Breaking News

Tidak Cukup Dengan Kata Maaf, Ketua KPK Harus Ada Pertanggungjawaban Moral

Tidak Cukup Dengan Kata Maaf, Ketua KPK Harus Ada Pertanggungjawaban Moral.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo tidak cukup hanya menyampaikan permintaan maaf kepada lembaga dan masyarakat, terkait perdebatan sengit mengenai Obstruction of Justice (merintangi penyidikan yang terungkap di dalam Rapat Komisi III D|PR RI.

 

Mantan Kepala  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu juga diminta harus memiliki pertanggungjawaban lain, seperti pertanggungjawaban moral.

 

Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, merujuk pada pengakuan Ketua KPK Agus Rahardjo  bahwa obstruction of justice hanya ditujukan kepada seseorang yang menghalangi proses penyidikan, bukan kepada lembaga, maka tidak cukup hanya minta maaf, tetapi harus dipertanggungjawabkan ke  lembaga DPR-RI.

 

“Bila tidak dipertanggungjawabkan oleh AR, bisa saja DPR RI mengkaji kemungkinan menggunakan hak menyatakan pendapat kepada Ketua KPK, AR. Selain itu, surat formal harus ditarik dengan surat formal. Sangat tidak setara jika hanya menyampaikan minta maaf melalui lisan,” ujar Emrus, Rabu (13/09/2017).

 

Kemudian, dikatakan Direktur Eksekutif EmrusCorner itu, sejatinya dilanjutkan dengan pertangungjawaban moral dari AR, misalnya mengajukan Pengunduran diri dari dari komisioner KPK.

 

“Sebab, dari sudut komunikasi, apa yang sudah disampaikan kepada orang lain atau publik akan selalu “berbekas” di peta kognisi atau persepsi khalayak, apalagi telah terliput oleh media massa, maka tuduhan tentang obstruction of justice sudah tidak bisa ditarik sekalipun dengan minta maaf. Untuk itu, sangat diperlukan pertanggungjawaban moral dari seorang AR kepada publik,” tutur Emrus.

 

Perlu difahami, lanjut dia, pertangungjawaban sangat penting dilakukan oleh seorang pejabat publik. Misalnya ada berita yang memuat bahwa menteri Jepang, yang mengawasi pembangunan kembali daerah hancur akibat tsunami pada 2011 dan bencana nuklir Fukushima, mundur setelah mengatakan bahwa lebih baik bencana tersebut melanda wilayah timur laut daripada Tokyo.

 

Memang, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR-RI dengan Komisioner KPK sempat meninggi. Silang pendapat sempat mewarnai sidang.

 

Salah satu topik perdebatan hangat mengenai pernyataan dari Ketua KPK, AR tentang Obstruction of Justice (merintangi penyidikan). Sejumlah anggota Komisi III DPR RI menolak pernyataan tersebut.

 

Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu bereaksi keras terhadap isi surat itu.

 

“Kalau bukan datang dari pimpinan lembaga negara, kalau dari masyarakat biasa, saya maklum. Pimpinan lembaga negara dia memiliki implikasi apa pun, apa yang Pak Agus sampaikan tadi, mempertimbangkan ketika surat pertama kepada Pansus, surat resmi KPK itu juga nadanya sudah ancaman Pak, obstruction of justice ,” kata Masinton.

 

Anggota Komisi III DPR RI lain, yaitu M Misbakhun meminta  surat   KPK yang memuat pernyataan mengenai  obstruction of justice tersebut agar segera ditarik.

 

Protes keras dari sejumlah anggota DPR RI tersebut direspon dengan minta maaf dari Ketua KPK, AR dan menyadari obstruction of justice tidak bisa kepada lembaga, tapi seseorang yang menghalangi proses penyidikan.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*