Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang baru Jenderal Polisi Tito Karnavian diingatkan agar serius melakukan upaya reformasi institusi Bhayangkara.
Mantan Kapolda Metro Jaya itu telah berjanji dan akan melakukan reformasi total di tubuh kepolisian. Kini, Tito yang baru mendapat bintang empat di pundaknya itu diminta untuk segera melakukan upaya reformasi total di tubuh institusi Polri.
Analis Data dan Informasi Perhimpunan Indonesia Muda (PIM) Melkior Wara Mas menyampaikan, untuk agenda reformasi birokrasi di institusi Polri, diharapkan agar Kapolri jenderal Pol Tito Karnavian mengutamakan komitmen moral.
“Agenda reformasi birokrasi sesuai kerangka visi masa depan. Jangan sekedar slogan untuk menjaga nama baik institusi Polri, tetapi harus dijadikan sebagai gerakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada institusi kepolisian sebagai pengayom warga Negara,” ujar Melkior Wara Mas, dalam keterangan pers, Jumat (15/07/2016).
Agenda reformasi birokrasi Polri, lanjut Melki, sebaiknya dilakukan dengan melakukan evaluasi secara internal, dengan mengutamakan Undang Undang. “Jadi, jangan mengedepankan prinsip angkatan atau semboyan senior junior. Agenda itu juga harus membuat kontrol yang berkelanjutan dari hulu ke hilir untuk mencegah tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), terutama di wilayah atau daerah tertinggal dari Pospol, Polsek, Polres dan Polda,” ujar Melki.
Tantangan besar yang dihadapi Kapolri, kata dia, yakni menggerakkan institusi Kepolisian dengan berani ke arah yang baru. Dengan cerdik, menggunakan framing untuk komitmen bagi masa depan institusi Polri. Melalui kerangka kontras yang tajam, lanjut Melki, Polri membangun citra yang menekankan ciri positif masa depan Kepolisian, sambil terus menerus menekankan bahaya dan mengatasi persoalan internal maupun eksternal.
“Polri harus menampilkan perilaku tegas, humanis, menghormati, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan, membebani, meminta imbalan dalam bentuk apapun kepada masyarakat dalam pengungkapan kasus pidana,” pungkasnya.
Kapolri demisioner Jenderal Polisi Badrodin Haiti memnyampaikan, agenda reformasi di kepolisian telah menjadi agenda yang berkelanjutan. Setelah dirinya menunaikan tugas sebagai Kapolri, maka agenda reformasi institusi bhayangkara itu pun akan dilanjutkan oleh Kapolri Baru Jenderal Polisi Tito Karnavian.
Dia pun berharap, penerusnya yakni Kapolri yang baru Jenderal Polisi Tito Karnavian akan memegang komitmen untuk melanjutkan upaya reformasi birokrasi dan reformasi di Kepolisian Republik Indonesia.
“Dari mulai pimpinan tertinggi hingga ke bawah, harus dilakukan reformasi itu. Dan, Pak Tito juga sudah menyampaikan ke saya bahwa apa yang sudah saya mulai untuk melakukn reformasi di Kepolisian akan dilanjutkan. Apa yang belum optimal, dan yang masih belum selesai, akan dilanjutkan dengan komitmen tinggi,” papar Jenderal Polisi Badrodin Haiti, saat diwawancara Tim Sinar Keadilan, di rumah dinasnya, di Jalan Pattimura Nomor 37, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Memang, lanjut Badrodin, sejumlah capaian yang dilakukannya selama menjadi Kapolri, masih perlu terus ditingkatkan. Selain itu, sejumlah tugas yang belum selesai juga perlu dilanjutkan oleh Kapolri baru.
Mengenai adanya isu perbedaan pendapat yang tajam perihal posisi senior-junior di institusi Kepolisian, Badrodin menepisnya. Menurut dia, persoalan itu hanyalah hembusan wacana saja, sebab faktanya, senior maupun junior di dalam Kepolisian tetap solid.
“Saya kira ndak-lah. Di internal sudah disepakati bahwa sistem yang harus berjalan. Bukan persoalan senior atau junior. Dan memang harus tetap dijaga agar profesional dan soliditas itu yang sangat penting. Saya kira, yang senior juga memahami itu. Lagi pula, Pak Tito pun sewaktu menjadi Kapolda Metrojaya, kan banyak juga seniornya di sana. Tetapi kesolidan mereka sudah terbukti. Dan banyak pekerjaan dan pendekatan yang baik dan efektif yang dilakukan selama menjadi Kapolda Mentrojaya. Terbukti, dia berprestasi. Pak Tito cukup banyak pengalamanlah dan ilmunya mumpuni,” papar Bandrodin.
Badrodin menceritakan, sejak dirinya diserahi tugas sebagai Pelaksana Tugas Kapolri (Plt Kapolri) hingga menjadi Kapolri, memang banyak benturan, banyak persoalan di internal dan juga dari lembaga-lembaga lain. Tetapi, dia berkomitmen harus membenahi institusi kepolisian yang besar ini.
“Dan perlahan, sejumlah situasi dan persoalan-persoalan pun bisa kita atasi. Termasuk mengatasi terorisme, masyarakat juga kondusif dan nyaman. Memang masih ada sejumlah pekerjaan yang perlu dilanjutkan, yakni reformasi total di Kepolisian, dan itu akan dilanjutkan oleh Pak Tito. Semua itu, saya katakan, juga harus dimulai dari proses rekrutmen Polri. Rekrutmen yang sehat, berkualitas, dan professional, serta terbuka,” ujar Badrodin.
Badrodin mengatakan, Polisi berbeda dengan polisi di Negara lain. Indonesia adalah Negara demokratis, bukan otoriter dan bukan sosialis. Semua pihak yang berbeda harus dijamin keberadaannya.
“Dan itu dijamin konstitusi kita. Jadi polisi harus mengatasi semua golongan itu. Menjadi pengayom. Melaksanakan perintah konstitusi itu,” ujarnya.
Soal agenda reformasi polri yang diusung oleh Tito Karnavian, Badrodin mempercayainya. Sebab, selain pernah menjadi anak buahnya dalam penyusunan agenda reformasi, Tito juga dianggap sebagai orang yang memiliki visi misi dalam upaya melakukan reformasi Polri.
“Dia mampu mengartikulasikan tugas dan tanggung jawab, dan komunikasinya pun bagus. Dia juga yang menjadi Asrena (Asisten Perencanaan) saya sewaktu menyusun upaya reformasi kepolisian. Dia pun telah mengakatan akan melanjutkan reformasi itu secara menyeluruh dari pimpinan paling tinggi hingga ke bawah,” pungkas Badrodin.(JR)
