Breaking News

Tanahnya Dirampas, Masyarakat Pulau Taliabu Desak Pemerintah Pusat Turun Tangan

Tanahnya Dirampas, Masyarakat Pulau Taliabu Desak Pemerintah Pusat Turun Tangan.

Reformasi agraria yang menjadi salah satu program nasional Presiden Jokowi dianggap gagal di Kepulauan Taliabu, Provinsi Maluku Utara.

Persoalan perampasan tanah petani dan warga masyarakat terjadi secara sistematis. Oknum pejabat pemerintah setempat berkolaborasi dengan perusahaan tambang, merampas dan menguasai lahan petani. Karena itu, Presiden Jokowi diminta turun langsung dan menyelesaikan persoalan ini.

Jurubicara Aliansi Masyarakat Tani Taliabu (AMTT) Jamrudin menyampaikan, selama lebih 10 tahun ini masyarakat dibuat kebingungan lantaran lahan pertanian mereka kok tiba-tiba bisa beralih dan diusahai perusahaan tambang biji besi di Pulau Taliabu.

Menurut Jamrudin, warga mengetahui tanahnya telah dicaplok perusahaan setelah ada pengukuran tanah guna pembuatan sertifikat tanah oleh petugas Agraria.

“Saat terjadi pengukuran untuk pembuatan sertifikat yang merupakan program nasional Presiden Joko Widodo. Yang ternyata menurut Tim Ahli Ukur dari Kementerian Agraria yang mengukur menggunakan alat semacam GPS, bahwa tanah tersebut telah berada di zona atau titik koordinat yang sudah memiliki sertifikat tanah,” tutur Jamrudin, dalam siaran persnya, Senin (22/05/2018).

Artinya, lanjut dia, untuk tanah petani Pulau Taliabu itu sudah ada pihak yang mengklaim dengan cara mencaplok. Anehnya lagi, lanjut Jamrudin, hak kepemilikan atau hak pakai tanah tersebut telah berpindah tangan.

“Sebab ada pihak lain menyerahkan tanah itu kepada perusahaan pertambangan PT Adidaya Tangguh. Dan hal itu tanpa sepengetahuan para petani pemilik lahan,” ungkapnya.

Masyarakat petani pemilik tanah pun meminta kepada PT Adidaya Tangguh dan perusahaan pengelola tambang lainnya yang beroperasi dilahan mereka untuk membuka secara transparan, mengapa tanah mereka bisa berpindah tangan dan dikelola perusahaan itu.

Dikatakan Jamrudin, masyarakat ingin mengetahui prosedur dan tata cara perolehan hak kelola perusahaan atas lahan yang sebagian besar adalah lahan perkebunan masyarakat.

“Kami mendesak pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta kabupaten, DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, DPRD Provinsi Maluku Utara dan DPR Pusat untuk mengurus secara serius persoalan sengketa lahan perkebunan masyarakat di sekitar pertambangan,” terangnya.

Selain itu, masyarakat juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menangkap dan memeriksa mantan Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus selaku pejabat yang mengeluarkan izin tambang kepada perusahaan pengelola pertambangan. Terungkap, semasa menjabat Bupati, Ahmad Hidayat Mus menerbitkan Surat Izin kepada PT Adidaya Tangguh dan perusahaan lainnya.

“Dan surat itulah yang kami duga dijadikan dasar mencaplok tanah perkebunan masyarakat petani cengkeh,” tutur Jamrudin.

Sejak beroperasi, lanjut dia, perusahaan itu pun tidak memberikan CSR (Coorporate Social Responsibility) kepada masyarat kawasan terdampak atau sekitar wilayah tambang.

“Pemerintah harus menghentikan kegiatan PT Adidaya Tangguh sebagai pengelola pertambangan yang sudah hingga 10 tahun berjalan,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, masyarakat sangat membutuhkan transparansi dari Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara ataupun Pemerintah Pusat terkait keseluruhan lahan pertambangan di Pulau Taliabu.

Selama ini, kata Rusdin, masyarakat bertanya-tanya PT Adidaya Tangguh sebagai perusahaan pengelola pertambangan biji besi di Pulau Taliabu kok bisa memperoleh lahan dengan mudah?

“Dari penelusuran, perusahaan tersebut merupakan perpanjangan tangan dari PT Salim Group.  Dimana PT Adidaya Tangguh merupakan perusahaan sentral dari 7 perusahaan yang mengelola pertambangan biji besi di Pulau Taliabu,” ungkap Jamrudin.

Dia merinci, PT  Adidaya Tangguh mulai melakukan survei pada 2007 dan Surat Keputusan Izin Eksplorasi dikeluarkan pada tahun 2009  oleh Bupati Kabupaten kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus.

Di dalam surat Keputusan tersebut, PT Adidaya Tangguh sebagai perusahaan induk mengantongi izin eksplorasi lahan seluas 4.410 hektare yang melalui pengunungan 3 Kecamatan yakni Kecamatan Lede (Desa Tikong, Todolii, Tolong, Balohang, Lede, Langganu), Kecamatan Taliabu Barat laut (Desa Nggele, Onemay, Salati, Beringin Jaya, dan Kasangu), Kecamatan Taliabu Barat (Desa Keramat).

“Selain PT Adidaya Tangguh, masih ada beberapa perusahaan lain yang mengantongi izin eksplorasi dan surat keputusan eksplorasinya dikeluarkan oleh pejabat yang sama dan di tahun yang sama,” ujarnya.

Surat Izin lainnya itu, yakni surat keputusan izin eksplorasi oleh Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus kepada PT Bintani Megah Indah seluas 11.359 hektare, yang meliputi pegunungan 3 Kecamatan yakni Kecamatan Lede (Desa Tikong, Todolii, Tolong, Balohang, Lede, Langganu), Kecamatan Taliabu Barat laut (Desa Nggele, Onemay, Salati, Beringin Jaya, dan Kasangu), Kecamatan Taliabu Barat (Desa Keramat).

Jadi, terdapat jumlah total 15.769 hektare lahan yang dikeluarkan izinnya oleh Bupati waktu itu. “Itu baru 2 perusahaan dan masih ada sekitar 6 perusahaan pertambangan lagi yang beroperasi di Pulau Taliabu,” ujar Jamrudin.

Ironisnya, lanjut dia, izin eksplorasi itu tidak pernah dikoordinasikan dengan masyarakat pemilik lahan. Untuk lahan seluas 15.769 hektare tersebut, sebagian besar merupakan perkebunan petani cengkeh masyarakat Kabupaten Taliabu. Lahan yang dikelola petani puluhan tahun itu, kini dicaplok dan dieksploitasi sebagai lahan tambang biji besi oleh perusahaan.

“Padahal, warga yang bertani menanami tanah itu dengan cengkeh, kelapa, kakao dan durian,” ujar Jamrudin.

Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus membenarkan, kawasan hutan dibagi dalam beberapa jenis,  ada kawasan hutan konversi, ada kawasan hutan produksi, HPH, HPL, cagar alam, hutan lindung.

Penetapan hutan-hutan ini telah dilakukan oleh Pemerintah melalui usulan ke Kementrian Kehutanan sejak Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku. tentunya, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu belum ada.

Dalam perkembangan daerah otonomi di Taliabu, lanjutnya, ditandai dengan tuntutan hak hidup masyarakat yang berimbas terhadap meluasnya lahan perkebunan atau pertanian masyarakat. Maka terjadilah kegiatan perkebunan masyarakat di areal-areal lahan. “Ini bukan menjadi masalah cuma di Taliabu, tapi diseluruh Indonesia,” ujar Aliong.

Untuk mengantisipasi atau mencari solusi persoalan tersebut, lanjut dia, Presiden memberikan instruksi kepada Kementerian Kehutanan dan Agraria untuk melepaskan kawasan hutan sebesar 20% untuk dijadikan perkebunan rakyat.

Dia mencontohkan luas hutan lindung atau hutan produksi dibuka 20%. Untuk mengetahui kebutuhan itu dilakukanlah pembuatan sertifikat oleh Menteri Pertanahan lewat Agraria.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah membuat pendataan dan mengusulkan kepada Kementerian terkait untuk melepaskan kawasan perkebunan masyarakat.

Sehingga, masyarakat diminta tidak usah mengkhawatirkan status kawasan hutan yang saat ini dilakukan Kementerian Pusat di seluruh wilayah Indonesia.

Sebab, kata dia, Pemerintah Daerah akan merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat terkait pembebasan lahan perkebunan masyarakat.

“Jadi masyarakat tidak usah khawatir, ini Negara ada karena rakyat kok, lalu apa lagi yang menjadi persoalan,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*