Breaking News

Tenggat Waktu Kian Sempit, Pemerintah Diminta Revisi Batas Waktu UHC

Keluhkan Defisit Anggaran ke Pasien Berbiaya Tinggi, BPJS Kesehatan Ibarat Buruk Muka Cermin Dibelah.

Dikarenakan tenggat waktu pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) kian sempit, yakni jatuh pada 1 januari 2019, pemerintah disarankan segera melakukan revisi.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan, Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Nasional (UHC JKN) yang ditentukan oleh Badan Kesehatan Dunia di Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB)–World Health Organization (WHO)-terdiri dari tiga dimensi, yaitu dimensi kepesertaan, dimensi fasilitas kesehatan (Faskes)-Askes Peserta dan dimensi pembayaran JKN.

Dengan berkaca pada tiga dimensi itu, menurut Timboel, kondisi di Indonesia sepertinya sulit mencapai target pada 1 Januari 2019 mendatang.

“Apakah UHC per 1 Januari 2019 bisa tercapai? Ya kita bedah dari tiga dimensi itu aja. Nampaknya berat,” ujar Timboel, di Jakarta, Selasa (26/09/2017).

Lihat saja, lanjut dia, dari segi dimensi kepesertaan saja, dimana saat ini kepesertaan JKN Indonesia hanya baru mencapai 181 juta masih sangat jauh dari total penduduk Indonesia yang sudah mencapai 254 juta jiwa.

“Saat ini sudah memasuki bulan September 2017, tinggal 15 bula n lagi menuju 1 Januari 2019, dengan jumlah rakyat Indonesia mencapai 254 juta jiwa, sedangkan peserta JKN kita baru 181 juta, artinya masih ada 73 juta jiwa yang belum tercover,” ujar Timboel.

Sementara, lanjut dia, target rata-rata sebulan selama 15 bulan ini untuk tercapai UHC peserta adalah 4.866.666 orang per bulan. “Pertanyaannya, mungkinkah merekrut 4.8 juta orang dalam sebulan?” tantang Timboel.

Kedua, jika diukur dari Dimensi Faskes dan Akses peserta JKN, saat ini Rumah Sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ada sebanyak 2156 Rumah Sakit.

“Jumlah Rumah Sakit yang ada di negara kita saat ini mencapai 2736 rumah sakit. Selisihnya, sebanyak 580 Rumah Sakit yang belum kerjasama,” ujar Timboel.

Selama 15 bulan tersisa, lanjut dia, maka BPJS harus kerja keras mengajak kerjasama 38.67 RS per bulan.

RS BUMN ada sebanyak 64, sementara RS BUMN yang sudah bekerjasama baru 43. Berarti ada sebanyak  21 rumah sakit BUMN yang belum kerjasama.

“RS BUMN kan dari uang rakyat, harusnya diwajibkan dong RS BUMN bekerjasama dengan BPJS,” ujarnya.

Dengan kemauan RS menengah ke atas yang masih memandang INA CBGs dan masa pembayaran klaim maksimal 15 hari kerja sebagai hambatan untuk kerjasama, maka UHC Faskes masih sulit tercapai.

“Sementara itu BPJS K masih melaksanakan credentialing bagi RS dengan sangat ketat sehingga ada RS swasta yang mau kerjasama eehhh ditolak BPJS Kesehatan dengan alasan credentialingnya tidak memenuhi syarat. Saya kira itu strategi BPJS untuk menahan laju RS Swasta bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk mengerem klaim dari RS, walaupun akibatnya peserta JKN sulit mengakses ruang perawatan,” ungkapnya.

Ketiga, Dimensi Pembiayaan JKN. Menurut Timboel, pemerintah aja nggak mau naikin iuran PBI dari 23.000 per orang per bulan di 2018 (dilihat dari NOTA RAPBN 2018).

“PPU yang juga masih rendah sekitar 10.6 juta (total pekerja formal 40 juta orang), piutang masih besar (sekitar 3..5 T), serta kendali mutu dan kendali biaya yang belum optimal maka BPJS K “ditakdirkan” akan defisit terus melampaui 2019,” ujarnya.

Jadi, lanjut dia menyimpulkan, kemungkinan UHC berhasil di 1 januari 2019 ya sangat kecil. “Usulan, sebaiknya pemerintah merevisi batas waktu UHC,” pungkas Timboel.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*