Breaking News

Tak Mau Dicurigai Lelet Mengusut Perkara, Kejaksaan Agung Menahan Pejabat BKKBN Sebagai Tersangka Kasus Pengadaan Alat KB Rp 191 Miliar

Tak Mau Dicurigai Lelet Mengusut Perkara, Kejaksaan Agung Menahan Pejabat BKKBN Sebagai Tersangka Kasus Pengadaan Alat KB Rp 191 Miliar.

Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya menahan Deputi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sanjoyo, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014-2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp38 Miliar. Sanjoyo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu pun tak bisa berkelit.

 

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pisdus) M Adi Toegarisman menyampaikan, dengan ditahannya Sanjoyo, membuktikan bahwa penyidik tetap konsisten dalam menangani kasus tersebut hingga tuntas karena yang terlibat sampai saat ini sudah semua dilakukan penahanan. Jaksa tidak masuk angin.

 

“Hari ini, tadi pagi kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan (Sanjoyo), kemudian kita tetapkan untuk dilakukan penahanan selama 20 hari di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejagung,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus), Adi Toegarisman di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (25/01/2018).

 

Adi mengatakan, peran Sanjoyo dalam kasus tersebut yakni selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Adi berjanji akan menuntaskan kasus itu.

 

“Saya juga meminta kepada penyidik dalam waktu singkat sudah selesai pemberkasan untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk kita sidangkan,” ujarnya.

 

Pada kasus ini, tersangka Sanjoyo disangkakan Pasal 2 ayat (1) Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Sebelumnya, penyidik Pidsus Kejagung telah menetapkan tersangka Kepala BKKBN, Surya Candra Surapaty atau SCS. Tidak lama berselang, penyidik melakukan penahanan terhadap SCS di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejagung.

 

Selain itu, penyidik juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni, YW pekerjaan Direktur Utama PT Triyasa Nagamas Farma berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-51/F.2/Fd.1/07/2017 tanggal 4 Juli 2017. LW pekerjaan Direktur PT. Djaja Bima Agung berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-52/F.2/Fd.1/07/2017 tanggal 4 Juli 2017.

 

Lalu, KT pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kasi Penyediaan Sarana Program/ mantan Kasi Sarana Biro Keuangan BKKBN) berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-53/F.2/Fd.1/07/2017 tanggal 4 Juli 2017.

 

Kasus ini bermula saat Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN Pusat melaksanakan kegiatan pengadaan Susuk KB II atau Implant Batang Tiga Tahunan Plus Inserter, dengan pagu anggaran sebesar Rp191.340.325.000 yang bersumber dari APBN yang termuat dalam DIPA BKKBN.

 

Namun, pada saat proses pelelangan berlangsung, adanya penawaran harga yang dimasukkan oleh para peserta lelang yang dimana berada dalam 1 kendali yakni, PT Djaya Bima Agung yang juga sebagai peserta lelang. Sehingga, harga-harga tersebut adalah harga yang tidak wajar dan menyebabkan rendahnya tingkat kompetensi.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*