Breaking News

Tidak Hanya Untuk Urusan SBY, Advokat Harus Bersatu Tegakkan Keadilan dan Kebenaran

Tidak Hanya Untuk Urusan SBY, Advokat Harus Bersatu Tegakkan Keadilan dan Kebenaran.

Para advokat diminta tidak terjebak pada urusan case per case  sehingga mau bersatu. Para advokat harus bersatu untuk menegakkan kepentingan keadilan dan kebenaran.

 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Federasi Advokat Seluruh Indonesia (Ferari) Petrus Selestinus. Menurut dia, selain kehormatan dan martabat advokat yang harus dijunjung tinggi, para advokat diharapkan tidak terjebak pada wacana case per case.

 

Menurut Petrus, bersatunya para advokat dari berbagai Organisasi Advokat tidak boleh dipandang sekadar hanya untuk satu sikap yang sama yaitu membela kehormatan profesi.

 

“Akan tetapi bersatunya advokat-advokat dalam satu gerakan bersama Advokat Firman Wijaya adalah merupakan wujud bersatunya advokat untuk kepentingan penegakan keadilan dan kebenaran terganggu, atau dicoba dihalang-halangi untuk kepentingan lain oleh dan atas nama siapapun juga,” tutur Petrus Selestinus, di Jakarta, Rabu (21/02/2018).

 

Dia menyampaikan, bersatunya Advokat, pertanda Advokat tetap mengedepankan kepentingan penegakan hukum dan keadilan sebagai bagian dari kepentingan umum yang harus diutamakan ketimbang kepentingan pribadi.

 

“Advokat dan masyarakat hendak menunjukan bahwa Advokat dan siapapun warga bangsa tidak takut berbicara atas nama kebenaran dan keadilan,” ujarnya.

 

Para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Untuk Kehormatan Profesi, menurut dia, adalah satu kekuatan besar, tidak lain adalah ingin mengajak semua Advokat untuk tidak takut terhadap setiap sikap yang mengancam profesi Advokat dalam menjalankan profesinya.

 

Pada sisi yang lain, tutur Advokat Peradi ini, Advokat Indonesia ingin menunjukan bahwa advokat tetap peduli kepada upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar keterlibatan beberapa pihak yang disebut-sebut sebagai penerima dana korupsi e-KTP.

 

“Termasuk membongkar keterlibatan orang dari unsur Partai Politik. Ini adalah perwujudan daripada itikad baik par advokat untuk membela sekaligus menghormati profesinya sebagai konsekuensi logis dari hak imunutas advokat yang telah diperluas oleh putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk tindakan advokat yang sedang membela klien di luar Pengadilan,” tutur Petrus.

 

Imunitas Advokat yang diberikan oleh UU terhadap profesi Advokat, lanjut dia, tidak dimaksudkan sebagai hadiah atau bonus untuk melindungi kepentingan pribadi advokat-advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya, akan tetapi Kekebalan atau Imunitas Advokat dimaksud ditujukan untuk melindungi Advokat dalam menegakan hukum dan keadilan demi mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara.

 

Dengan demikian, kata Petrus, advokat tidak akan tinggal diam dan tidak akan takut menghadapi siapapun, ketika ada pihak-pihak yang aecara langsung atau tidak langsung mencoba menghambat atau merintangi alat negara dalam menjalankan fungsinya menegakan hukum demi kemaslahatan rakyat.

 

Apalagi, lanjut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini, kalau ada kekuatan yang hendak mencoba menghalangi Advokat dalam menegakan hukum sebagaimana halnya SBY atas nama melindungi nama baik pribadi dan kelurganya, lantas melaporkan Advokat Firman Wijaya ke Polri, maka sikap SBY yang demikian harus dianggap sebagai sikap yang bertujuan mencegah Advokat Firman Wijaya tidak boleh menguji fakta-fakta persidangan sepanjang menyangkut nama dan kepentingan SBY dan Partai Demokrat.

 

Kekuatan orang per orang atau kelompok organisasi yang mencoba menghalangi-halangi sikap kritis masyarakat, kata dia, termasuk profesi Advokat dalam penegakan hukum, khususnya upaya untuk membantu KPK di forum manapun, demi mengungkap tuntas setiap kasus korupsi termasuk di dalamnya korupsi e-KTP, sebagaimana hal itu dilakukan oleh Advokat Firman Wijaya dalam mengkonfirmasi Saksi Mirwan Amir terkait kesaksiannya bahwa dirinya pernah mengusulkan kepada SBY yang pada waktu itu sebagai Presiden RI supaya membatalkan proyek e-KTP karena berbagai persoalan yang muncul. Namun oleh SBY menolak dengan alasan akan ada Pilkada.

 

“Bagi kami para advokat, sikap seperti itu dapat dikualifikasi sebagai sikap yang merintangi KPK dalam penyidikan kasus korupsi e-KTP yang oleh pasal 21 Undang Undang Tipikor, dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi,” katanya.

 

Petrus mengingatkan, dengan demikian menjadi sebuah blunder besar bagi SBY dalam segala kapasitas yang dimiliki, jika Advokat Firman Wijaya baru mengkonfirmasi fakta-fakta persidangan yang mengungkap keterlibatan Partai Demokrat dan Fraksi Partai Demokrat dalam kasus dugaan korupsi e-KTP, SBY sudah menghadang upaya  Advokat Firman Wijaya yang dengan penuh Itikad Baik mengedepankan kepentingan umum, yaitu  membantu KPK untuk menyelamatkan uang negara.

 

Lebih jauh, Petrus menyatakan, dengan melaporkan Advokat Firman Wijaya ke Polisi sebagai telah mencemarkan nama baik, meskipun merupakan hak hukum SBY dan untuk kehormatan dan nama baik pribadi, tetapi dampak dari sikap SBY melapor kepada Polisi bisa menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki informasi tentang dugaan korupsi di kalangan kader  Partai Demokrat.

 

“Sedangkan sikap dasar Advokat dan kepentingan yang diperjuangkan oleh Firman Wijaya, adalah dalam kapasitas diri sebagai Advokat untuk kepentingan menegakan hukum dan keadilan dengan penuh Itikad Baik,” ujar Petrus.

 

Dia menjelaskan, kepentingan SBY melaporkan pencemaran nama baik itu, tentu sangat jelas bedanya dalam segala sudut pandang, karena yang satu (Advokat Firman Wijaya) meletakan kepentingan menyelamatkan uang negara menjadi tujuan utama, sementara yang lain yaitu SBY meletakkan kepentingan menyelamatkan nama baik diri pribadi dengan segala implikasi negatif yang timbul yang tentu saja tidak untuk penegakan hukum atau menyelamatkan uang negara.

 

Advokat Firman Wijaya, lanjut dia, pasti memiliki informasi karena melihat secara langsung fakta-fakta hukum termasuk bukti-bukti persidangan yang mengarah kepada dugaan keterlibatan pihak-pihak, entah sebagai inisiator proyek pengadaan e-KTP atau hanya sekedar penerima dana hasil korupsi sebagaimana telah dinyatakan secara tegas dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam perkara a/n. Terdakwa Irman-Sugiharto dan a/n. Terdakwa Andi Narogong  bahwasanya Partai Demokrat adalah salah satu penerima dana yang diduga berasal dari korupsi e-KTP. (JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*