Breaking News

Tak Usah Risau Kelola Dana Desa, Sebanyak 5.312 Kades Di Jawa Barat Akan Didampingi Jaksa

Tak Usah Risau Kelola Dana Desa,Sebanyak 5.312 Kades Di Jawa Barat Akan Didampingi Jaksa.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) menyatakan siap memberikan pendampingan hukum terhadap 5.312 Kepala Desa (Kades) di wilayah Jawa Barat dalam pengelolaan dana desa. Pendampingan hukum itu merupakan program Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) bentukan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Untuk memastikan pemberian pendampingan hukum itu, Kepala Kejati Jabar, Setia Untung Arimuladi bahkan turun langsung memberikan sosialisasi dana desa dan fungsi TP4 Daerah di wilayah Kabupaten Bandung yang diikuti oleh 270 Kepala Desa dari 31 Kecamatan. Kegiatan sosialisasi itu serentak dilaksanakan oleh seluruh Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah Jabar dengan peserta 5.312 Kades.

Untung mengatakan, saat ini total alokasi dana desa untuk wilayah Jabar sebesar 4,6 triliun rupiah dari jumlah 60 triliun rupiah yang telah dianggarkan pemerintah pusat.

“Tentunya ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus membangun sesuai dengan program Nawa Cita yang menghendaki pembangunan dari desa dan daerah pinggiran,” ujar Untung, di Bandung, Kamis (24/08/2017).

Menurut Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau itu, dana desa mempunyai fungsi yang strategis dalam rangka membangun dan menyejahterakan masyarakat desa. Untuk itu, Ia diminta agar para Kades dapat mengelola anggaran yang diterimanya secara akuntabel, efektif dan efisien sehingga dapat tepat sasaran.

Untung menilai selama ini masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan dana desa. Diantaranya, penggunaan dana desa di luar bidang prioritas dan masyarakat kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan.

“Pengeluaran dana desa tidak transparan, dan tidak didukung dengan bukti yang memadai, belanja diluar yang telah dianggarkan adalah APB desa, pembangunan atau pengadaan barang atau jasa tidak sesuai spesifikasi atau RAB, proyek fiktif sehingga tidak ada pembangunan di desa, adanya mark up oleh Kades dan atau aparat desa lain, penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi Kades dan atau aparat desa lainnya,” katanya.

Mantan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (kapuspenkum) itu menegaskan, dibutuhkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, adanya komitmen bersama untuk pengelolaan keuangan secara tertib dan akuntabel.

Selain itu, lanjutnya, pendampingan dari TP4D dalam pengelolaan dana desa mempunyai peran sangat signifikan.

“Adagiumnya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati,” ujar Untung.

Untung juga menambahkan, TP4D bertugas mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya preventif dan persuasif dengan berbagai tugas, di antaranya memberikan penerangan hukum dan melakukan diskusi dan pembahasan permasalahan hukum.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*