Breaking News

Takkan Atasi Krisis di Indonesia, Investasi Lahan Skala Besar Korbankan Rakyat, Pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali Berlumur Kepentingan Industri Tambang

Takkan Atasi Krisis di Indonesia, Investasi Lahan Skala Besar Korbankan Rakyat, Pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali Berlumur Kepentingan Industri Tambang.

Pertemuan tahunan International Monetery Fund (IMF) World Bank (Bank Dunia) di Bali tidak akan mengatasi krisis yang terjadi di Indonesia. Malah, pertemuan ini menjadi ajang invenstasi lahan dalam skala besar, yang akan menggusur masyarakat dan berlanjutnya masalah-masalah lingkungan.

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah memaparkan,  pertemuan IMF-Bank Dunia itu berlumur kepentingan industri pertambangan.

Dia menegaskan, pada pertemuan yang  berlangsung di Nusa Dua, Bali, sejak 8 hingga 14 Oktober 2018 tidak ada urusannya dengan persoalan krisis dan masalah yang sedang dihadapi rakyat dan lingkungan di Indonesia.

“Pertemuan ini justru menjadi pintu masuk bagi investasi berbasis lahan skala besar, dimana rakyat dan lingkungan akan terus menjadi korban,” tutur Merah Johansyah, Jumat (12/10/2018).

Lihat saja, rangkuman signing ceremony yang dilakukan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam acara Indonesia Investement Forum 2018 yang diselenggarakan bersamaan dengan Pertemuan IMF-World Bank Group 2018 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018).

Johansyah mengungkapkan, salah satu kesepakatan yang dihasilkan dalam forum ini adalah ditandatanganinya investasi dan utang baru 13, 2 miliar dolar amerika atau 200 triliun rupiah bagi 14 BUMN.

“Dimana sektor tambang dan energi menempati porsi terbesar dari kucuran investasi dan utang tersebut yakni 7,7 miliar dolar amerika,” ujarnya.

Besarnya investasi dan utang IMF – WB yang dikucurkan pada sektor pertambangan, migas dan energi ini menunjukkan pertemuan yang menghamburkan nyaris 1 triliun rupiah ini adalah pertemuan yang berlumur kepentingan industri pertambangan.

Salah satunya yang terkait Head of Agreement  (HoA)  antara PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dengan Ocean Energy Nickel International Pty Ltd (OENI), di mana Antam akan menyediakan pasokan biji nikel yang stabil untuk proyek NPI Blast Furnac di Halmahera, Maluku Utara.

“Kesepakatan ini tentu saja mempertaruhkan keselamatan rakyat dan lingkungan, sebab jejak buruk PT Antam sendiri begitu nyata,” ujar Merah Johansyah.

JATAM mencatat, aktvitas pertambangan PT Antam yang memiliki 55 konsesi tersebar di Maluku Utara, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Bengkulu.

Di Pulau Gebe, Halmahera Tengah, misalnya, PT Antam meninggalkan kerusakan yang tak terpulihkan. Kini, pulau kecil itu terus dikeruk oleh PT Fajar Bakti Lintas Nusantara (FBLN).

Selain itu, di Halmahera Timur, Pulau Gee, sebuah kotraktor PT Antam, yakni PT Geomin melakukan ekstraksi pertambangan. Bahkan pada 2003, di teluk Buli, PT Antam juga datang mengkapling.

“Cerita tentang kejayaan cengkeh dan pala berubah menjadi cerita tentang pertambangan nikel, emas, bauksit, batubara, bahkan perkebunan monokultur seperti kelapa sawit,” tuturnya.

Bahkan, penggusuran dan pengusiran penduduk dari tahan-tanah ulayat, perampasan air dan intimidasi terhadap warga terus terjadi.

“Hampir semua sistem lokal dan cara pandang orang Halmahera terhadap ruang hidupnya sendiri diporakporanda,” lanjutnya lagi.

Contoh di atas, lanjutnya, adalah satu dari sekian banyak investasi yang bermula dari kesepakatan dalam pertemuan forum seperti IMF-World Bank Grup, juga institusi keuangan internasional di bawah pengaruh atau berafiliasi lansung dengan IMF-World Bank Group.

“Contoh lain yang serupa bisa kita temukan dalam kasus PT Bukit Asam di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, Ombilin Sumatera Barat, Peranap Riau, dan Samarinda Kalimantan Timur,” ungkapnya.

Merah Johansyah melanjutkan, perusahaan BUMN yang mendapat pinjaman  dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), sebuah institusi keuangan dan bagian dari World Bank ini, mendapat proper emas  sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga Jokowi Dodo.

“Namun penghargaan tersebut bermasalah karena tidak berdasarkan data mutakhir di mana terjadinya peningkatan kerusakan lingkungan,” ujarnya.

Pada 2010, Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka, yakni Direktur Niaga PT Bukit Asam, Tiendas Mangeka dan Direktur Operasi/Produksi, Milawarma dengan kasus korupsi pengadaan  floating crane untuk jasa bongkar muat di Pelabuhan Tarahan, Lampung.

Berdasarkan rilis Kantor Pelayanan Pajak wilayah kerja Kabupaten Muara Enim pada 2015, menyebutkan PT Bukit Asam terkena kasus tunggakan pajak senilai Rp209 miliar.

Sejak awal, kehadiran PT Bukit Asam mendapat penolakan dari masyarakat, karena menambang di Bukit Murman, dekat kawasan pemukiman penduduk dan berada langsung di kawasan Sungai Enim, Talang Jawa, Lingga, dan Karang Raja.

“Parahnya lagi, Kepala Desa Tanjung Raja mendapat perlakuan intimidatif oleh Manajer Sekuriti PT Bukit Asam dengan pelakukan penembakan dan pengacungan pistol,” ungkapnya lagi.

Merah Johansyah menegaskan, fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa pertemuan IMF – World Bank Group di Bali yang diikuti elit politik, pengusaha, investor, para eksekutif, dan ekonom, tidak ada urusannya dengan persoalan krisis rakyat, kerusakan lingkungan, dan penjarahan kekayaan alam Indonesia.

Pertemuan itu tampak dimanfaatkan oleh IMF dan World Bank, berikut pelaku bisnis yang merangkap sebagai politisi, menjarah kekayaan alam untuk kepentingan kelompoknya sendiri.

“Dan semua itu terjadi di bawah pemerintahan yang ramah terhadap investasi, gemar berutang, dan dikelilingi konglomerat dan politisi yang berorientasi pada penghimpunan kekayaan sebanyak-banyaknya,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*