Breaking News

Terbuka Lebar Potensi Abuse of Power, Revisi Undang Undang Terorisme Diminta Dibatalkan Saja

rafendi djamin

Pemerintah dan DPR RI diminta untuk membatalkan upaya revisi Undang Undang Terorisme. Sebab, dengan dilakukannya revisi, malah semakin membuka secara lebih lebar adanya potensi kesewenang-wenangan atau abuse of power yang memungkinkan dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin menilai, revisi tersebut kian membuka peluang pelanggaran HAM, terutama dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip fair trial dan larangan penyiksaan.

Menurut dia, revisi undang undang terorisme itu, bukannya memperkuat mekanisme pengawasan dan prosedur penanganan, pasal-pasal revisi justru semakin membuka peluang bagi kesewenang-wenangan aparat dan penegak hukum.

Dikatakan Rafendi Djamin, revisi UU Terorisme semakin jauh dari prinsip penegakan hukum yang adil, akuntabel dan transparan. Dia sendiri sih sangat setuju dan mendukung upaya pemerintah untuk memberantas segala bentuk teror, bahkan harus dalam konteks perlindungan hak rasa aman setiap orang.

“Hanya saja, pemberantasannya tidak serta merta dapat menambrak prinsip-prinsip penegakan hukum,” katanya dalam keterangan pers, Kamis (17/03/2016).

Rafendi meminta, pemberantasan terorisme harus tetap memperhatikan rambu-rambu hak asasi manusia. Selama ini, menurut dia, penanganan terorisme masih sangat memprihatinkan bila dilihat dari perspektif HAM, terutama dalam kasus terakhir ketika seorang terduga teroris, Siyono, yang diketahui meninggal setelah ditangkap oleh Densus 88.

“Meski ada proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polri, namun hal ini tidak cukup menjadi alasan untuk menghilangkan nyawa seseorang, apalagi diketahui telah terjadi prosedur dalam pengawalan,” ujarnya.

Pentingnya prosedur tetap dan transparan malah tidak dimasukkan dalam revisi UU Terorisme. Karena itu, jaminan untuk penagakan HAM tidak ter-cover. Dia juga mengkritisi, ketiadaan upaya dialog dalam menyelesaikan permasalahan radikalisme dan terorisme.

Diterangkan Rafendi, HRWG mencatat, tidak memadainya revisi dapat dilihat dari sejumlah pasal di dalam RUU, di antaranya; perpanjangan masa tahanan, tuntutan dan proses peradilan (Pasal 25 RUU), penghapusan izin penyadapan dari Pengadilan Negeri dan tidak adanya prosedur pengawasan (Pasal 31 RUU), penempatan terduga teroris di tempat tertentu (Pasal 34A) yang justru bertentangan dengan semangat penghukuman dan anti-penyiksaan, adanya potensi mengembalikan peranan TNI dalam pemberantasan terorisme (Pasal 43B) yang justru bertentangan semangat reformasi, serta pasal-pasal yang masih kabur dan memunculkan multitafsir.

“Lebih dari itu, RUU ini sendiri tidak menegaskan bagaimana ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu yang berhubungan erat dengan radikalisme,” kata Rafendi.

Dilihat dari perspektif ini, dia mengatakan bahwa Rancangan yang diajukan belum komprehensif dalam melihat peta permasalahan radikalisme di Indonesia. Secara konsep, UU ini hanya menyasar gunung es dari radikalisme dan intoleransi itu sendiri, tetapi tidak mencegah terjadinya ‘proses’ radikalisasi yang semakin memperihatinkan di Indonesia.

HRWG, lanjut Rafendi, mendesak DPR dan pemerintah untuk menghentikan proses revisi UU Terorisme yang telah melampaui batas kewenangan penegak hukum yang profesional, transparan dan akuntabel. Pemerintah diminta membuat kebijakan penanganan terorisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk jaminan hak atas kebebasan bereskpresi, hak berkumpul dan berorganisasi, serta memasukkan prinsip-prinsip anti penyiksaan di dalam draft RUU Terorisme yang tengah dibahas.

“Pemerintah perlu mengedepankan pendekatan dialog dalam penyelesaian kasus-kasus terorisme, membuat kerangka aksi komprehensif bagaimana radikalisme dapat diminimalisasi, termasuk pula menangani ujaran kebencian yang menyuburkan benih-benih radikalisme dan sentiment kebencian terhadap kelompok tertentu,” ujar Rafendi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Tito Karnavian menyatakan mendukung revisi Undang-undang Terorisme.

“Undang-undang Teroris Nomor 15 Tahun 2003 itu adalah dari Perpu Nomor 1 Tahun 2002. Perpu itu dibuat untuk merespon bom Bali saja, sehingga undang-undang ini hanya mengkriminalisasi perbuatan tertentu dengan ancaman hukuman berat, dan mempermudah penyidik dan penegak hukum dalam proses mengungkap kasus bom Bali serta mengadilinya di pengadilan,” katanya.

Menurut mantan Kapolda Metrojaya ini, saat ini sudah 13 tahun berlalu, penegak hukum juga sudah memiliki peta yang sangat jelas terkait jaringan terorisme.

“Harus juga memperkuat bagaimana kerjasama internasional dipermudah. Penanganan lintas batas transnasional akan lebih mudah mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan, bukan hanya aksi terorismenya, tapi kegiatan pada tahap radikalisasi menuju terorisme itu harus dikriminalisasi,” ujarnya.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*