Breaking News

Terobos dan Merusak Terumbu Karang, Pemerintah Harus Berikan Sanksi Tegas Bagi Kapal Perusak Lingkungan Laut

Pemerintah didesak segera mengambil tindakan tegas terhadap kapal asing yang melakukan penerobosan dan menabrak terumbu karang, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dengan lepasnya emisi ke atmosfir.

Kapal Pesiar MV Caledonian SKY diinformasikan telah menerobos terumbu karang di perairan Raja Ampat, Papua Barat. Penerobosan itu menyebabkan terlepasnya sebanyak 10.512.000 ton emisi ke atmosfir.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak pemerintah menindak tegas pelaku perusakan terharap seluas 1.600 meter persegi terumbu karang Raja Ampat itu.

Pelaksana Sekretaris Jenderal KIARA Arman Manila menjelaskan, Kapal Pesiar MV Caledonian SKY menerobos perairan Raja Ampat pada Sabtu (4/03). Tindakan itu mengakibatkan 8 genus terumbu karang rusak parah.

“Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem pesisir yang mampu menyerap karbon sebanyak 65.7 juta ton per tahun,” ujar Arman Manila, di Jakarta, Kamis (16/03/2017).

Dia merinci, Pusat Data dan Informasi KIARA (2017) mencatat, rusaknya 1.600 meter persegi terumbu karang di Raja Ampat berdampak lepasnya 10.512.000 ton per tahun emisi karbon ke atmosfer.

Terlebih lagi, lanjut dia, karbon memerlukan lebih dari 50 tahun untuk dapat terikat secara permanen di salah satu tempat penyimpanannya.

“Bisa dibayangkan, kita butuh waktu setengah abad untuk memulihkan kerusakan terumbu karang di Raja Ampat,” ujarnya.

Bahkan, lanjut dia, akan ada 525.600.000 ton karbon tak diserap terumbu karang dan dilepaskan ke atmosfir dalam jangka waktu 50 tahun tersebut.

“Angka tersebut akumulatif, jika saja setahun ada sebanyak 10.512.000 yang terlepas ke atmosfir. Itu terumbu karang yang dihitung, bayangkan disitu ada juga ada plankton dan ekosistem lainnya,” terangnya.

Arman menegaskan, kerusakan karang yang terjadi di Raja Ampat tidak dapat diselesaikan hanya sekedar pada mekanisme ganti rugi, mengingat terumbu karang memiliki kemampuan tinggi untuk menyerap dan menyimpan karbon.

“Itu memiliki kemampuan yang cukup lama untuk kembali menyimpan karbon dalam salah satu ruang penyimpanannya,” katanya.

Karena itu, langkah tegas berupa penegakan hukum harus diterapkan terhadap Kapal Pesiar MV Caledonian SKY. Arman juga mengingatkan perlu pemberlakuan moratorium hak lintas kapal pesiar di perairan Indonesia.

“Dalam memproses kasus ini, tim bersama yang akan melakukan rencana gugatan di mana diantaranya adalah KKP, Kemenko Maritim, KLHK dan lainnya. Kita harapkan tim ini tidak boleh terjebak pada rumitnya tumpang tindih kebijakan dan ego sektoral. Di sisi lain, perlu ada leading sector yang fokus menyelesaikan kasus ini,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan, hal terpenting yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan tindakan preventif agar kasus ini tidak terulang lagi.

“Yaitu dengan memberlakukan patroli rutin di perairan Indonesia dan mempertegas jalur perairan yang tidak boleh dilintasi oleh kapal-kapal besar,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*