Breaking News

Terjadi Penghilangan Hak Warga Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif, Penyelenggara Pemilu Harus Bertanggung Jawab

Terjadi Penghilangan Hak Warga Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif, Penyelenggara Pemilu Harus Bertanggung Jawab.

Penyelenggara Pemilihan Umum diminta mempertanggungjawabkan kinerjanya yang malah menghilangkan hak konstitusi warga dikarenakan tidak bisa mencoblos dalam Pilkada.

 

Tim Advokasi Hukum Pemenangan BADJA (Basuki-Djarot) Lambok Gurning menyampaikan, proses penghilangan hak suara masyarakat bukan karena ketelederoan penyelenggara Pemilu, justeru sudah merupakan operasi terselubung yang terstruktur, massif dan sistematis.

 

“Banyaknya kasus penghilangan hak suara masyarakat pada Pilkada DKI Jakarta putaran pertama kemarin itu adalah sebuah penghianatan terhadap demokrasi. Ini tidak sejalan dengan cita-cita Pemerintah Jokowi yang sedang membangun demokrasi yang lebih dewasa, demokrasi yang lebih substantif. Penghilangan hak pilih yang merupakan hak politik warga pada Pilkada DKI Jakarta kemarin merupakan sebuah kejahatan yang terstruktur, sistematis dan massif,” tutur Lambok Gurning, di Jakarta, Sabtu (25/02/2017).

 

Dia menjelaskan, Tim Advokasi Hukum Pemenangan BADJA pola penghilangan hak suara warga itu dilakukan terstruktur, sistematis dan massif dari banyaknya warga yang tidak terdata.

 

“Kami melihat dari hulu, pada saat pendataan DPT (Daftar Pemilih Tetap), misalnya, banyak warga etnis tionghoa tidak terdata, padahal sebelumnya mereka pada waktu pesta demokrasi terdahulu sudah masauk dalam DPT,” ujarnya.

 

Kemudian, ketika hari H Pencoblosan putaran pertama Pilgub DKI Jakarta, lanjut Lambok Gurning, sejumlah persyaratan yang ditetapkan penyelenggara Pemilu seperti membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Warga DKI Jakarta (Suket) dan Kartu Keluarga (KK) maka sudah bisa masuk DPT dan ikut mencoblos. Nyatanya, hal itu tidak terjadi.

 

“Pada saat hari pencoblosan, dimana penggunaan KTP, Suket, dan KK harusnya bisa dipergunakan sebagai pengganti Surat Undangan Mencoblos atau C6, akan tetapi oleh pihak PPS mereka dihalang-halangi dengan alasan adminstrasi dan teknis, seperti kertas suara yang habis atau dengan alasan TPS sudah tutup, yang akhirnya banyak waraga Jakarta tidak bisa mencoblos,” tutur Lambok.

 

Dia mengingatkan, peristiwa-peristiwa tidak terpenuhinya hak konstitusional warga dalam mencoblos, adalah kejahatan terhadap Negara. Karena itu, dia meminta aparat hukum segera memroses dan menindak para penyelenggaran Pilkada yang telah dengan sengaja menutup dan membatalkan hak warga negara dalam memilih.

 

“KPUD DKI Jakarta dan Bawaslu DKI Jakarta harus bertanggung jawab. Persoalan ini bukan hanya persoalan kejahatan terhadap proses Pilkada, tetapi merupakan kejahatan terhadap negara,” ujarnya.

 

Mengapa menjadi kejahatan terhadap Negara? Menurut Lambok, sebab Negaralah yang sedang menyelenggarakan agenda demokrasi Pilkada.

 

“Agenda demokrasi pilkada itu adalah pekerjaannya Negara. Agenda demokrasi ini adalah sebagai eksistensi sebuah negara, Indonesia, sebagai negara demokrasi yang diamanatkan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia di Undang Undang Dasar 1945,” ujarnya.

 

Sehingga, jika amanat konstitusi Negara tidak dijalankan dan malah dengan sengaja mengangkangi konstitusi, maka penyelenggara itu sendiri berhadap-hadapan dengan Negara.

 

“Karena telah terjadi pembangkangan terhadap Konstitusi Negara yang sedang membangun demokrasinya. Untuk itu, perlu diberikan punishment  terhadap KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara, juga segera memberhentikan mereka,” ujarnya.

 

Atas pembangkangan ini, lanjut Lambok, Negara harus segera turun tangan untuk menegakkan konstitusi. “Pemerintah harus membuat tim untuk menyelidiki kasus ini, guna penegakan hukum sebagai pilar demokrasi, agar negara ini tetap kokoh,” pungkas Lambok.

 

Atas sejumlah persoalan hak pilih warga pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan mengusulkan kepada KPU RI agar pemilih yang kehilangan hak suaranya pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta dimasukkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) putaran kedua.

 

Komisioner KPU DKI Jakarta, Dahliah Umar mengatakan, awalnya DPT putaran kedua hanyalah DPT putaran pertama ditambah daftar pemilih tambahan (DPTb) atau pemilih yang menggunakan hak suaranya pada putaran pertama dengan menunjukkan e-KTP atau surat keterangan dari Disdukcapil DKI Jakarta.

 

Namun, karena banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak suaranya pada putaran pertama, KPU DKI akan mengupayakan agar mereka bisa memilih di putaran kedua.

 

“Kami ingin mengusulkan ada pendaftaran pemilih yang belum terdaftar tetapi dia memenuhi syarat pada putaran pertama kemarin,” ujar Dahliah.

 

Dahliah menuturkan, para pemilih yang kehilangan suaranya terjadi karena terbatasnya surat suara hingga waktu yang tidak mencukupi untuk mengadministrasikan hak pilih mereka. KPUD DKI Jakarta berkemauan agar warga bisa  mempergunakan hak suara apabila putaran kedua Pilkada DKI Jakarta dilangsungkan.

 

Menurut Dahliah, pendaftaran pemilih yang kehilangan hak suaranya pada putaran pertama pernah dilakukan pada Pilkada DKI Jakarta 2012.

 

“Pada pilkada putaran kedua tahun 2012 di mana banyak ternyata yang belum terdaftar, akhirnya kami data dan kemudian mereka bisa menggunakan hak pilih pada putaran kedua. Kami berharap usulan kami bisa diimplementasikan untuk putaran kedua (Pilkada DKI 2017),” kata Dahliah.

 

Untuk mengakomodasi pemilih yang kehilangan hak suaranya, Bawaslu DKI Jakarta pun telah membuka posko pengaduan. Pengaduan bisa disampaikan langsung ke kantor Bawaslu dan Panwaslu di tingkat kota, melalui SMS center ke 0812-8686-9128, atau melalui e-mail awasdki@gmail.com.

 

Pemilih yang mengadu diminta untuk melengkapi bukti-bukti yang menunjukkan orang yang bersangkutan memang warga DKI Jakarta. Nantinya, Bawaslu DKI Jakarta akan memverifikasinya ke Disdukcapil. Pemilih-pemilih yang kehilangan hak suaranya itu akan direkomendasikan ke KPUD DKI Jakarta untuk dimasukan sebagai daftar pemilih.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*