Breaking News

Telusuri ‘Panama Papers’, Dirjen Pajak Tidak Mau Buka Sejumlah Nama Beken

Dirjen Pajak telusuri sejumlah nama yang terkait panama Papers, namun nama-nama beken yang diduga tersangkut, belum dibuka.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menyisir data Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar Panama Papers. Namun, setelah melakukan penyisiran DPJ, sementara ini telah menemukan sebanyak 137 wajib pajak yang telah memperoleh Surat Ketetapan Pajak (SKP) kurang bayar pajak.
Sejumlah nama beken atau nama pembesar yang diduga terlibat dalam Panama Papers tidak juga dibuka.

Selain itu, berdasarkan data bank Panama Papers yang dibuka kepada publik oleh konsorsium jaringan jurnalis investigasi atau International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ), Selasa (10/5/2016), Ditjen Pajak menemukan 1.038 nama wajib pajak Indonesia. Mayoritas merupakan wajib pajak orang pribadi, dan 28 nama merupakan wajib pajak badan.

Dari jumlah hasil yang ditemukan itu, sebanyak 800-an nama sudah diidentifikasi Ditjen Pajak. Namun, 238 nama sisanya masih dalam proses identifikasi dalam kurun satu bulan ke depan.

Dari 800-an nama yang sudah teridentifikasi, Ditjen Pajak mencatat 272 wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan sisanya masih dikaji karena datanya tidak sesuai dengan data kependudukan.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menilai bahwa, penyebab dari tidak teridentifikasinya NPWP sisa hasil dari 272 nama itu, dikarenakan nama-nama tersebut merupakan mayoritas perempuan bersuami sehingga diduga NPWP mereka dipegang oleh suaminya.

“Maka perlu dianalisa nama suaminya, agar bisa diidentifikasi NPWP-nya,” ujar Ken dalam konferensi pers di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (12/5).

Meski begitu, sebanyak 225 nama dari 272 wajib pajak tersebut sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. Dan sebanyak 137 wajib pajak yang telah memperoleh Surat Ketetapan Pajak (SKP) kurang bayar pajak.

Meski hal itu terjadi, pihaknya masih perlu mengidentifikasi kemungkinan kekurangan bayar pajak tersebut. Apakah terkait dengan kepemilikan para wajib pajak itu atas perusahaan cangkang di negara suaka pajak (tax haven) seperti dalam dokumen Panama Papers.

Sangat disayangkan, Ken enggan menyebutkan jumlah dan identitas para pejabat dari hasil identifikasi tersebut. Termasuk keterlibatan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis, yang sebelumnya mengakui memiliki perusahaan cangkang di Bristish Virgin Islands seperti tercantum dalam dokumen Panama Papers.

Awalnya mayoritas wajib pajak yang dihimbau, lanjut Ken, Ditjen Pajak menolak data dalam dokumen Panama Papers. Dengan alasan, data itu dilansir oleh kelompok wartawan.

“Namun karena 80 persen (data Panama Papers) sesuai dengan data milik Ditjen Pajak, wajib pajak menerima itu (himbauan),” kata Ken.

Di sisi lain, Ken memastikan 1.038 nama wajib pajak dalam Panama Papers bakal masuk dalam program pengampunan pajak (tax amnesty).

“Termasuk 238 nama yang masih dalam proses identifikasi,” ungkap dia.

Namun, lanjut dia, mereka tetap harus membayar utang pajaknya terlebih dahulu.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*