Breaking News

Terkait Kasus Suap Anggaran Kementerian PUPR, KPK Cegah Politisi Golkar ke Luar Negeri

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Budi Supriyanto ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Budi yang merupakan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini dilarang meninggalkan Indonesia lantaran diduga terlibat dalam kasus suap pemulusan proyek jalan di Maluku milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“KPK cegah bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang yakni Budi Supriyanto dan So Kok Seng alias Aseng. Dicegah selama 6 bulan terhitung 20 Januari 2016,” ujar Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/1/2016).

Selain Budi, nama saksi yang ikut dicekal adalah Soko Seng atau Aseng yang merupakan Direktur PT Cahaya Mas Perkasa. KPK mencium adanya keterlibatan pengusaha tersebut dalam kasus yang menjerat Damayanti sehingga yang bersangkutan ikut dicegah.

“Itu pasti ada keterkaitan mengenai kasusnya. Nanti akan dijelaskan dan diketahui ketika saksi-saksi sudah diperiksa,” ucap Yuyuk.

Yuyuk juga menjelaskan, pencekalan ini dilakukan oleh KPK karena khawatir kedua orang tersebut melakukan sejumlah hal yang dapat mengganggu proses penyidikan.

“Alasannya yang bersangkutan dikhawatirkan membawa barang bukti dan segala macam ke luar negeri,” pungkas Yuyuk.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Damayanti Wisnu Putranti, Julia Prasetyarini, Dessy A Edwin dan Abdul Khoir sebagai tersangka kasus penyuapan pemulusan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Damayanti disangka telah menerima suap senilai SGD 404 ribu. Sejauh ini KPK masih menutup rapat soal proyek yang diamankan Damayanti.

Atas perbuatannya tersebut, Damayanti selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 uu tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP. (RS)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*