Breaking News

Tak Terima Vaksinasi Anaknya Dipalsukan, Para Orang Tua Anak Datangi Rumah Sakit dan Menuntut Kejelasan

Orang Tua anak korban vaksin palsu datangi Rumah Sakit, menunut kejelasan.

Puluhan orang tua anak mendatangi Rumah Sakit Elizabet di Bekasi, Jumat (15/07/2016). Kedatangan mereka adalah untuk bertemu pimpinan Rumah Sakit dan meminta kejelasan perihal vaksin palsu yang dikonsumsi anak-anak mereka.

Akhirnya, pihak rumah sakit pun melakukan pertemuan tertutup dengan para orang tua.

Namun, dari pertemuan tertutup yang dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit St Elisabeth, Antonius Yudianto dengan puluhan orangtua itu tidak menemukan titik temu. Para orangtua yang anaknya telah vaksinasi, menuntut sikap transparan dari rumah sakit.

“Kami hanya ingin kejelasan, dan meminta Anda sebagai direktur rumah sakit ini untuk menandatangai surat pernyataan. Karena kami yang hadir di sini sudah terlanjur tidak percaya,” ucap Hudson Markiano Hutapea, salah satu orang tua anak, di Jakarta, Selasa (19/06/2016).

Hudson yang berprofesi sebagai advokat itu, beserta puluhan orang tua lainnya, menuntut agar pihak rumah sakit memberikan sikap transparan terkait penggunaan vaksin yang diduga palsu.

“Anak-anak saya di-vaksin di sini,” ujarnya.

Ada tujuh hal yang akhirnya mereka tuntutan yang tersusun dalam satu surat pernyataan.

“Satu, kami minta direktur untuk menerbitkan daftar pasien yang diimunisasi di RS Elisabeth periode 2006 – Juli 2016,” ujar Hudson.

Kedua, lanjut dia, untuk mengetahui vaksin palsu atau asli harus dilakukan medical check up di rumah sakit lain dan biaya medical check up sepenuhnya ditanggung oleh pihak rumah sakit.

Ketiga, lanjut Hudson, mengenai vaksin palsu para orang tua sepakat untuk meminta pihak rumah sakit bertanggung jawab apabila terjadi efek samping.

“Keempat, semua dampak vaksin palsu menjadi tanggung jawab rumah sakit dan pihak Elisabeth memberikan jaminan kesehatan sampai full recovery hingga batas waktu tidak ditentukan,” ujarnya.

Kelima, bagi anak yang sudah lewat usia vaksinasi, maka rumah sakit Elisabeth wajib memberikan asuransi kesehatan untuk para pasien sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

“Serta pihak rumah sakit harus memberikan informasi terkini kepada orangtua korban, tidak terbatas pada informasi dari pihak pemerintah atau instansi lainnya yang bersifat proaktif,” papar Hudson.

Ditambahkan Hudson, pihak rumah sakit juga harus memberikan kejelasan terkait suplai vaksin dalam rentang waktu 2006 hingga November 2015. Serta menunjukkan bukti faktur pembelian.

“Rentang waktu 2006 – November 2015 kemungkinan terdapat supply vaksin palsu, maka semua bukti otentik faktur pembelian harus disertakan,” pungkas dia.

Menurut Hudson, tuntutan para orang tua itu pun akan disampaikan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Pihak Kementerian Kesehatan menyatakan akan menindak tegas rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang terbukti memberi vaksin palsu.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, Oscar Primadi, berkata mereka sudah memberi teguran kepada faskes dan melaporkan ke Kepolisian untuk penyelidikan lanjutan.

“Yang sudah terakreditasi, kita tinjau akreditasi rumah sakitnya… apabila sudah tidak bisa ditolerir lagi, melibatkan semua unsur, bisa (dilakukan) pencabutan ijin”, kata Oscar Primadi.

Polisi kembali telah menetapkan dua dokter, AR dan HUD, sebagai tersangka dalam kasus vaksin palsu ini. Polisi pun masih menelusuri kemungkinan keterlibatan individu lain dalam jaringan pemalsu vaksin.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Agus Rianto mengatakan, pihaknya masih terus mendalami orang-orang yang terlibat.

“Pertanggungjawaban pidana tidak bisa dibebankan kepada instansi. Instansi itu kan statis. Sedangkan yang mempertanggungjawabkan orang-orang di dalamnya,” ujar Agus.

Agus menambahkan, polisi bakal menjerat para tersangka pelaku dengan berbagai landasan hukum.

“Akan kita sesuaikan dengan landasan-landasan hukum yang ada,” ujarnya.

Aktivitas produksi dan distribusi serta pemberian vaksinasi palsu itu, lanjut dia, terkait dengan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

“Juga ada kemungkinan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)-nya, disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan teman-teman penyidik,” kata Agus.

Sebelumnya, Bareskrim telah menetapkan 20 tersangka, termasuk AR dan HUD selaku dokter. Mereka diduga meminta fasilitas kesehatan tempat mereka bertugas membeli vaksin dari CV Azka Medika, produsen vaksin palsu.

Dugaan bahwa tenaga medis dan manajemen rumah sakit terlibat dalam jaringan pengedar vaksin palsu mengemuka setelah Kementerian Kesehatan mengungkap 37 fasilitas kesehatan, termasuk 14 rumah sakit, yang diduga menggunakan vaksin palsu.

Ke-14 rumah sakit yang diduga memakai vaksin palsu adalah RS Dr. Sander (Cikarang), RS Bhakti Husada (Terminal Cikarang), RS Sentral Medika (Jalan Industri Pasir Gombong), RS Puspa Husada, RS Karya Medika (Tambun), RS Kartika Husada (Jalan MT Haryono Setu Bekasi), RS Sayang Bunda (Pondok Ungu Bekasi).

Kemudian RS Multazam (Bekasi), RS Permata (Bekasi), RSIA Gizar (Villa Mutiara Cikarang), RS Harapan Bunda (Kramat Jati, Jakarta Timur), RS Elisabeth (Narogong Bekasi), RS Hosana (Lippo Cikarang), dan RS Hosana (Jalan Pramuka Bekasi).(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*