Breaking News

Tersangka Korupsi Penyalahgunaan Dana Kegiatan Swakelola, Kejagung Tahan Dua Orang Pejabat PU Jakarta Pusat

Jampidsus Arminsyah: Tersangka Korupsi Penyalahgunaan Dana Kegiatan Swakelola, Kejagung Tahan Dua Orang Pejabat PU Jakarta Pusat.

Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan dua orang tersangka, yakni mantan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum (Kasudin PU) Tata Air Jakarta Pusat (Jakpus) yang saat ini Kasudin PU Tata Air Jakarta Utara (Jakut), Herning Wahyuningsih dengan inisial “HW” dan mantan Kepala Seksi (Kasi) Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Alam (SDA) Sudin PU Jakpus, Pahala Tua dengan inisial “PT”. Penahanan tersebut terkait dugaan korupsi penyalahgunaan dana kegiatan swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Pusat Tahun Anggaran (TA) 2013-2015.

 

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Arminsyah mengatakan, penahan itu dilakukan karena tersangka dikhawatirkan melarikan diri, mempengaruhi saksi-saksi, dan atau menghilangkan barang bukti sehingga mempersulit pemeriksaan penyidikan perkara.

 

““PT” ditahan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-15/F.2/Fd.1/02/2017 tanggal 20 Februari 2017 dan “HW” ditahan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-16/F.2/Fd.1/02/2017 tanggal 20 Februari 2017. Tersangka “PT” ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan  Tersangka “HW” ditahan di Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu Jakarta Timur. Kedua tersangka ditahan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan 28 Mei 2017,” ujar Arminsyah di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (09/05/2017).

 

Arminsyah menjelaskan, kasus tersebut bermula ketika Sudin PU Tata Air Jakarta Pusat pada tahun 2013, 2014, dan 2015 menganggarkan dana untuk kegiatan swakelola di wilayah kota administratif Jakpus berupa perbaikan/ pemeliharaan saluran PHB atau jalan arteri atau penanganan segera perbaikan tutup saluran, tali-tali air, mulut air atau grill atau vangkom, dan pemeliharaan saluran air sebesar 230 miliar rupiah.

 

Namun dalam pelaksanaannya, lanjut Arminsyah, tersangka “HW” menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Kasi Pemeliharaan yang dijabat oleh tersangka “PT” serta menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang diduga fiktif kepada penyedia barang.

 

“Berdasarkan SPT dan SPK tersebut, Bendahara Pengeluaran Pembantu Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Pusat mengajukan permintaan pencairan dana kepada Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta dan dicairkan sebesar 222 miliar rupiah. Namun, tidak dipergunakan sebagaimana mestinya karena dalam setiap pembayaran dilakukan pemotongan sebesar 35 persen dari SPT,” ucapnya.

 

Dalam kasus tersebut, tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*