Breaking News

Tersebar Di 32 Provinsi, Merkuri Dipergunakan Pada Sebanyak 197 Tambang Emas Di 850 Titik

Tersebar Di 32 Provinsi, Merkuri Dipergunakan Pada Sebanyak 197 Tambang Emas Di 850 Titik.

Bahan merkuri bisa dipergunakan untuk Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK). Saat ini, pertambangan jenis itu tersebar di 32 Provinsi di Indonesia, dengan 197 PESK di 850 titik.

Hal itu diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat mengikuti Rapat bersama dengan Komisi VI DPR RI pada Rabu (30/08/2017), di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan, selain untuk Pertambangan Emas, zat merkuri juga bisa dipergunakan untuk industri dan kesehatan.

“Saat ini terdapat 197 PESK pada 850 titik yang tersebar di 32 provinsi, yang mayoritas masih menggunakan teknik amalgamasi bijih emas dengan memakai merkuri,” tutur Siti Nurbaya.

Dalam rapat yang membahas tentang Revisi Undang Undang (RUU) Ratifikasi Konvensi Minamata mengenai Merkuri itu, Siti Nurbaya mengaku sudah melakukan survei ke sejumlah wilayah di Indonesia, terkait pemakaian zat yang berbahaya tersebut.

“Hasil survei Kementerian LHK tahun 2016 dan 2017, penambangan emas dengan menggunakan merkuri antara lain terdapat di Poboya, Sulawesi Tengah, di kawasan Gunung Botak, Pulau Buru, Provinsi Maluku dan di Kabupaten Bogor, di Parakan Salak Kabupaten Sukabumi,” ungkap politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu.

Penggunaan Merkuri, lanjut dia, masih bisa dilakukan di titik-titik tersebut. Bahkan, menurut Siti, sejumlah Fraksi telah memberikan dukungan terhadap RUU tentang Pengesahan Konvensi Minamata untuk dibahas lebih lanjut.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu mengatakan bahwa harus ada pembahasan lebih lanjut mengenai bahayanya penggunaan Merkuri tersebut.

Selain itu, Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat juga perlu dicari bahan pengganti merkuri, yang umum digunakan dalam kegiatan penambangan emas.

“RUU ini perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat dengar pendapat, dengan melibatkan K/L terkait, LSM, pakar Lingkungan, BPPT, Pemerintah Daerah, dan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia, yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 September 2017,” ujar Ketua Komisi VII, Gus Irawan Pasaribu.(Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*