Breaking News

Tidak Konsisten Gunakan e-Procurement, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Masih Tetap Rentan Dikorupsi

Tidak Konsisten Gunakan e-Procurement, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Masih Tetap Rentan Dikorupsi.

Meski sudah dimandatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) no. 5 tahun 2015 dan Inpres no. 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, belum semua lembaga dan pemerintah daerah menggunakan sistem pengadaan elektronik (e-procurement) untuk semua kegiatan pengadaan barang dan jasa.

 

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan potensi kecurangan di Kepolisian RI, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Perhubungan dalam pengadaan barang dan jasa pada 2016. Sementara Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Keerom, Papua menjadi pemerintah daerah yang berpotensi melakukan praktek kecurangan yang sama.

 

Anggota divisi kampanye ICW, Siti Juliantari Rachman, mengatakan temuan tersebut berdasarkan riset ‘Analisa Potensi Kecurangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada 2016’ yang dilakukan sejak April-Mei 2017. “ICW memetakan potensi kecurangan pengadaan barang dan jasa menggunakan metode Potential Fraud Analysis (PFA),” katanya dalam siaran persnya, Selasa, (23/05/2017).

 

Diterangkannya, metode ini memberi skor dengan rentang 1 sampai 20 terhadap lima variabel. Mulai dari nilai kontrak, partisipasi, efisiensi, waktu pelaksanaan, dan monopoli. Makin tinggi skor berarti makin rawan kecurangan. Data pengadaan barang dan jasa diperoleh dari Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang disajikan pada laman opentender.net.

 

Hasil riset itu menunjukkan Kepolisian RI mendapatkan skor 16,4, diikuti Kementerian PU yang skornya 16,1 dan Kementerian Perhubungan yang mendapat skor 15,9. Dari kategori pemerintah daerah, Provinsi Bengkulu memperoleh skor 15,4 dan Kabupaten Keerom 15,7.

 

“Kajian ini juga menemukan bahwa pemerintah pusat dan daerah belum menjalankan mandat Presiden Jokowi dalam Inpres tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015, 2016 dan 2017. Aturan tersebut mengharuskan pemerintah menggunakan sistem pengadaan elektronik (e-procurement) untuk semua kegiatan pengadaan barang dan jasa,” kata Juliantari.

 

Hingga 2016, baru sekitar 38,4 persen pengadaan secara nasional yang menggunakan sistem elektronik, khususnya lelang elektronik. Lebih lanjut, pemerintah juga kurang presisi dalam melakukan perencanaan pengadaan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya lelang yang tidak terlaksana pada akhir tahun. Dimana ada 11.638 pengadaan yang tidak terlaksana pada tahun lalu.

 

Dalam kajian yang sama, sektor infrastruktur menjadi pengadaan dengan jumlah proyek dan anggaran terbesar pada 2014 – 2016. Bahkan dalam rentang waktu itu, terjadi kenaikan anggaran pengadaan konstruksi yang signifikan, dari Rp60 triliun pada 2014, menjadi Rp143 triliun pada 2015, lalu Rp221 triliun pada 2016. “Kenaikan ini kemungkinan besar terkait dengan kebijakan pembangunan Presiden Jokowi,” ujarnya.

 

Sementara itu Kepala LKPP, Agus Prabowo mengatakan, di era informasi teknologi, keterlibatan publik dalam pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah mutlak diperlukan. LKPP menciptakan sistem pengadaan barang/jasa dengan mengadopsi teknologi informasi. Melalui perangkat IT, proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih mudah terpantau publik.

 

Selain itu, masyarakat dapat secara aktif mengawasi melalui perangkat teknologi karena sudah terbiasa mengakses internet.

 

“Kita rasanya memang harus masuk ke era crowd control. Datanya sudah terbuka. Data lelang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sudah dimanfaatkan oleh ICW dengan membuat opentender.net,” terang Agus.

 

Lagi pula, Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang berisi rencana pengadaan pemerintah pusat dan daerah juga sudah terbuka, sistem e-katalog juga begitu, memuat harga, spesifikasi dan identitas penyedia secara terbuka.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*