Breaking News

Temu Akbar Masyarakat Pesisir Indonesia, Gelar Unjuk Rasa, Negara Didesak Bebaskan Pesisir Dari Korporasi Rakus Dan Merusak

Temu Akbar Masyarakat Pesisir Indonesia, Gelar Unjuk Rasa, Negara Didesak Bebaskan Pesisir Dari Korporasi Rakus Dan Merusak.

Ratusan masyarakat pesisir yang mengadakan Temu Akbar Masyarakat Pesisir Indonesia, di Jakarta, menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Istana Negara.

Mereka mendesak Negara segera hadir untuk membebaskan masyarakat pesisir dari sepak terjang korporasi rakus dan merusak kehidupan mereka.

Pertemuan yang diinisiasi Koali Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) itu, tidak kurang dari 100 orang peserta mengadakan aksi tebar garam di Taman Demokrasi, depan Istana Merdeka, Jakarta.

Sekjen KIARA Susan Herawati menyampaikan, aksi itu sebagai tanda protes kebijakan impor garam yang membuat petani garam yang tinggal di wilayah pesisir semakin terpuruk.

Dalam aksi di depan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), masyarakat nelayan dan pesisir baik perempuan dan laki-laki, dari Aceh-Papua juga melakukan aksi saling bergandengan tangan dan  berorasi.

Mereka meminta Menteri KKP Susi Pujiastuti untuk ikut menentang beroperasinya sejumlah perusahaan tambang di wilayah pesisir yang merusak lingkungan dan menyingkirkan kehidupan masyarakat pesisir dan nelayan. Para nelayan dan warga pesisir juga menyerahkan hasil Deklarasi Masyarakat Pesisir Berdaulat, Mandiri, dan Sejahtera.

“Masyarakat pesisir dan nelayan dari Aceh hingga Papua menyerukan Ibu Susi dan Negara segera turun tangan dan bersikap tegas terhadap perilaku korporasi yang telah menggerus pesisir kita, mengkriminalisasikan para nelayan dan warga pesisir yang mempertahankan wilayah hidupnya secara lestari. Kami ingin Negara lebih tegas bertindak. Negara harus berpihak kepada nelayan dan warga pesisir sebagai garda terdepan penjaga laut dan pesisir kita, penjaga kedaulatan laut dan pangan protein kita,” tutur Susan Herawati, Kamis (18/10/2018).

Salah seorang peserta yang memberikan orasi dan memberikan kesaksian adalah Ibu Fitriati, 28, ibu rumah tangga, warga pesisir Kecamatan Pasanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dimana wilayah Gunung Tumpang Pitu, kini mulai rusak sejak kehadiran  PT Bumi Susksindo (PT BSI).

“Saban hari kami mendengar suara ledakan. Sempat juga terjadi longsor dan menyebabkan laut kami menjadi putih susu. Jauh sebelum mereka datang kami baik dan sejahtera. Kami tidak perlu melaut jauh dalam mencari ikan,” ujar Fitriati.

Kini, dia melanjutkan, mereka khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. “Alam yang dulunya begitu baik menghidupi kami kini harus diganti dengan tambang. Emas itu tidak setimpal dengan yang telah diberikan Gunung Tumpang Pitu kepada kami,” jelas Fitriati menitikkan air mata.

Orasinya disambut yel-yel dukungan dari para peserta aksi lainnya. Beberapa peserta perempuan juga tidak bisa lagi menahan harunya. Mengingat yang dialami  Fitriati kurang lebih serupa  dengan yang dialami mereka.

Aksi ini memang lebih banyak menyoroti kebijakan negara yang yang tidak berpihak dan memiskinkan nelayan adalah tema besar aksi ini.

Mulai dari konversi hutan bakau, reklamasi kawasan pesisir, proyek pertambangan di pesisir dan pulau-pulau kecil, maraknya industri priwisata yang menggusur pemukiman, penggunaan alat produksi yang merusak dan maraknya pembangunan yang merusak ekosistem laut, mangakibatkan tangkapan ikan berkurang drastis.

Syahrul Hidayat, salah satu nelayan dari Pulau Pari mengatakan, banyak kebijakan dari pemerintah hanya sekedar slogan. Karena pada kenyataannya kebijakan tersebut belum terealisasikan dengan baik. Bahkan menurut Syahrul, kebijakan perintah tidak berpihak kepada masyarakat pesisir.

“Kebijakan pemerintah hanya menguntungkan koorporasi,” ujarnya. Ia juga menambahkan, “ jika keberpihakan pemerintah tidak kepada masyarakat, maka masyarakat pesisir akan mati dimakan koorporasi,” tuturnya.

Masih menyoroti soal perampasan ruang hidup masyarakat pesisir, Rois nelayan Muara Angke yang juga  menampaikan reklamasi di Teluk Jakarta menyebabkan kerusakan laut. Menurutnya, reklamasi juga menyebabkan nelayan sulit untuk mencari ikan.

“Reklamasi merusak laut, nelayan tidak butuh reklamasi, tolak reklmasi,” teriak pria berusia 22 tahun itu.

Fransiskus Kawai, nelayan dari Papua, di depan KKP menyuarakan, Papua merupakan pemilik nelayan miskin terbanyak di Indonesia. Ia mengatakan nelayan Papua miskin karena laut Papua tercemar oleh limbah penambangan perusahaan Freeport.

“Limbah freeport merusak laut, memiskinkan nelayan Papua, tenggelamkan perusahaan tambang yang merusak laut,” ujarnya.

Sekjen KIARA Susan Herawati menambahkan, contoh terdekat yang terjadi di Pulau Pari tidak diserahkan kepada masyarakat pesisir tapi diserahkan kepada investor.

Susan juga memberikan dorongan semngata ia menyatakan, akan terus berjuang menyuarakan suara masyarakat pesisir. “Bukan negara yang mengatur kita, kini kita yang akan mengatur Negara,” ujarnya.

Aksi ditutup dengan pembacaan tuntutan aksi oleh Fitriati, salah satu nelayan Tumpang Pitu yang masih memperjuangkan lingkungan hidupnya dari jerat pertambangan emas yang merusak ekosistem laut.

Dalam tuntutannya diserukan, pertama, bertekad terus melestarikan sumber daya kelautan Indonesia untuk generasi hari ini dan masa depan.

“Kedua, kami mendesak negara untuk memastikan tidak ada lagi perampasan ruang hidup masyarakat pesisir Indonesia,” ujarnya.

Dan ketiga, aktif mendorong negara menegakkan konstitusi guna memastikan kemandirian bangsa, kedaulatan pangan, dan pemenuhan hak-hak konstitusi nelayan.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*