Breaking News

THR & Gaji Ke-13 Ilegal, Mendagri Tolong Segera Cabut Surat Edaranmu

THR & Gaji Ke-13 Ilegal, Mendagri Tolong Segera Cabut Surat Edaranmu.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Koemolo diminta segera mencabut Surat Perintah Alokasi APBD untuk THR dan Gaji 13. Selain telah menimbulkan polemik, penganggaran itu pun disebut ilegal.

Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska)Adri Zulpianto menyebut, Surat Edaran Kemendagri No. 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018 yang memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk mengalokasikan dana APBD untuk THR dan Gaji ke 13 merupakan jebakan betmen kepada pemerintah daerah seluruh Indonesia. “Itu anggaran ilegal. Harus dicabut,” tutur Adri, Selasa (05/06/2018).

Dia menyampaikan, surat perintah  Kemendagri tersebut memaksa alokasi APBD untuk THR dan Gaji 13. Hal ini  bisa dianggap sebagai anggaran ilegal, karena belum mendapatkan persetujuan DPRD dan melanggar undang-undang.

“Selain itu, surat perintah Kemendagri tersebut seperti menggali lobang kuburan untuk mengubur kepala daerah yang  sudah mengalokasikan anggaran THR dan Gaji 13 PNS. Artinya, ketika kepala daerah mengikuti Surat  perintah Mendagri itu, maka kepala daerah menjadi target dan sebagai sasaran empuk aparat hukum seperti KPK,” ujar Adri.

Oleh karena itu, dia melanjutkan, sebelum nasi menjadi bubur, pihaknya meminta Mendagri Tjahjo Koemolo membatalkan surat tersebut.

“Karena THR dan gaji 13 itu tidak tercantum dalam APBD 201,8 supaya kepala daerah tidak menjadi pesakitan KPK,” ujarnya.

Kemudian, pihaknya juga meminta Kementerian Keuangan Sri Mulyani untuk segera membatalkan THR dan Gaji 13 ASN dan honorer di lingkungan pemerintah pusat.

“Karena hal ini hanya menjadi bentuk ketidak-adilan bagi ASN di tingkat daerah,” katanya.

Menurut Adri, jika kebijakan itu dipaksakan, maka Menkeu dan Mendagri sudah sama-sama melakukan pelanggaran.

“Kalau THR dan Gaji 13, anggaran disediakan oleh pemerintah pusat. sedangkan THR maupun Gaji ke 13 untuk pemerintah daerah, alokasi anggaran disuruh cari sendiri dalam APBD,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*