Breaking News

Teken Perpres Pembentukan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, Jokowi Dianggap Turut Merampas Ruang Hidup Masyarakat

Teken Perpres Pembentukan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, Jokowi Dianggap Turut Merampas Ruang Hidup Masyarakat.

Pembentukan Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo Flores oleh Pemerintah Pusat dianggap telah turut merampas ruang hidup masyarakat.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Timur (Walhi NTT) Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, menyampaikan Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otoritas Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores pada tanggal 5 April 2018 lalu.

Dijelaskan dia, pembentukan BOP Labuan Bajo Flores ini merupakan yang ketiga setelah BOP Danau Toba, dan BOP Borobudur. Selanjutnya, akan menyusul dibentuk BOP Wakatobi dan BOP Bromo Tengger Semeru.

“Itu turut merampas ruang hidup masyarakat kita,” ujar Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, dalam siaran pers, Jumat (17/08/2018).

Dia mengungkapkan, di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2018 Pasal 2 ayat 2 dan ayat 3, disebutkan bahwa BOP Kawasan Labuan Bajo Flores ini akan menguasai wilayah paling sedikit 400 hektar, yang diantaranya berada di Desa Gorontalo seluas 83 hektar dan Desa Nggorang seluas 83 hektar. “Keduanya terletak di kecamatan Komodo,” ujar Umbu Wulang.

Total kawasan di bawah kontrol dan penguasaan BOP tersebar di 6 kabupaten, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, dan Kabupaten Flores Timur.

Sementara itu, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mencatat, kawasan Pariwisata di bawah kontrol dan penguasaan BOP tak hanya terletak di kawasan daratan, tetapi juga masuk di kawasan pesisir.

Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati menyampaikan, dampak buruk yang dialami masyarakat dengan pembentukan BOP itu kian nyata.

“Berdampak kepada kehidupan masyarakat pesisir di enam kabupaten yang dijadikan kawasan BOP Labuan Bajo Flores,” ungkap Susan Herawati.

Dia menilai, pembentukan BOP Labuan Bajo Flores merupakan cara baru perampasan ruang hidup masyarakat pesisir, khususnya di NTT.

Pasalnya, di dalam Perpres 32 tahun 2018, Pasal 23 ayat 1 poin c, disebutkan bahwa BOP Kawasan Labuan Bajo Flores memiliki wewenang untuk menyewakan dan atau mengadakan kerja sama penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah dengan pihak ketiga, serta menerima uang pembayaran sewa dan atau uang keuntungan hasil usaha kerja sama.

“Ini adalah bentuk nyata perampasan ruang hidup masyarakat pesisir,” tegas Susan Herawati.

Atas nama pembangunan kawasan pariwisata, tak sedikit masyarakat pesisir yang tak bisa mengakses laut untuk menangkap ikan karena dilarang memasuki kawasan pariwisata.

“Setidaknya ada 1.719 nelayan yang tinggal di kawasan Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo yang terancam ruang hidupnya,” ungkap Susan.

Bahkan proyek pariwisata di NTT, telah merenggut nyawa seorang warga di Kabupaten Sumba Barat, bernama Poro Duka.

“Proyek ini didesain bukan untuk membangun kehidupan masyarakat pesisir, tapi memberikan karpet merah kepada investor” tambah Susan.

Lebih jauh, dia mengatakan, jumlah masyarakat pesisir di enam kabupaten sangat banyak, yaitu Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 1.026 rumah tangga Perikanan (RTP); Kabupaten Manggarai sebanyak 841 RTP, Kabupaten Ngada sebanyak 917 RTP, Kabupaten Ende sebanyak 2.010 RTP, Kabupaten Sikka sebanyak 1.493 RTP, dan Kabupaten Flores Timur sebanyak 3.047 RTP.

“Total rumah tangga nelayan yang akan terdampak proyek pariwisata ini sebanyak 9.334 keluarga,” tutur Susan Herawati.

Dari sisi pendanaan, proyek pariwisata di bawah BOP ini juga patut dikritik. Penyebabnya, tak sedikit utang yang dipinjam oleh pemerintah Indonesia dari lembaga-lembaga donor internasional, seperti World Bank, untuk menjalankan proyek ini.

“Setelah Proyek KSPN Danau Toba, KSPN Borobudur, dan KSPN Mandalika, kini Proyek KSPN Labuan Bajo Flores akan didanai oleh utang dari World Bank. Pemerintah harus segera menghentikan proyek ini demi keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir yang lebih berdaulat di atas tanahnya sendiri,” pungkas Susan.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*