Breaking News

Tetap Akan Turun ke Jalan, Buruh Menolak Larangan Unjuk Rasa Memperingati May Day

Tetap Akan Turun ke Jalanan, Buruh Menolak Larangan Aksi Unjuk Rasa Memperingati May Day.

Jelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengeluarkan surat imbauan agar buruh tidak melakukan aksi turun ke jalan alias unjuk rasa.

 

Sementara di kalangan buruh, imbauan tersebut dinilai tidak relevan. Alasannya, perjuangan buruh di Indonesia untuk mendapatkan kesejahteraan masih panjang. Sementara pemerintah sendiri lebih berpihak pada kaum pemodal.

 

Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah menyatakan aksi demonstrasi saat peringatan May Day perlu dilakukan kaum buruh. Apalagi hak untuk berdemonstrasi dilindungi oleh hukum. Sementara pemerintah sendiri terus menunjukkan inkonsistensi dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan.

 

“Seperti dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, pemerintah justru tidak melibatkan buruh dan menutup ruang dialog,” katanya dalam keterangan persnya.

 

Ilham menjelaskan, dalam PP Pengupahan itu pemerintahan Jokowi-JK menutup ruang dialog buruh dalam menetapkan upah. PP tersebut juga melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur upah minimum berdasarkan pada inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi versi Badan Pusat Statistik (BPS). “Ruang berkonsultasi buruh dan pengusaha untuk menetapkan upah berdasarkan survei harga kebutuhan nyata di pasaran malah ditutup rapat-rapat,” ujarnya.

 

Pada hakikatnya, peringatan Hari Buruh Internasional adalah bentuk penghormatan atas pengorbanan dan hasil perjuangan panjang buruh untuk menuntut delapan jam kerja.

 

“Maka, kami lebih pantas memperingati May Day dengan aksi massa, yang lebih mendekati ruh perjuangan,” kata Ilham.

 

Sekjen KPBI, Damar Panca Mulya, mengatakan dalam aksi May Day nanti KPBI juga akan menuntut agar PP Pengupahan segera dicabut.

 

“Pencabutan PP Pengupahan akan meningkatkan daya beli buruh dan pada akhirnya mendongkrak daya beli masyarakat,” ujarnya.

 

KPBI sendiri juga mengajak berbagai elemen rakyat untuk ikut berdemo pada Hari Buruh. Pihaknya juga telah menjalin kesepakatan dengan elemen mahasiswa, petani, dan gerakan perempuan.

 

“Ini ditujukan untuk menyerukan perlawanan terhadap rezim neoliberalisme di bawah pemerintahan Jokowi,” katanya.

 

Menurut Damar, rezim Jokowi hanya menjembatani kepentingan pemodal-pemodal besar dan mengesampingkan rakyat. Akibatnya, pembangunan bertujuan untuk memperbanyak profit pengusaha.

 

“Partisipasi rakyat tidak lagi dilibatkan sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan seperti pembangunan pabrik Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng yang mengorbankan ratusan ribu petani untuk profit bagi segelintir pemodal,” tandasnya.

 

Sebelumnya, dalam surat bernomor B.122/M.Naker/PHIJSK-KKHI/IV/2017, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri meminta seluruh gubernur di Indonesia untuk mendorong kegiatan dan agenda positif saat peringatan May Day. Kemenaker menghimbau agar Hari Buruh Internasional tidak digunakan sebagai aksi unjuk rasa, melainkan aksi sosial dan dialog.

 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Hayani Rumondang mengatakan pihaknya mendorong agar Hari Buruh Internasional (May Day) dijadikan sebagai kegiatan yang menyenangkan (May Day is a happy day) bagi pekerja dan masyarakat Indonesia.

 

“Muncul dari kalangan buruh untuk memperingati May Day dengan kegiatan lebih positif dari seluruh demo di jalanan, “katanya.

 

Selama ini peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh setiap 1 Mei itu dimanfaatkan para pekerja untuk aksi unjuk rasa menyampaikan Aspirasi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*