Breaking News

Tak Tepati Janji Efisienkan Penggunaan Anggaran, Jokowi Diminta Mengganti MenPAN-RB Yuddi Chrisnandi

Dugaan Pemborosan Anggaran, MenPAN RB Diminta Dicopot.

Presiden Jokowi diminta untuk melakukan evaluasi dan bila perlu segera melakukan pergantian terhadap menteri yang tidak bisa menepati janji agar mengefisienkan penggunaan anggaran.

Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM) Bin Firman Tresnadi menyampaikan, di awal-awal tersusunnya Kabinet Kerja milik Jokowi, salah seorang menteri yang getol menyuarakan  agar dilakukannya efisiensi pengunaan anggaran negara untuk  keperluan  dinas pegawai negeri yakni seperti untuk  fasilitas hotel, biaya perjalanan dinas serta tempat-tempat untuk digunakan kegiatan pegawai negeri dan Pemda-Pemda serta kementerian atau Lembaga negara  adalah Men-PAN RB (menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).

Tak cukup hanya di situ, lanjut Bin, Menteri Yuddy Chrisnandi juga berencana akan melakukan efisiensi anggaran negara dengan melakukan nasionalisasi 1 juta PNS.

Namun, malah menteri Yuddy sendiri yang melanggara dan tidak taat kepada janji dan komitmennya itu. “Tentu saja sangat mencengangkan sekali, ketika beredar Surat dari Sekretaris Menpan RB kepada kepada Sekjen kementerian Luar negeri yang berisikan permintaan fasilitas negara pada Konjen Indonesia di Sydney Australia  berupa akomodasi dan kendaraan oleh Menteri PAN- RB untuk koleganya berserta keluargannya  yang bernama  Wahyu Dewanto Huripman  yang akan Berkunjung ke Sydney Australia mulai Tanggal 24 Maret hingga 2 April,” ungkap Bin Firman Trisnadi dalam keterangan persnya, Jumat (01/04/2016).

Dia mengingatkan, perbuatan menteri yang berasal dari partai Hanura itu adalah pengunaan fasilitas negara di luar negeri yang meyalahi aturan dan Undang Undang. “Serta akan merugikan negara hinga puluhan juta rupiah ,” ujarnya.

Sekedar berhitung secara kasar saja, lanjut Bin, jika mengunakan fasilitas berupa hotel untuk 2 kamar di Sydney untuk 9 hari, jika per harinya saja 500 dolar Australia, berarti dibutuhkan 9000 dolar Australia, belum lagi sewa kendaraan jika diasumsikan sebesar 350 dolar Australia, berarti  menjadi 3150 dolar Australia.

Sehingga, lanjut Bin, anggaran negara yang digunakan di luar pengunaan yang semestinya berjumlah  12150 dolar Australia atau 120 juta rupiah dengan kurs  rupiah per dolar Australia sebesar Rp 10.000.

“Ini mungkin saja bukan terjadi satu kali saja,  oleh karena itu KPK Harus periksa Menteri Yuddy Chrisnandi. Dan Presiden Jokowi jangan lagi ragu untuk segera mencopot MenPAN -RB yang sudah melakukan pemborosan anggaran negara ,” pungkas Bin Tresnadi.

Surat yang diduga ditandatangani Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dwi Wahyu Atmaji, beredar melalui pesan pendek, Kamis, 31 Maret.

Di dalam surat dengan nomor B/1337/S.PANRB/03/2016 yang diterbitkan pada Selasa, 22 Maret 2016, Dwi menulis bahwa politisi Partai Hanura, Wahyu Dewanto, akan berkunjung ke Sydney dan Gold Coast, Australia, dan agar disiapkan fasilitas berupa akomodasi dan transportasi.

Wahyu dijadwalkan berkunjung pada 24 Maret-2 April 2016. Wahyu adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Hanura — partai yang sama dengan Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.

Namun, Wahyu datang ke Australia tidak sendiri, tetapi didampingi anggota keluarga seperti anak dan istrinya. Demi kelancaran kunjungan itu, surat tersebut ikut ditembuskan ke Sekretaris Jenderal Kemlu, Kristiarto Legowo; Duta Besar Indonesia di Australia, Nadjib Riphat Kesoema; dan KJRI Sydney.

Juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir, membantah ada instruksi dari Kemlu untuk menyediakan fasilitas bagi anggota DPRD dari Partai Hanura tersebut.

“Setiap perwakilan sudah memiliki protap baku terkait pengaturan dan fasilitas bagi delegasi atau tamu dinas. Selama kunjungan itu resmi atau dinas dan ada instruksi Kemlu, maka akan dilaksanakan sesuai protap. Dalam hal ini, tidak ada instruksi dari Kemlu,” ujar Arrmanatha, Kamis.

Sementara, Konsul Jenderal Indonesia di Sydney, Yayan GH Mulyana, mengakui Wahyu memang berkunjung ke salah satu kota terpopuler di Australia tersebut. “Tetapi, selama di Sydney, Bapak Dewanto sudah mengatur sendiri baik akomodasi atau program kunjungannya,” ujar Yayan.

Yayan mengatakan, protap pelayanan tamu mencakup antara lain bantuan keprotokolan seperti fasilitas jemput di bandara dengan mempertimbangkan azas kepatutan.

“Kami juga memiliki protap pelayanan WNI yang memerlukan bantuan dan dalam kesulitan yang dilakukan dengan prinsip keberpihakan. Pelayanan dan perlindungan terhadap WNI dilakukan sesuai dengan azas urgensi demi keselamatan dan kemaslahatan WNI terebut,” kata dia.

Kepala Biro Humas Kementerian PANRB, Herman Suryatman mengatakan Yuddy tidak tahu-menahu mengenai adanya surat tersebut. Surat tersebut dibuat atas permintaan sekretaris pribadi Menpan RB, Reza Fahlevi kepada staf Kemenpan RB.

“Staf sekretaris Kemenpan RB mengkonsep surat tersebut,” kata Herman.

Menurut dia, tanpa melakukan pengecekan kepada Menpan RB, Sekretaris Kementerian malah menandatangani surat itu. “Pada hari lain setelah surat itu dikirim, Sekretaris Kementerian meminta konfirmasi kepada Menpan RB tentang arahan pemberian fasilitas kepada saudara Wahyu Dewanto melalui Sekretaris Pribadi,” ujarnya.

Ketika menerima konfirmasi dari sekretaris Kemenpan RB, Herman mengatakan, Menteri Yuddy tidak pernah merasa membuat arahan seperti itu dan langsung menegur Sekretaris Kemenpan RB.

Fotokopi surat bernomor B/1337/S.PANRB/03/2016 itu ditandatangani Sekretaris Kementerian PAN RB, Dwi Wahyu Atmaji, tanggal 22 Maret 2016.

Dalam surat sekretaris Kementerian PAN-RB meminta fasilitas akomodasi dan transportasi ke Konsulat RI di Sidney untuk perjalanan Wahyu Dewanto dan keluarga 24 Maret hingga 2 April 2016. Tidak dijelaskan berapa nominalnya.

“Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bapak Menteri PAN-RB mohon bantuan kiranya Konsulat Jenderal RI di Sydney dalam menyediaan fasilitas berupa akomodasi dan transportasi selama Sdr. Wahyu Dewanto dan keluarga berada di Sydney,” tulis surat tersebut.

Dalam surat itu, tembusan juga ditujukan kepada Duta Besar RI untuk Australia di Canberra dan Konsul Jendral RI di Sydney.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*