Breaking News

Tersangka Kasus Korupsi Tak Pantas Duduk Sebagai Pejabat Publik

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Koalisi Masyarakat Penggerak Good Governance (DPN - KOMPAGG) TM Mangunsong: Orang Yang Terbukti Korupsi Tak Pantas Duduk Lagi Sebagai Pejabat Publik.

Pemerintah diminta bertindak tegas kepada para pejabatnya yang sudah melakukan korupsi agar tidak direkrut lagi sebagai pejabat. Demikian pula dengan partai politik (parpol), harus menunjukkan komitmennya terhadap penegakan hukum, setiap politisinya atau kadernya yang tersangkut kasus korupsi, harus segera dicopot dan tidak layak duduk sebagai pejabat publik.

 

Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Koalisi Masyarakat Penggerak Good Governance (DPN – KOMPAGG), Togap Marolop Simangunsong atau yang akrab disapa TM mangunsong, Selasa (30 Mei 2017).

 

Menurut Mangunsong, pada prinsipnya tidak ada negara yang terbelakang, yang ada adalah negara yang tidak dikelola dengan baik.

 

“Karena itu, tersangka korupsi seharusnya tidak lagi menduduki jabatan publik,” ujarnya.

 

Saat ini, menurut dia, para politisi dan pejabat birokrasi masih dengan bebas melenggang dan malah bisa tersenyum sumringah untuk kembali lagi sebagai pejabat publik.

 

Menurut pria yang pernah 8 tahun jadi PNS di Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini, selama ini cukup banyak kasus korupsi yang terungkap namun penyelesaiannya hanya melalui deal-deal politik.

 

“Apalagi kalau pelaku masih berada dalam lingkaran kekuasaan, tak sedikit yang bebas tanpa dihukum meskipun sudah terbukti melakukan korupsi,” ujar jebolan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu.

 

Untuk tujuan mengontrol pemerintahan agar sesuai on the track, Mangunsong dan kawan-kawannya pun mendirikan Koalisi Masyarakat Penggerak Good Governance atau KOMPAGG.

 

Lembaga itu didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 40 tanggal 24 Mei 2004. TM Mangunsong mendirikan KOMPAGG bersama Mantan Mensesneg Ali Rahman. Dengan mengajak sejumlah tokoh nasional waktu itu, KOMPAGG dideklarasikan di Gedung Joang 45, Jakarta, Jumat, 16 April 2004.

 

“Lembaga ini berasaskan Pancasila dengan maksud menjadi wadah partisipasi masyarakat, guna melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan mendorong berkembangnya tata pemerintahan yang baik, serta mencegah terabaikannya kepentingan publik,” ujar pria yang kini menjadi Advokat dan berkantor di Arthaloka Building, Lantai 11, Jalan Jendral Sudirman, Karet Tengsin, Tanah Abang , Jakarta Pusat itu.

 

Dalam aktivitasnya, lanjut TM Mangunsong, KOMPAGG bersifat independen, mandiri, profesional dan nirlaba. Selain aktif menggelar kajian-kajian, menurut Mangunsong, lembaganya juga aktif melakukan seminar, membuat buku, diskusi, dan publikasi.

 

“Juga melakukan advokasi, terutama advokasi kebijakan publik berkenaan dengan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

 

Dia mengatakan, seharusnya lembaga swadaya masyarakat harus memperkuat kontrol sosialnya dengan lebih proaktif mengungkap kasus-kasus korupsi di berbagai daerah. Memang, lanjut dia, lembaga seperti dirinya tidak bisa berbuat lebih jauh. Namun, dengan kontrol LSM, penegak hukum dapat menindaklanjutinya dengan penyidikan hingga menyeret pelaku ke pengadilan.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*