Breaking News

Tak Siap, Rencana Merger BUMN Migas Diminta Dihentikan

Merger Perusahaan Gas Negara (PGN)dengan PT Pertagas harus dihentikan.

Rencana Kementerian BUMN untuk membentuk holding company di sektor energi terkesan sangat dipaksakan, dan tidak melalui kajian matang.

Karena itu, Kementerian BUMN diminta untuk menghentikan upaya merger Perusahaan Gas Negara (PGN)dengan PT Pertagas.

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menyampaikan, kerjaan Kementerian BUMN ini tanpa kajian yang matang dan tidak konprehensif.

“Sebaiknya di-stop sajalah dulu. Mestinya, Kementrian BUMN tidak semau-maunya dan tidak seenaknya dong untuk membuat holding company bidang energi ini. Sebab, hingga kini format holding-nya saja belum jelas dan masih coba-coba utak atik, tidak ada formula yang sudah teruji publik dan tidak pas. Kemudian bahwa holding ini akan diisi oleh perusahaan energi mana saja juga belum jelas,” papar Ferdinand, di Jakarta, (Senin, 09/05/2016).

Sebaiknya, lanjut dia, kementerian memperispkan konsep yang matang. Setelah itu, maka dilakukan launching. Jika hanya upaya coba-coba saja, seperti sekarang ini, kata Ferdinand, semakin tidak jelas arah holding.

“Upaya coba-coba ini terlihat dari beberapa kali upaya untuk merger PGN dengan Pertamina sebagai induk. Kemudian, berubah lagi bahwa PGN jadi anak usaha di-merger dengan Pertagas. Ini menandakan konsep holding ini masih coba-coba dan asal-asalan,” ujarnya.

Karena itu,dia meminta agar Kementerian BUMN tidak memaksakan untuk segera melakukan holding company tersebut.

“Kalau tetap dipaksakan, ya akan mengakibatkan kerugian bagi negara, dalam hal ini Pertamina atau Pertagas yang 100 persen dimiliki oleh Negara, sementara PGN sekitar 47 persen-nya adalah saham public,” ungkap Ferdinand.

Kalau hendak melakukan merger, lanjut dia, Menteri Rini harus menyelesaikan terlebih dahulu buy back saham public di PGN, supaya tidak menimbulkan kerugian negara.

“Lagi pula untuk apa PGN dan Pertagas dimerger? Bukankah akan lebih baik jika PGN jadi anak usaha Pertamina dan bermain di Hulu Gas serta Pertagas bermain di Hilir Gas? Janganlah tata kelola migas yang sudah kacau selama ini dibuat makin kacau demi ekspektasi orang per orang. Ini negara, bukan perusahaan pribadi, jangan dibuat seenaknya,” pungkas Ferdinand.

Kementerian BUMN menyiapkan PT Pertamina sebagai induk usaha sektor energi. Pembentukan holding yang turut melibatkan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. itu harus meningkatkan efisiensi tata kelola bisnis minyak dan gas.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno telah menetapkan holding perusahaan migas dengan memilih Pertamina sebagai perusahaan induk dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai anak usahanya.

“Pada dasarnya, kita masih pakai nama Pertamina. Yang akan masuk di situ adalah Pertamina memiliki PGN,” ujarnya di sela acara Ulang Tahun Kementerian BUMN di Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Menurut dia, keinginan menjadikan Pertamina sebagai holding energi karena perusahan itu 100 persen sahamnya masih dimiliki pemerintah. Adapun, kepemilikan saham pemerintah di PGN yang tercatat di lantai bursa dengan ticker PGAS tercatat 56,96 persen.

Rini menegaskan, pembentukan holding itu masih harus melalui persetujuan DPR. Proses lain juga melibatkan kajian dari Kementerian Keuangan.

“Kajian sudah selesai semua. Saya sudah bicara dengan Kemenkeu, yang sudah selesai Per tamina, kami akan ajukan PP (Peraturan Pemerintah),” jelas Rini.

Pada Februari lalu, Kementerian BUMN telah menunjuk Bahana Securities untuk mengkaji pembentukan holding yang melibatkan Per tamina dan PGN itu. Targetnya, pembentukan holding energi ini tuntas pada Juli.

Keputusan Kementerian BUMN membentuk holding energi menjawab tarik ulur kepentingan dan teka teki yang sering terjadi dalam konteks penggabungan usaha (merger) sektor bisnis migas. Jauh sebelum mengerucut ke Pertamina-PGN, pemerintah ingin menggabungkan anak usaha Pertamina di bisnis gas yakni PT Pertamina Gas (Pertagas) dengan PGN.

Hanya saja, wacana penggabungan Pertagas yang 100 persen sahamnya dimiliki Pertamina dengan PGN itu menuai pro dan kontra. Bahkan, dalam sejumlah proyek keduanya justru terlihat tumpang tindih.

Salah satunya terkait dengan pembangunan infrastruktur gas proyek Pipa Duri Dumai, Pekanbaru Riau. PGN sudah mengajukan inisiatif membangun jalur itu sejak 2003 dan mengantongi izin usaha dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya, Pertagas juga mengambil inisiatif serupa pada 2015.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*