Breaking News

Terjadi Pelanggaran HAM Tapi Proses Hukum Mandul, Penganiayaan Aktivis Lingkungan Di Kawasan Danau Toba Akan Dibawa Ke Forum Internasional

Terjadi Pelanggaran HAM Tapi Proses Hukum Mandul, Penganiayaan Aktivis Lingkungan Di Kawasan Danau Toba Akan Dibawa Ke Forum Internasional.

Proses pengusutan dan penegakan hukum terhadap penganiaan yang dialami dua orang aktivis lingkungan di Kawasan Danau Toba (KDT) akan dibawa ke Forum Internasional.

Selain dikarenakan lambannya aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menangani dan mengusut tindak pidana yang mencoreng wajah hukum di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara (Sumut) itu, kepercayaan masyarakat kepada para pejabat dan aparatur hukum di Tanah Air kian melemah.

Badan Pengawas Yayasan Pencinta Danau Toba (Pengawas YPDT) Jerry Rudolf H Sirait menyampaikan, peristiwa penganiayaan yang menimpa dua orang aktivis lingkungan yakni Jhohannes Marbun alias Joe dan Sebastian Hutabarat sangat melukai kemanusiaan dan keadilan.

“Peristiwa itu tentulah sangat melukai kemanusiaan, baik kepada bangsa ini dan juga kepada pemerintah. Kita setuju bahwa keadilan itu harus ditegakkan,” ujar Jerry dalam siaran pers yang diterima redaksi, Kamis (31/08/2017).

Padahal, lanjut dia, masyarakat di Kawasan Danau Toba (KDT) sangat kental dengan pola hidup menyuarakan keadilan (justice), perdamaian (peace), dan keutuhan ciptaan (integrated creation) yang disingkat JPIC.

“Kita berjuang untuk JPIC yang kita sebut Kota Berkat di Atas Bukit itu, sebagaimana visi YPDT. Kita berjuang agar Danau Toba terus menjadi simbol raja ni sude na tao (raja semua danau yang ada di dunia) dan kembali menjadi tao nauli, aek na tio, mual hangoluan (danau yang indah, airnya jernih, sumber mata air kehidupan semua makhluk). Hal itulah yang kita perlu terus didengungkan,” ujar Jerry.

Dia juga menggarisbawahi bahwa yang dicari dalam persoalan ini adalah hamonangan na marolop-olop (kemenangan karena sukacita dengan bersyukur dalam kerendahan hati dan menjaga kebersamaan), bukan hamonangan na marsurak-surak (kemenangan berhura-hura dan masa bodoh dengan perasaan orang lain).

“Ada baiknya kita bawa persoalan tersebut sampai ke aras nasional dan internasional. Banyak permasalahan tidak terekpos,” ujar Jerry.

Kecaman di masyarakat hingga di media-media sosial kepada Jautir Simbolon (JS) makin gencar. Pasalnya, hingga saat ini JS belum ditahan pihak kepolisian karena perbuatannya bersama anak buahnya telah melakukan pemukulan, pengeroyokan, ‘penahanan’, hingga pelecehan seksual kepada Sebastian Hutabarat (SH) dan Jhohannes Marbun (JM). Keduanya adalah aktivis lingkungan hidup dari Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT).

Dalam sebuah pertemuan rapat, YPDT didukung Perkumpulan Pabayo (Parsadaan Batak Alumni Yogyakarta), Perkumpulan Sipartogi (Silalahi, Paropo, Tongging), Protection International Defender, maupun beberapa orang mewakili individu yang hadir sepakat membentuk Tim Hukum untuk menangani kasus penganiayaan terhadap dua orang aktivis lingkungan itu di Desa Silimalombu, Kabupaten Samosir. Rapat tersebut dilaksanakan pada Selasa (29/8/2017) sore di Sekretariat YPDT, Jakarta.

Sandi Ebenezer Situngkir yang merupakan Kepala Departemen Hukum dan Agragria Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) ditunjuk menjadi Ketua Tim Hukum. Tim Hukum itu dinamai dengan Tim Advokasi Perlindungan Danau Toba atau TAPDATU.

Sekretaris Umum YPDT Andaru Satnyoto menjelaskan, kasus pemukulan terhadap SH dan JM tersebut sudah lebih dari dua minggu dilaporkan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian.

“Karena itu, pertemuan rapat tersebut merekomendasikan pembentukan Tim Hukum dengan mengambil langkah hukum yang konkret dan perencanaan strategis,” ujar Andaru.

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum YPDT Maruap Siahaan menghimbau agar tindakan Tim Hukum tersebut harus mengikuti koridor yang ada.

“Perspektif Kota Berkat di Atas Bukit yang menjadi visi YPDT perlu menjadi kerangka aksi dan kerangka pikir atau mindset kita, agar kita tidak gaduh,” ujar Maruap Siahaan.

Dia berharap, Tim Hukum yang dinamai dengan Tapdatu itu akan secara profesional. “Mereka bebas dari isu-isu yang memprovokasi, sehingga tidak mudah diadu-domba, khususnya antarmarga Batak, dan diperalat,” ujar Maruap Siahaan.

Selain Tim Hukum yang berkaitan dengan urusan litigasi, di bawah koordinasi YPDT akan dibentuk juga tim lain yang lebih mengurusi hal-hal non-litigasi.

Sekretaris Pusat Komisi Pengawas Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Victor S Nadapdap menyampaikan, upaya pelaporan balik yang dilakukan pelaku penganiayaan yaitu oleh Jautir Simbolon (JS) dkk terhadap Jhohannes Marbun dan Sebastian Hutabarat tidak masuk akal.

“Kalau memang Jhohannes Marbun dan Sebastian Hutabarat melanggar memasuki area yang dilarang, lalu mengapa kedua orang tersebut dipukuli, disekap, dan dianiaya? Jelas sekali di sini JS salah. Toh JS bisa bertanya secara sopan?” ujar Victor Nadapdap.

Dia menegaskan, dalam hukum ada istilah ‘Biar langit runtuh, hukum tetap ditegakkan’. Sekarang, lanjut dia, kedua aktivis itu malah dilaporkan balik oleh pelaku penganiayaan dengan tuntutan: dilarang masuk, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan.

“Itu biasa, jangan takut. Kita harus maju terus,” ujar Victor Nadapdap.

Aktivis Protection International Defender, Damairia Pakpahan menuturkan,gerakan menegakkan hukum harus gencar dilakukan.

Advokasinya itu tidak terbatas pada kelompok tertentu saja. Semua pihak harus dilibatkan, sehingga tidak lokalitas,” ujar Damairia.

Damairia mengungkapkan, pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), berbunyi: “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”

Aktivis Protection International Defender lainnya, Ainun menambahkan, selain pasal 66, bisa merujuk juga pasal 65 ayat (5) dan 67. Pasal 65 ayat (5) berbunyi “Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.” Pasal 67 berbunyi “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

“Karena itu, aktivis lingkungan hidup dijamin oleh Undang-Undang, yaitu tidak boleh dipidana maupun diperdata, termasuk tidak boleh dipukuli karena memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kalau dikatakan tidak boleh takut, memang tidak boleh takut karena Undang-Undangnya sudah dikatakan demikian. Persoalan ini juga harus ditangani Komnas HAM,” tutur Ainun.

Ketua Tim Advokasi Perlindungan Danau Toba (Tapdatu) Sandi Ebenezer Situngkir mengharapkan semua pihak bisa dengan seksama dan serius mengusut persoalan itu. “Tim akan segera bekerja,” pungkas Sandi Situngkir.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*