Breaking News

Tak Mampu Penuhi Janji Nawacitanya, Para Aktivis 98 Ini Sebut Jokowi Sebagai Presiden Gagal

Tak Mampu Penuhi Janji Nawacitanya, Para Aktivis 98 Ini Sebut Jokowi Sebagai Presiden Gagal.

Sejumlah aktivis 98 yang tergabung dalam Gerakan Nasional Satu Periode (GNSP) menyebut pemerintahan Jokowi gagal lantaran tidak terbukti memenuhi dan mewujudkan janji Nawacitanya.

Oleh karena itu, para aktivis ini mendesak Jokowi untuk tidak pongah mencalonkan diri lagi sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2019 mendatang.

Jurubicara GNSP Sangap Surbakti mengatakan, program Nawacita seperti yang tertuang dalam visi dan misi Jokowi tidak dapat direalisasikan. Rezim Jokowi justru mengulangi kebijakan yang dilakukan oleh Orde Baru, yaitu pembangunan disandarkan kepada hutang luar negeri.

Mantan Aktivis Forum Kota (Forkot) ini membeberkan, dari data Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), utang luar negeri Indonesia terus mengalami kenaikan cukup signifikan sejak tiga tahun terakhir.

Dipaparkan Sangap Surbakti, hingga saat ini utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp 7.000 triliun. Jumlah tersebut merupakan total utang pemerintah dan swasta. Dari sisi Pemerintah, utang tersebut digunakan dalam rangka menambal defisit anggaran pemerintah. Sementara utang swasta dilakukan oleh korporasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018 bulan Februari menembus angka Rp 4.034,8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai Rp 4.772 triliun,” tutur Sangap dalam pembacaan Manifesto Politik Gerakan Nasional Satu Periode, Tinggalkan Neoliberalisme! Kembali Kepada Cita-Cita Proklamasi 1945 Dan Semangat Reformasi 1998, Selasa (10/07).

Menurut dia, Pemerintah Jokowi mengobral hutang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Jika kepemilikan SBN didominasi oleh asing,  lanjutnya, maka pemerintah tidak dapat mengendalikan pergerakan pasar.

“Akibatnya, ketika ada penguatan dolar amerika terhadap rupiah, pemerintah tak dapat berbuat banyak kecuali menyalahkan pihak eksternal,” ujarnya.

Dia mengatakan, besaran utang luar negeri ini harus menjadi perhatian semua pihak. Khususnya hutang luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Dia mengatakan, pembiayaan infrastruktur melalui utang luar negeri tak selalu berjalan mulus, ada beberapa negara yang gagal bayar atau bangkrut.

Sebut saja, lanjutnya, kisah pahit negara yang gagal membayar utang dari utang luar negeri adalah Zimbabwe yang memiliki utang sebesar 40 juta dolar amerika kepada Cina. Akan tetapi Zimbabwe tak mampu membayarkan utangnya kepada Cina, hingga akhirnya harus mengganti mata uangnnya menjadi  Yuan sebagai imbalan penghapusan utang.

Kemudian, lanjut Sangap, kisah pahit selanjutnya dialami oleh Nigeria yang disebabkan oleh model pembiayaan melalui utang yang disertai perjanjian merugikan Negara penerima pinjaman dalam jangka panjang.

“Dalam hal ini Cina mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal Cina untuk pembangunan infrastruktur di Negeria,” ujarnya.

Sri Lanka yang juga tidak mampu membayarkan utang luar negerinya untuk pembangunan infrastruktur. Sri Lanka sampai harus melepas Pelabuhan Hamba total sebesar Rp 1,1 triliun atau sebesar 70 persen sahamnya dijual kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Cina.

Mereka membangun proyek infrastrukturnya lewat utang, akhirnya mereka tidak bisa bayar utang. Banyak beberapa negara, Negara Angola juga termasuk salah satu yang terjerat hutang dan mengganti nilai mata uangnya menjadi Yuan.

“Contoh-contoh di atas, dicontoh bulat-bulat oleh rejim Jokowi-JK, maka tak heran jika rejim ini mengobral murah BUMN dan membuka kran yang luas bagi TKA, khususnya TKA dari Cina,” ujar Sangap.

Lebih lanjut, Bastian P Simanjuntak yang juga aktivis 98 menuturkan, visi-misi Nawacita Joko Widodo yang ingin melakukan tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis dan terpercaya hanya jargon.

“Demokrasi juga berlaku surut dengan dikeluarkannnya Perpu Ormas dan UU Anti Terorisme,” ujar Bastian.

Kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh yang selama ini kritis terhadap kebijakan rezim Jokowi, terus berlanjut. Begitu juga kriminalisasi terhadap masyarakat yang mengkritisi kebijakan Polri yang  tidak profesional dalam menangani kasus terorisme, hingga rencana monitoring sosial media masyarakat khususnya akademisi dan mahasiswa.

Pun dalam perhelatan demokrasi, indikasi kecurangan yang sistematis dan struktur dalam Pilkada sangat massif. Penggelembungan suara dan manipulasi daftar pemilihtetap (DPT), seperti yang terjadi pada Pilgub Jawa Barat sudah tidak bisa di tolerir lagi.

“Ini jelas, demokrasi yang  direbut gerakan 98 terancam!” ujar Bastian.

Belum lagi pengingkaran janji Jokowi-JK terhadap kasus-kasus korupsi besar, seperti BLBI yang pengungkapannya dibatasi hanya pada kaum kroco, tak berani menyentuh tokoh-tokoh utama pembobolan uang Negara tersebut.

Begitu juga dengan penyelesaian kasus-kasus HAM di masa lalu, tak satupun yang diungkap. “Jangankan mengungkap kasus penculikan aktivis 98 atau pun pembunuhan Munir, pelaku penyirman air keras terhadap Novel Baswedan pun rejim Jokowi-JK mengabaikannya. Ini sangat menciderai akal sehat kit,” ujarnya..

Aktivis 98 lainnya, Mangapul Silalahi mengatakan, rezim Jokowi telah membajak ajaran Soekarno dan para pendiri bangsa serta reformasi 98.

Menurut dia, kaum Nasionalis Chauvinis yang berkolaborasi dengan neoliberalisme berada di belakang rezim Jokowi dan berusaha membendung pelaksanaan ajaran politik para pendiri bangsa secara utuh keseluruhan.

“Mereka menyisir mana ajaran yang boleh dan mana yang tidak boleh diterapkan dari ajaran Pendiri Bangsa Indonesia. Jika tak sesuai dengan pola piker pemerintah maka dianggap musuh. Ini merupakan pengekangan terhadap kebebasan berpikir,” ujar Mangapul Silalahi.

Baik langsung ataupun tak langsung, sadar atau tidak sadar, lanjutnya, rejim Jokowi telah melucuti kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan martabat budaya Indonesia, sehingga bangsa ini terpuruk seperti saat ini.

Menurut Mangapul, rakyat Indonesia harus sadar bahwa jika kebijakan ekonomi dan politik saat ini tidak segera di tata ulang dan disesuaikan dengan semangat reformasi 1998, maka perlawanan rakyat akan kembali menggelora serta tsunami politik baru akan hadir kembali.

“Olehkarenaitu kami menyerukan Jokowi Cukup Satu Periode!” ujarnya.

Dia berharap, pemerintahan ke depan (Paska Jokowi) harus bisa mengelola keberagaman rakyat Indonesia menjadi modal bagi proses bangsa Indonesia yang semakin solid dan tak tergerus oleh waktu, harus bias mengembalikan satu perasaan seluruh rakyat Indonesia,–seperti menjelang kemerdekaan 1945 dulu.

Jangan sampai kebijakan ekonomi dan politik rezim ke depan mengulangi penyimpangan lama dari rezim-rezim sebelumnya,– yang justru memprovokasi rakyat untuk melahirkan perlawanan daerah untuk menjadi bangsa dan Negara baru, berpisah dari Republik Indonesia.

Negara membutuhkan sebuah kepemimpinan nasional yang tulus dan solid untuk memimpin republik Indonesia kembali ke arah yang benar yang mampu membangunkan dan mengaktifkan massa rakyat untuk menjalankan cita-cita proklamasi.

“Karena tanpa keterlibatan rakyat, tidak satu inchi pun kemajuan bias dilakukan,” katanya.

Untuk merealisasikan program berbasiskan cita-cita proklamasi 45 dan semangat reformasi 98, lanjutnya, maka saat ini di butuhkan satu konsolidasi nasional dari para relawan/aktifis pro-demokrasi dan kekuatan politik yang segaris dan sebangun dengan cita-cita Proklamasi 45 dan Reformasi 98.

“Untuk menyelamatkan dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu masyrakat adil dan makmur,” pungkasnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*