walhi, Jalan Tegalparang Utara, Jakarta.

 

Pihaknya mencatat ada masalah dalam penggunaan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) saat penegakan hukum yang menyangkut lingkungan hidup. Seperti dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana pasal-pasal yang ditujukan untuk menjaring aktor-aktor besar malah turut digunakan untuk menjerat masyarakat yang menggantungkan hidup dari hutan.

 

Dalam draft RUU KKHE, Walhi mencatat masih ada celah yang bias dimanfaatkan oleh industri ekstraktif. Diantaranya, ketentuan soal pemanfaatan panas bumi dan sumber daya air di kawasan konservasi.

 

“Harusnya dalam RUU ini fokus utamanya adalah konservasi dimana wilayah yang sudah rusak harus dipulihkan fungsi ekologisnya,” kata Hidayati.

 

Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Kasmita Widodo, mengungkapkan di lapangan masyarakat adat dan lokal sudah melakukan konservasi di wilayah dan ruang hidupnya. Namun, dalam RUU KKHE masyarakat tidak dijadikan sebagai subjek dalam kegiatan konservasi.

 

“Kita menuntut adanya pengakuan peran masyarakat dalam praktek konservasi, sebab jika tidak diakui yang akan terjadi adalah kriminalisasi masyarakat,” katanya.

 

Kalau peran masyarakat tidak diakui maka RUU KKHE tidak akan membawa perubahan bagi masyarakat itu sendiri. Widodo menyebutkan, saat ini area hutan produksi di Indonesia yang luasnya mencapai 25 juta hektare sudah dikuasai korporasi. Sementara korporasi juga terus membidik kawasan-kawasan konservasi.

 

“Di BRWA kami mencatat dari 8 juta hektare wilayah adat ternyata 70 persennya berada di kawasan hutan, tentunya kita berharap melalui RUU KKHE ada perubahan paradigma dalam memposisikan masyarakat adat dan lokal,” ujarnya.

 

Law expert Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sandoro Purba, mengungkapkan selama ini masyarakat adat dan lokal kerap dianggap hama bagi kawasan konservasi. “Harusnya keberadaan masyarakat ini bisa membuat konservasi lebih efektif, apalagi jangkauan pemerintah sangat terbatas,” katanya.

 

Dia menyoroti adanya pasal soal pengamanan hutan yang memberikan kewenangan bagi pihak swasta untuk bisa mengamankan orang 2 kali 24 jam. “Padahal upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan berpotensi menjadi pelanggaran HAM bisa diproses jika dilakukan tidak sesuai prosedur,” terangnya.

 

Sandoro menilai, jika pengamanan kawasan konservasi diserahkan ke swasta maka ini akan memberikan swasta kewenangan yang berlebihan.

 

“Kewenangan besar bagi para pelaku bisnis malah akan mengancam masyarakat itu sendiri,” imbuhnya.

 

Anggota direktorat advokasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Tommy Indyan, mengatakan dalam RUU KKHE ada ketentuan pelimpahan wewenang dalam penunjukan wilayah konservasi ke pemerintah daerah (pemda). Negara memang harus menjaga wilayah konservasi secara ketat. Tapi jika diserahkan ke pemda, bakal ada potensi kontraproduktif.

 

Di sisi lain, masih ada ruang bagi pihak korporasi melakukan pendekatan ke pemda untuk menguasai wilayah yang diinginkannya.

 

“Sampai saat ini pemerintah tidak punya konsep baku soal konservasi, bahkan belum dijelaskan mana wilayah yang bakal menjadi wilayah konservasi,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*