Breaking News

Tertangkapnya Presdir PT Agung Podomoro Land Membuktikan Masih Banyak Praktek Mafia Properti; Arief Poyuono: Cabut Semua Izin Agung Podomoro Land!

Arief Poyuono: Cabut Semua Izin Agung Podomoro Land!

Tertangkapnya anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra Muhammad Sanusi yang juga Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta dan  Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dalam operasi tangkap  tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perizinan Reklamasi Pantai di Teluk Jakarta harus dijadikan sebagai momentum untuk membongkar semua pratek mafia pengembang properti di Jakarta  yang sejak dulu sudah terjadi.

Modus yang dilakukan adalah dengan cara mengatur penerbitan perizinan dan SK Gubenur dan Perda DKI Jakarta yang diatur oleh pengembangan  seperti PT Agung Podomoro Land di jajaran eksekutif  dan legislatif DKI Jakarta untuk keperluan bisnis properti pengembang.

Ketua Umum  Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono mengatakan, modusnya biasanya melakukan pengusuran masyarakat Jakarta  yang menempati tanah negara  atau lahan yang tidak bersertifikat  lalu Pemda  DKI Jakarta mengeluar perizinan ,peraturan  yang disetujui DPRD untuk dikuasai pengembang untuk dibangunkan properti.

“Seperti contoh saja kawasan Pluit, Kapuk  menurut catatan sejarah dari Kementerian PU zaman Belanda atau openbare werken hingga zaman orde lama bahwa daerah Pluit dan Kapuk itu RTRW untuk serapan banjir dan ROB  agar Jakarta tidak banjir yang dalam bahasa Belandanya Fluiteren dan disebut oleh masyarakat Jakarta jadi Pluit,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Tetapi akibat ulah korporasi ujarnya,  pengembang yang korup dan tukang suap pemprov DKI Jakarta dan DPRD daerah Pluit dikembangkan jadi kawasan hunian dan yang meyebabkan banjir besar di Jakarata yang dimulai tahun 1976 hingga sekarang.

Karena di Jakarta,  lahan makin berkurang untuk bisa dikembangkan maka berdasarkan SK Gubenur DK Jakarta Nomor 2238  Tahun 2014  yang ditanda tangani oleh Gubenur Basuki Tjahaya Purnama alis Ahok tentang perizinan reklamasi pantai  di  17 pulau di Pantai Utara (Pantura) Jakarta,  kepada PT Wisesa  Muara Samudera yang merupakan anak perusahaan PT Agung Podomoro.

SK tersebut dipermasalahkan oleh Komisi  D DPRD DKI Jakarta walau pada akhirnya Komisi D DPRD terbelah antara yang pro SK Gubenur Ahok tentang Reklamasi dan Kontra SK tersebut.

Alasan penolakan perizinan dalam SK  Gubenur No 2238 tahun 2014 yang dikeluarkan Ahok untuk kepentingan bisnis PT Agung Podomoro Land karena  melanggar peraturan perundang-undangan. Misalnya, UU No. 1/2014, Perpres 122/2012, Permen KP No. 28/Permen-KP/2014, Perda 8/1995, hingga Pergub No. 88/2008.

Kementerian KKP menolak adanya reklamasi 17 pulau oleh PT Agung Podomoro Land. Ada indikasi, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dan jajaran Pimpinan DPRD DKI Jakarta diduga sudah ‘diamankan’ oleh PT Agung Podomoro Land.

Sebelumnya, KPK langsung melakukan penahanan terhadap Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, Sabtu (2/4/2016).

KPK menjerat Ariesman sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mohamad Sanusi.

Ariesman keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 12.00 WIB mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye. Di balik rompi itu, Ariesman masih memakai baju yang sama dengan saat ia menyerahkan diri ke KPK.

Sambil berjalan menuju mobil tahanan, ia enggan berkomentar soal kasus yang menjeratnya. “Tanya pengacara saya saja,” kata Ariesman singkat seraya masuk ke mobil hitam yang menjemputnya.

Bos perusahaan pengembang properti itu kemudian dibawa ke rumah tahanan Polres Jakarta Pusat. Ariesman sempat tidak diketahui kabarnya selama beberapa jam setelah ditetapkan sebagai tersangka. Akhirnya, ia muncul di Gedung KPK, Jumat (1/4/2016) malam, dan menyerahkan diri.

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, uang yang diberikan kepada Sanusi terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita uang tunai sebesar Rp 1.140.000.000 yang diterima Sanusi sebanyak dua kali.

Sanusi sudah menerima uang dari Ariesman sebesar Rp 1 miliar pada 28 Maret lalu. Ariesman disangka dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 joPasal 64 ayat 1 KUHP.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*