Breaking News

Terbitkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Permudah Masuknya Pekerja Asing, Jokowi Tak Anggap Rakyat Indonesia

Terbitkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Permudah Masuknya Pekerja Asing, Jokowi Tak Anggap Rakyat Indonesia.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 yang mempermudah masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia. Perpres ini pun dianggap sudah mengabaikan masyarakat Indonesia sendiri, dengan tidak melibatkan Serikat Buruh (SB)/Serikat Pekerja (SP) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam menentukan nasibnya di Tanah Air.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar mengatakan, banyak hal yang harus dikritisi dari Perpres yang memberikan ruang begitu luas kepada pekerja asing itu.

“Pmebuatan Perpres itu saja tidak mengikutsertakan masyarakat, yaitu SB/SP dan Apindo. Tak dianggap,” tutur Timboel Siregar, Sabtu (07/04/2018).

Proses diterbitkannya Perpres itu, lanjut dia, sangat terkesan terburu-buru. “Itu bisa dilihat dari adanya inkonsistensi pada Pasal 5 dan pasal 11 ayat 2d di Perpres tersebut,” ujar Timboel.

Lebih lanjut, Koordinator Advokasi BPJS Watch ini menjelaskan,  di dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, diwajibkan ada rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). Namun di Perpres itu kok ada kelonggaran untuk tidak dibutuhkannya RPTKA, seperti komisaris dan direksi, serta pekerja yang dibutuhkan pemerintah.

“Ini sudah bertentangan. Harusnya Perpres itu mematuhi Pasal 42 sampai pasal 49 yang terdapat di UU 13 tahun 2003,” ujarnya.

Persoalan juga terjadi dalam visa tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas (Vitas). Menurut Timboel, kehadiran Vitas yang diurus di luar negeri memberi celah TKA bekerkerja lebih dulu baru Indonesia untuk selanjutnya mengurus ijin kerja bisa menyusul.

Timboel menjelaskan, Pasal 6 ayat 1 juga berpotensi menutup ruang pekerja profesional Indonesia untuk menduduki jabatan di perusahaan.

“Karena TKA boleh menduduki jabatan yang sama di beberapa perusahaan,” ujarnya.

Pada, pasal 9 yang menyatakan pengesahan RPTKA adalah ijin menggunakan TKA merupakan sebuah kekeliruan. Dia mengatakan,RPTKA berbeda dengan ijin TKA yang terdapat pada Perpres No 72 tahun 2014, yang mana disebut sebagai Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTKA).

“Nah, Pepres nomor 20 ini menghapuskan Imta. Rencana kerja dan ijin adalah hal yang berbeda. Dengan persyaratan pasal 9 ini maka TKA akan sulit diawasi,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Timboel, di pasal 10 yang menyatakan tidak dibutuhkan RPTKA bagi komisaris dan direksi serta pekerja-pekerja yang dibutuhkan pemerintah (pasal 10 ayat 3) maka sudah dipastikan TKA seperti komisaris, direksi dan pekerja-pekerja yang dibutuhkan tidak perlu ijin lagi.

“Ini artinya mereka kerja tanpa ijin lagi dan akibatnya berpotensi menurunkan pemasukan kompensasi TKA dalam bentuk PNBP yang 100 dolar amrika per orang per bulan. PNBP bisa menurun dari TKA,” ujarnya.

Dia mengingatkan, pada aturan sebelum diterbitkannya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 ini, masih ada RPTKA dan IMTA. “Lah kok di Perpres 20 ini IMTA hilang. Intinya, kemudahan tetapi kan melanggar ketentuan UU 13 tahun 2003 yang menyatakan ada RPTKA dan IMTKA. Ngerti gak bahw RPTKA dan IMTKA itu beda dan diwajibkan ada di UU 13 tahun 2003,” ujarnya.

Kehadiran Vitas dan Izin Tinggal Sementara (Itas) di pasal 17, lanjut Timboel, membuka ruang TKA bekerja tanpa adanya pemberi kerja, sehingga berpotensi TKA dipekerjakan oleh perseorangan. Padahal pasal 42 ayat 2 UU 13 tahun 2003 melarang perseorangan mempekerjakan TKA.

Dengan adanya Vitas yang menjadi pemberian ITAS maka ijin TKA dilakukan oleh Menkum HAM cq. Imigrasi dan PNBP-nya masuk ke Menkum HAM.

“Padahal di aturan UU 13 tahun 2003 yang memberikan ijin TKA itu Kemnaker. Lalu masa ijin Vitas bisa sampai 2 tahun. Kalau visa bekerja maka hanya 1 bulan,” ujarnya.

Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 dan meminta agar izin bagi TKA yang hendak masuk ke Indonesia dipermudah.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait penataan TKA di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/3/2018). “Dalam penataan tenaga kerja asing di Indonesia, pertama, saya minta agar proses perizinannya tidak berbelit-belit, ini penting sekali. Karena keluhan-keluhan yang saya terima perizinannya berbelit-belit,” ujar Jokowi.

Jokowi meminta TKA yang masuk Indonesia harus dipermudah prosedurnya, baik dalam pengajuan rencana pengajuan tenaga kerja asing, (RPTKA), izin penempatan tenaga asing atau (IPTA), maupun visa tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas (VITAS).

“Yang saya minta untuk dijalankan lebih cepat dan berbasis online dan dilakukan secara terintegrasi, terpadu, antara Kementerian Tenaga Kerja dan Imigrasi di bawah Kementerian hukum dan HAM,” kata Jokowi.

Mantan Walikota Solo itu mengingatkan, dalam globalisasi ekonomi seperti saat ini, pasar tenaga kerja sudah melewati batas-batas negara. Indonesia banyak mengirim tenaga kerja atau buruh migran ke Timur Tengah, Asia Tenggara maupun Asia Timur.

“Dan pada saat yang bersamaan, sejalan dengan masuknya investasi, kita juga menerima masuknya tenaga kerja asing dengan kualifikasi tertentu yang dibutuhkan dalam proses investasi,” ujar Jokowi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*