Breaking News

Tak Kunjung Sentuh Aktor Utama, Kasus Mega Korupsi E-KTP Adalah KKN Eksekutif Dengan Legislatif

Tak Kunjung Sentuh Aktor Utama, Kasus Mega Korupsi E-KTP Adalah KKN Eksekutif Dengan Legislatif.

Hingga memasuki agenda persidangan yang menghadirkan saksi, pengusutan para pemain dalam kasus korupsi E-KTP berputar-putar hanya pada bagian pemain teri, tidak kunjung mampu membongkar para aktor utamanya.

 

Pengamat Kebijakan Publik Isti Nugroho menyampaikan, bahkan persidangan yang digelar telah membuat publik bingung karena tak pernah tuntas mencari siapa dalangnya. Padahal, pada sidang kali ini pengadilan menghadirkan tiga saksi ahli.

 

Menurut Isti Nugroho yang rajin mengikuti jalannya sidang tersebut, lama-lama persidangan ini pun hanya dagelan saja, tanpa menyentuh pelaku-pelaku utama.

 

“Saya melihat untuk kasus ini penuh dengan aroma kolusi, korupsi dan nepotiseme (KKN). Padahal kalau kasus korupsi lain, tersangka cukup kena korupsi saja,” katanya, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta Pusat,  kawasan Bungur Raya Jakarta, Senin (5/6/2017).

 

Dikatakan Isti, sidang tersebut diprediksi hanya akan menyeret orang-orang di level bawah. Sedangkan, nama-nama terkenal seperti Setya Novanto selaku Ketua Umum Golkar dan Gamawan Fauzi,  selaku Mendagri saat kasus ini terjadi, tak tersentuh.

 

“Intinya dalam kasus e-KTP ini sangat rumit. KKN antara Mendagri dan DPR, Eksekutif dan Legislatif , nepotisme Gamawan menggunakan adiknya Amzi Aulia dan Irman dengan keponakannya Dedy Apriadi. Gamawan Fauzi misalnya,  melibatkan adiknya Amzi Aulia,  sedangkan Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, melibatkan keponakannya,  Dedi Apriadi. Dan yang lebih jahat lagi,  separuh lebih anggota DPR saat itu,  menerima hasil korupsi berjamaah ini. Jadi ini sidang e-KTP adalah KKN, dan akan berputar-putar pada pemain kelas bawah,” bebernya.

 

Sebelumnya,  tiga saksi ahli dihadirkan dalam persidangan,  yaitu Hermawan Kaeni dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Sekaligus konsultan pengadaan barang dan jasa pemerintah di LKPP, memberikan pandangannya ihwal makna pengadaan barang secara teknis.

 

Begitu pula dengan Bob Rahdian,  Pengajar Ilmu Komputer UI, juga Eko Fajar Nur Prasetyo, ahli chip di Indonesia.

 

Seperti diberitakan, dalam kasus ini, jaksa pada KPK mendakwa eks Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan eks Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sugiharto melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2013.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*