Breaking News

Tangani Sengketa Pilkada, MA Siapkan 3 PERMA

Tangani Sengketa Pilkada, MA Siapkan 3 PERMA.

 

Tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun politik. Mahkamah Agung menyiapkan tiga Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberi panduan dalam  menghadapi sengketa pemilihan daerah.

 

Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dalam pidato Laporan Tahunan mengatakan bahwa lembaganya telah menyiapkan perangkat regulasi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA untuk menjadi panduan dalam menangani perkara – perkara terkait proses pemilihan umum.

 

Kebijakan tersebut meliputi regulasi dalam penanganan perkara pelanggaran administrasi oleh MA melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2017.; Penanganan sengketa proses pemilihan umum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara melalui PERMA Nomor 5 Tahun ini 2017.

 

Menurut Hatta Ali, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga  mengamanahkan bahwa sengketa proses pemilu diperiksa, dihadiri,  dan diputus oleh  Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu. Untuk merespons hal tersebut, MA menerbitkan PERMA Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hakim Khusus Dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

 

PERMA terkait Perempuan

 

Terkait dalam fungsi mengatur,  MA juga menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Hal ini membuktikan bahwa MA memberi perhatian serius terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dalam proses penyelenggaraan peradilan. PERMA ini diharapkan dapat mendorong perubahan sosial tentang perspektif gender.

 

Masih terkait untuk peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan, Mahkamah Agung merealisasikan gagasan beroperasinya layanan pengadilan berbasis elektronik  atau e-court. Dengan program ini memungkinkan pihak beperkara mendaftarkan perkara dan membayar panjang tanpa harus mendatangi gedung pengadilan.

 

“Pendaftaran, penyerahan dokumen surat gugatan atau e-filling dan penafsiran biaya panjar dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi. Pembayaran panjar biaya perkara dilakukan menggunakan rekening virtual yang dibuat sistem informasi ketika menghitung panjar biaya perkara.”

 

Untuk meningkatkan operasional program tersebut, Mahkamah Agung membentuk kelompok kerja implementasi sistem registrasi perkara elektronik.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*