Breaking News

Tak Mencatatkan Kepengurusan SBSI Yang Sah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Bulungan Dipolisikan, Ketua Umum SBSI Muchtar Pakpahan Hadiri Pemeriksaan Di Polda Kaltim

Tak Mencatatkan Kepengurusan SBSI Yang Sah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Bulungan Dipolisikan, Ketua Umum SBSI Muchtar Pakpahan Hadiri Pemeriksaan Di Polda Kaltim.

Ketua umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) Prof Dr Muchtar Pakpahan bersama Ketua Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Korwil SBSI) Kalimantan Utara (Kaltara), Yulius  memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditreskrisus Polisi Daerah (Polda) Kalimantan Timur pada  Rabu 2 Agustus 2017.

 

Pemeriksaan tersebut dilakukan atas pengaduan yang dilakukan oleh DPP SBSI yang melaporkan kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kabupaten Bulungan, Sutrisno.

 

“Saya dan Yulius sebagai Ketua Korwil Kaltara diperiksa di reskrimsus Polda Kaltim atas pengaduan DPP SBSI terhadap Sutrisno Kepala Dinas Ketenagakerjaan kabupaten Bulungan, Kaltara,” ucap Muchtar melalui pesan singkatnya, Rabu, (2/8/2017).

 

Menurutnya, DPP SBSI melaporkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bulungan karena menolak pencatatan Pengurus Komisariat (PK SBSI) di Bulungan.

 

Ia menambahkan, penolakan tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Bulungan dengan alasan logo yang digunakan SBSI sama dengan logo Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).

 

“Sutrisno menolak mencatatkan Pengurus Komisariat (PK) SBSI di Bulungan, sebanyak 7 PK ditolak pencatatannya, sebanyak 15 ditahan tidak dicatatkan karena akan tetap ditolak. Ada dua alasan menolak logo yang sama dengan KSBSI dan tiap PK wajib punya AD/ART sendiri,” Muchtar menjelaskan.

 

Muchtar mengatakan, Sutrisno telah melanggar Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat buruh/serikat pekerja. Ia menambahkan,  pelaporan tersebut terpaksa dilakukan karena PK SBSI dianggap menjadi ilegal di wilayah tersebut.

 

“SBSI tidak ingin berperkara dengan mitra Dinas Ketenagakerjaan kecuali terpaksa. PK SBSI menjadi ilegal, lalu pngusaha mem-PHK. Terpaksa buat LP di polda Kaltim,” pungkasnya.(Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*