Breaking News

Aktivis Penolak Pabrik Semen Alami Kriminalisasi, Koalisi Peduli Kendeng Minta Pemerintah Lindungi Pejuang Lingkungan

Terjadi Kriminalisasi Aktivis Penolak Pabrik Semen, Koalisi Peduli Kendeng Minta Pemerintah Lindungi Pejuang Lingkungan.

Koalisi Peduli Kendeng Lestari menyesalkan sikap PT Semen Indonesia yang tidak tunduk pada hukum. Pada 20 Juni lalu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang telah menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) PT Semen Indonesia. Pengadilan kembali menguatkan kemenangan warga petani Rembang dalam gugatan terhadap pembangunan pabrik semen. Belakangan, aktivis penolak pabrik semen dilaporkan ke polisi dengan dugaan pemalsuan dokumen.

 

Anggota koalisi yang juga Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyah, menyebutkan pihak Semen Indonesia telah menggunakan tangan jahatnya untuk melemahkan perjuangan rakyat membela tanah air, mempertahankan ruang hidupnya di pegunungan Kendeng. “Salah satunya melalui kriminalisasi terhadap Joko Prianto yang merupakan perwakilan masyarakat pegunungan Kendeng melalui Kepolisian Daerah Jateng,” ujarnya dalam keterangan persnya, Senin (21/08/2017).

 

Dia menerangkan, berdasarkan UU no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dinyatakan bahwa negara menjamin setiap warga negara yang memperjuangkan lingkungan hidupnya tidak boleh dikriminalisasi.

 

Terkait kriminalisasi yang dialami Joko Prianto, pihaknya mendesak agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera  mengeluarkan sikap untuk memastikan Pasal 66 UU PPLH ditegakkan agar kriminalisasi para pejuang lingkungan dihentikan. “Kriminalisasi terhadap Joko Prianto, adalah kriminalisasi terhadap semua pecinta alam dan pejuang lingkungan hidup, Menteri LHK tidak boleh diam,” tandasnya.

 

Anggota Koalisi Peduli Kendeng Lestari, Ferry Widodo, menegaskan kondisi yang dialami Joko Prianto jelas bertentangan dengan amanat UU PPLH. Pihaknya juga telah mengadukan hal ini ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

 

“Siapa pun, baik individu maupun korporasi sama kedudukannya di mata hukum dan harus menaatinya. Oleh sebab itu, kami akan menagih pelaksanaan UU tersebut ke KLHK sebagai bentuk protes untuk menaati produk hukum yang berlaku,” katanya.

 

Untuk diketahui, Kepolisian Daerah Jawa Tengah merampungkan berkas perkara Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), Joko Prianto. Aktivis tani penolak tambang itu dijerat dugaan pemalsuan dokumen berisi ribuan tanda tangan penolakan pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang.

 

Dokumen yang berisi 2.501 tanda tangan tersebut menjadi salah satu data pendukung dalam gugatan Peninjauan Kembali (PK) izin lingkungan PT Semen Indonesia di Mahkamah Agung. Joko Prianto dikenakan Pasal 263 KUHP karena dinilai mengatur perkara dugaan pemalsuan surat atau dokumen yang dinilai dapat merugikan pihak lain. Pasal itu memiliki ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima tahun.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*