Breaking News

Terindikasi Lakukan Liberalisasi Ajaran, Presiden Jokowi Diminta Mencopot Mendikbud

Terindikasi Lakukan Liberalisasi Ajaran, Presiden Jokowi Diminta Mencopot Mendikbud.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy terindikasi melakukan liberalisasi ajaran, maka dia pun diminta agar segera diganti (reshuffle) oleh Presiden Joko Widodo.

 

Ketua Umum Aliansi Pemuda Nasional (APN) Abdullah Amas menyampaikan, paling tidak ada dua alasan utama yang tak terbantahkan agar Mendikbud segera diganti.

 

“Yang pertama, ada indikasi kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan lembaga atau institute yang berorientasi meliberalkan nilai-nilai agama. Lembaga ini pernah menyebarkan ide-ide liberalisasi agama lewat buku Fiqih Kebhinekaan,” ujar Abdullah Hamas, dalam keterangan persnya, Rabu (16/08/2018).

 

Kedua, kebijakan Full Day School atau FDS yang tidak tepat. Menurut Abdullah Hamas, kebijakan FDS harusnya ada narasi re-ivinting pendidikan yang hakiki, yang lebih radikal dan lebih baik, misal pengembangan sekolah alam.

 

“Sedangkan full day school atau FDS itu hanya membebani siswa. Ini bukan perang antara NU versus Muhammadiyah. FDS harus ditentang semua elemen, karena ini kebijakan yang kurang arif dan perlu dipikirkan ulang,” ujar Abdullah.

 

Jika masuk ke ranah dukung mendukung dari ormas NU atau Muhammadiyah, Abdullah menyampaikan, secara organisasi Mendikbud  Muhajir Effendy itu merupakan representasi Muhammadiyah.

 

“Kalau misalkan Muhajir Effendy bisa disebut representasi Muhammadiyah, maka banyak Tokoh Muhammadiyah lain yang menurut kami, lebih baik dalam mengemban misi pembenahan pendidikan seperti Yunahar Ilyas dari Pengurus Pusat Muhammadiyah,” pungkas mantan Wasekjen PB HMI ini.

 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini pemerintah tengah menggodok peraturan presiden mengenai pendidikan karakter yang akan menggantikan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017.

 

Perpres tersebut di bawah koordinasi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sehingga ia enggan berkomentar.

 

“Saya sudah tidak berwenang untuk itu. Sudah di tangan Menko PMK,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/8/2017).

 

Muhadjir pun hanya tertawa kecil saat ditanya soal aksi unjuk rasa yang saat ini terus dilakukan oleh kalangan Nahdlatul Ulama (NU) untuk memprotes kebijakannya. Sementara terkait waktu selesainya Perpres, ia juga tidak bisa memastikan. “Tunggu saja lah,” kata dia.

 

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memastikan bahwa Perpres pendidikan karakter yang tengah disusun tidak akan mematikan madrasah diniyah sebagaimana yang dikhawatirkan kalangan NU. Di dalam perpres, tak ada kewajiban bagi pihak sekolah untuk menjalankan sekolah 8 jam sehari.

 

“Tidak ada kewajiban, ini sifatnya opsional. Artinya yang sudah siap silahkan untuk ikut. Yang tidak siap, kita tidak akan memaksakan. Jadi prinsipnya, kita tidak akan membebani anak-anak murid sampai katanya sekolah dari pagi sampai sore sampai malam, bukan itu,” ujar Puan Maharani.

 

Program FDS  mendapatkan penolakan dari kalangan Nahdlatul Ulama karena dianggap dapat mematikan sekolah madrasah diniyah. Dengan sistem full day school, jam belajar akan menjadi 8 jam setiap harinya atau akan mencapai sore hari. Padahal, sekolah madrasah dimulai di siang hari.

 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menegaskan, NU menolak keras kebijakan sekolah lima hari. Ia mengatakan, soal ini tidak perlu dikompromikan lagi.

 

“Kami dari NU menolak keras. Tidak ada dialog, dan yang penting pemerintah segera mencabut Permen sekolah lima hari,” kata Said.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*