Breaking News

Tak Usut Penganiayaan Aktivis Lingkungan YPDT, Tapmadato Ke Komnas HAM dan Divisi Propam Mabes Polri Laporkan Kapolres Samosir, AKBP Donal Simanjuntak Terancam Dipecat

Tak usut Penganiaan Aktivis Lingkungan YPDT, Ke Komnas HAM dan Divisi Propam Mabes Polri, Tapmadato Laporkan Kapolres Samosir, AKBP Donal Simanjuntak Terancam Dipecat.

Sudah hampir dua bulan kasus penganiayaan yang terjadi kepada dua orang aktivis lingkungan hidup di Samosir tidak ditangani oleh Kapolisian setempat. Diduga ada main dengan para pelaku penganiayaan yang notabene kakak kandung Bupati Samosir, Kapolres Samosir pun tidak melakukan pengusutan.

Karena itu, orang nomor satu di institusi kepolisian tingkat Kabupaten Samosir itu dilaporkan warga ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Propam Polri) di Jakarta, Kamis (14/09/2017).

Ketua Tim Advokasi Perlindungan Masyarakat Danau Toba (Tapmadato) Sandi Ebenezer Situngkir bersama puluhan lawyer dan anggota masyarakat Kawasan Danau Toba (KDT) beserta salah seorang aktivis lingkungan hidup yang merupakan korban penganiayaan itu, Jhohannes Marbun mendatangi Kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat.

“Kami melaporkan adanya dugaan kriminalisasi yang dilakukan aparat kepolisian di Samosir terhadap sahabat kita aktivis lingkungan Jhohannes Marbun dan Sebastian Hutabarat. Kami laporkan ke Komnas HAM dan Propam Mabes Polri atas adanya dugaan permainan pengusutan kasus ini yang sudah hampir dua bulan tidak ditindaklanujuti oleh kepolisian, malah laporan si pelaku penganiayaan yang dikerjakan polisi di sana,” tutur Sandi Eebenezer Situngkir, dalam penjelasan persnya, di Jakarta, Jumat (15/09/2017).

Dia mengatakan, di Komnas HAM, mereka diterima oleh Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga dan stafnya. Menurut Sandi, kepada Komnas HAM, Tim memohon agar dierikan perhatian sesuai kewenangannya mengirimkan Surat kepada Kapolri, untuk memerintahkan Kapolda Sumatera Utara agar segera menangani Perkara atas nama Pelapor Sebastian Hutabarat (korban) dan menerima Laporan Polisi yang akan dilakukan oleh Jhohannes Marbun (korban).

“Kemudian, kita sampaikan juga ke Komnas HAM untuk melakukan pengawasan melalui kewenangan pemantauan dan investigasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang,” ujar Sandi.

Di Komnas HAM, Komisioner Sandra Moniaga berjanji akan segera menindaklanjuti laporan itu. “Pasti akan kami tindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada pada kami,” ujar Sandra.

Memang, dia menambakan, hampir sepanjang tahun, laporan terbanyak yang masuk ke Komnas HAM salah satunya adalah tentang tindakan kepolisian kepada masyarakat yang dianggap melanggar HAM. Karena itu, Sandra juga berjanji akan menyampaikan hal itu juga kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Usai dari Komnas HAM, rombongan juga melaporkan Kapolres Samosir ke Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Kadiv propam Mabes Polri) Irjen Pol Martuani Sormin.

Dijelaskan Sandi, pihaknya diterima oleh Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol Martuani Sormin dan berjanji akan segera menurunkan tim ke Sumatera Utara untuk menindaklanjuti laporan itu.

“Pak Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol Martuani Sormin memastikan bahwa laporan kita akan segera ditindaklanjuti, dengan menurunkan timnya ke Sumatera Utara,” ungkap Sandi.

Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Kadiv propam Mabes Polri) Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan, jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Kapolres dan anggotanya dalam pengusutan kasus ini, maka akan segera diambil tindakan tegas.

“Laporan ini pasti akan ditindaklanjuti. Jika tim menemukan pelanggaran, maka akan diambil sanksi. Sanksi terberat dari kita ya diberhentikan dengan tidak hormat,” ujar Irjen Pol Martuani Sormin.

Dalam kesempatan pelaporan itu, Martuani Sormin juga meminta penyidik di Divisi Propam Mabes Polri melakukan pemeriksaan atau mengambil keterangan dari korban penganiayaan itu Jhohannes Marbun. “Diambil saja keterangannya. Biar bisa langsung diproses,” tuturnya.

Jhohannes Marbun mengatakan, usai pemeriksaan terhadap dirinya, petugas di Divisi Propam Mabes Polri berjanji akan segera memeriksa Kapolres Samosir AKBP Donal Simanjuntak dan Kasat Reskrim Polres Samosir, dan membuat rekomendasi untuk menarik perkara tersebut supaya ditangani oleh Polda Sumut atau Mabes Polri.

“Akan segera turun tim Propam Mabes Polri ke Samosir untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres dan jajarannya. Penyidik juga berjanji akan menuntaskan persoalan ini,” ujar Jhohannes Marbun.
Pria yang akrab disapa Joe ini juga menyampaikan bahwa penyidik akan mengusulkan pemberian sanksi berupa hukuman kepada Kapolres Samosir, Kasat Reskrim Polres Samosir dan Penyidik-Penyidik perkara a quo.

“Kedua permohonan tersebut disampaikan secara tertulis dengan dilampirkan bukti-bukti, seperti foto-foto korban, rekaman percakapan, video, surat-surat laporan ke Polres Samosir, dan pemberitaan di media online dan media sosial dari peristiwa tersebut,” ujar Joe yang merupakan aktivis lingkungan di Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) itu.

Terpisah, Ketua Umum Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT), Maruap Siahaan menyampaikan bahwa pelaporan tersebut harus dilihat secara lebih luas dan holistik, khususnya Kawasan Danau Toba.

“Penegakan keadilan memang hal utama melalui jalur hukum, tetapi penyelesaiannya sedapat mungkin tidak gaduh,” ujarnya.

Dua orang aktivis lingkungan hidup YPDT yang mengalami tindak kekerasan adalah Sebastian Hutabarat (SH) dan Jhohannes Marbun (JM). Mereka telah mengalami tindak kekerasan yang dilakukan Jautir Simbolon dan orang-orang suruhannya pada Selasa (15/8/2017) di Desa Silima Lombu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

Tim Advokasi Masyarakat Danau Toba (TAPMADATO) adalah kumpulan organisasi dan perseorangan yang terdiri dari Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT), Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), Yayasan Silalahi Paropo Tongging (Sipartogi), Parsadaan Batak Alumni Yogjakarta (Pabayo), Persekutuan Advokat Pencinta Danau Toba (PAPDT), Pergerakan Sarjana Pencinta Danau Toba (PSPDT), Perhimpunan Masyarakat Theologi Danau Toba (PMTDT) dan Persatuan Wartawan Pelindung Danau Toba (PWPDT).

TAPMADATO dibentuk pada Selasa (29/8/2017) di Sekretariat YPDT sebagai tindaklanjut mengadvokasi dan mengawal kasus yang menimpa SH dan JM. TAPMADATO sebelumnya adalah Tim Advokasi Perlindungan Danau Toba  atau disingkat TAPDATU, tetapi pada pertemuan berikutnya nama TAPDATU diubah menjadi TAPMADATO. Misi TAPMADATO adalah mendukung Pelestarian, Pengelolaan, dan Perlindungan Danau Toba sebagai “Tao na Uli” (Danau yang Indah) “Mual na Tio” (Air yang Bening) dan “Mual Hangoluan” (Air untuk Kehidupan).(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*