Breaking News

Tak Kunjung Ditindak Pemerintah, YPDT Pun Mempidanakan Perusahaan Pencemar Lingkungan di Danau Toba

Tak Kunjung Ditindak Pemerintah, YPDT Pun Mempidanakan Perusahaan Pencemar Lingkungan di Danau Toba

Pemerintah dianggap tidak serius untuk menutup sejumlah perusahaan yang telah menimbulkan pencemaran di Kawasan Danau Toba (KDT). Karena itu, untuk menghentikan kian rusaknya lingkungan Danau Toba, perusahaan perusak itu pun sudah dilaporkan dan akan segera disidangkan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) Maruap Siahaan usai menyambangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jalan Bunga Raya Nomor 18, Asam Kumbang, Medan dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) di Jalan Sisingamangaraja Nomor 60 Tanjung Morawa, Medan, untuk memasukkan laporan pidana, kemarin (Senin, 06 Februari 2017).

Maruap yang didampingi Tim Litigasi Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) itu mendaftarkan gugatan TUN atas pemberian ijin yang diberikan terhadap dua perusahaan Keramba Jaring Apung (KJA) yang beroperasi di perairan Danau Toba.

“Selain ke PTUN Medan, kami juga ke Poldasu untuk melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana Pencemaran Air Danau Toba,” ujar Maruap dalam keterangan pers yang diterima redkasi, Senin (6/2/2017).

Usai dari PTUN dan Poldasu, Tim juga mendatangi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (BLH Prov. Sumut) c.q. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Jalan Tengku Daut Nomor 5, Medan untuk memberi laporan adanya dugaan tindak pidana pencemaran air Danau Toba Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yaitu perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air Danau Toba.

“Berkas kita sudah lengkap. Tinggal memantau proses dan mengikuti persidangan-persidangan,” ujar Maruap.

Beberapa waktu lalu, dijelaskan Maruap, pada pertengahan tahun 2016, BLH Provinsi Sumatera Utara pernah membuat rilis pasca matinya ribuan ton ikan dari KJA di Harang Gaol, bahwa air Danau Toba telah tercemar dan sumber pencemaran yang paling besar yaitu dari KJA sebanyak 69 persen.

“Hal ini telah dikonfirmasi kembali oleh YPDT kepada Kepala BLH Prov Sumut pada 23 Januari 2017 bahwa apa yang pernah dirilis tersebut adalah benar,” ujar Maruap.

Selanjutnya, kata dia, pada 10 November 2016 lalu YPDT menggandeng Sucofindo untuk melakukan uji sampel air dari 11 titik lokasi KJA PT. Aquafarm Nusantara dan PT. Suri Tani Pemuka.

Pada 20 Desember 2016, Sucofindo mengeluarkan Laporan Analisis dengan mengacu pada kriteria air baku air minum yang ada dalam PP No. 82 Tahun 2001 jo Pergub SU No. 1 Tahun 2009.

“Dan hasilnya sangat jelas membuktikan bahwa kondisi air Danau Toba saat ini sudah tercemar, dengan adanya kegiatan budidaya ikan air tawar dengan cara Keramba Jaring Apung (KJA) yang diduga dilakukan oleh PT. Aquafarm Nusantara dan PT. Suri Tani Pemuka. Berdasarkan Laporan Analisis dari Sucofindo, kita dapat melihat dengan jelas bahwa air Danau Toba saat ini bukan air dengan kualifikasi air kelas satu,” ungkapnya.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c PP No. 82 Tahun 2001 jo Pasal 4 ayat (1) huruf b dan c Pergub SU No. 1 Tahun 2009 menyatakan bahwa kegiatan pembudidayaan ikan air tawar dilakukan di air dengan kualifikasi kelas dua atau kelas tiga. Dengan demikian, kegiatan budidaya ikan air tawar ini tidak sesuai dan tidak mengamanatkan apa yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c PP No. 82 Tahun 2001 jo Pasal 4 ayat (1) huruf b dan c Pergub SU No. 1 Tahun 2009.

Adapun ancaman terhadap tindak pidana sebagaimana diduga dilakukan oleh PT. Aquafarm Nusantara dan PT. Suri Tani Pemuka yaitu melanggar Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) UU No.32 tahun 2009 yang menyatakan dalam Pasal 98 ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
Pasal 99 ayat (1); “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Sementara itu, desakan terhadap penutupan perusahaan pencemar Danau Toba juga disuarakan oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematang Siantar.

Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia-GMKI Cabang Siantar-Simalungun Fawer Full Fander Sihite menyampaikan, tiga perusahaan besar di Sumatera Utara yang beroperasi di wilayah Kabupaten Simalungun masing-masing PT Toba Pulp Lestari (TPL), PT Aquafarm dan PT Allegrindo didesak ditutup oleh Pemerintah. Alasannya, ketiga perusahaan itu diduga mencemari lingkungan hidup dan Danau Toba serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Fawer, pencemaran lingkungan perusahaan tersebut sudah berlarut-larut dan pemerintah daerah membiarkan hal itu terjadi tanpa ada proteksi dan sanksi yang tegas. Oleh karena itu, demi pelestarian lingkungan dan menjaga keutuhan Sang Pencipta Alam Semesta (Tuhan Allah) pihaknya merekomendasikan ketiga perusahaan tersebut ditutup tanpa alasan apa pun.

Celakanya lagi kata Fawer, untuk melanggengkan usahanya agar seolah-olah didukung dan sesuai dengan aturan, pihak perusahaan tersebut diduga membenturkan masyarakat setempat ke konflik horizontal. Padahal sambung dia, yang terjadi lebih banyak muderatnya daripada manfaatnya.

Sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya sudah dipaparkan bagaimana Hak, Kewajiban dan Larangan serta tugas dan wewnang Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun peran masyarakat.

“Penolakan kami bukan tak beralasan, sebagai warga negara kita semua harus taat kepada hukum yang berlaku, tidak ada di Negara ini yang kebal hukum. Oleh karena itu harapan kami ke pemerintahan dan pemerintah daerah dapat bertindak untuk persoalan ini,” jelas Fawer.

GMKI, kata dia merupakan organisasi yang pro akan keberlangsungan lingkungan dan masih tetap setia untuk mengawal setiap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihal pelestarian lingkungan. Sikap tersebut sesuai dengan keputusan Kongres GMKI pada tahun 2004 yang menyatakan bahwa GMKI menolak keberadaan perusahaan-perusaan yang mencemari lingkungan hidup, dan keputusan itu hingga pada saat ini masih dipegang teguh dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Selain ketiga perusahaan tersebut, GMKI Cabang Siantar-Simalungun sambung Fawer menghimbau kepada para pemilik perusahaan yang turut meyumbang pencemaran lingkungan hidup agar segera menghentikannya dan menaati peraturan dan perundang-udangan yang berlaku.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*