Breaking News

Tak Mau Dibohongi, PKL Cari Presiden Yang Pro Rakyat Kecil

Tak Mau Dibohongi, PKL Cari Presiden Yang Pro Rakyat Kecil.

Para Pedagang Kaki Lima (PKL) diminta selektif memilih calon pemimpin di Pilpres 2019. Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun menyampaikan, dari sisi jumlah, PKL se-Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia pun setujua agar Presiden dan Wakil Presiden mendatang harus pro rakyat kecil, pemberdayaan PKL dan loyal kepada kepentingan Rakyat Indonesia.

“Kita memang harus bersatu dan bergerak bersama untuk mencari pemimpin yang pro rakyat kecil,” tutur Ali Mahsun, Jumat (13/07/2018).

Dia mengingatkan, para PKL dan pelaku ekonomi kecil dan menegah tidak boleh hanya berdiam diri saja. Sebab, jika hanya pasrah tanpa memperjuangkan nasibnya, maka akan digilas oleh penguasa dan pengusaha yang zalim.

“Kalau diam kita akan mati sia-sia. Kalau berhenti kita akan ditindas dan dijajah di negeri sendiri. Apapun resiko dan yang akan terjadi,  kita di Poros Rakyat Kecil Indonesia harus di garda depan melepaskan Indonesia dari ujung tanduk kehancuran. Kita harus selamatkan merah putih dan NKRI,” ujar Ali Mahsun.

Sementara itu, Anggota Panitia Anggaran DPR RI Fraksi Partai Golkar Ridwan Hisyam menghitung, jumlah PKL di Indonesia mencapai 25 juta jiwa lebih. Potensi ini sangat layak untuk menjadi penentu dalam pencarian calon presiden di 2019.

“Carikan saja parpol yang bisa mencalonkan calon presiden dari PKL Indonesia. Saat ini APKLI anggotanya 25 juta PKL, kalau ditambah isteri dan 1 anak saja berarti punya suara 75 juta jiwa. Jangan anggap remeh, Ketua Umum APKLI dr Ali Mahsun pun bisa dicalonkan sebagai Capres dengan jumlah suara itu,” tutur Ridwan Hisyam dalam orasi kebangsaannya, di STIE IBMT Surabaya, Jumat 13/07/2018).

Pada kesempatan itu, Ridwan Hisyam memberikan warning kepada Perguruan Tinggi, Pemuda dan para  PKL serta kepada pelaku ekonomi rakyat, untuk mempersiapkan diri sehingga unggul menghadapi revolusi industri ke-empat.

Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun menambahkan, apapun yang diupayakan STIE IBMT Surabaya, perguruan tinggi lain di Indonesia, pemuda dan pelaku usaha/ bisnis harus tetap bertitik tolak dan mengacu kepada Pembukaan UUD 1945.

Menurut Ali, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sedahsyat apapun harus membawa kemajuan bagi Indonesia secara bermartabat.

“Tidak boleh merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara kita. Oleh karena itu, selaku Ketua Umum DPP APKLI, saya harap STIE IBMT Surabaya dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia dijadikan Merah Putih dan NKRI sebagai baseline tata kelola, karakter dan jati diri mahasiswa dan lulusannya. APKLI sedang dan terus berupaya cetak generasi kedua PKL yang miliki kesempatan jauh lebih luas ke depan, bagian dari revolusi kaki lima Indonesia,” tutur Ali.

Pada kesempatan yang sama dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara STIE IBMT Surabaya dengan APKLI, KNPI dan BMK Kosgoro Jawa Timur. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Dewan Pembina dan Direktur STIE IBMT Surabaya, DR Ilyas dan Imam Wijaya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*