Breaking News

Tak Kritisi Kinerja BPJS Naker, Kinerja DPR Pun Dipertanyakan!

Tak Kritisi Kinerja BPJS Naker, Kinerja DPR Pun Dipertanyakan!

Kinerja Komisi IX DPR RI dipertanyakan lantaran tidak melakukan fungsi pengawasan dan tidak mengkritisi kinerja Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Dewas BPJS Naker).

Padahal, sudah begitu banyak desakan agar pemerintah dan DPR melakukan evaluasi terhadap lembaga BPJS Naker dan Dewasnya.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menjelaskan, pada Senin 23 Januari 2017 lalu, Komisi IX DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketengakerjaan. Dalam Laporan Singkat Rapat Komisi IX DPR RI tersebut disebutkan agenda rapat Dengar Pendapat tersebut ada dua yaitu pertama, Penjelasan Dewas BPJS Ketenagakerjaan dalam mengawasi kinerja Perusahaan/Direksi, dan kedua mengenai Optimalisasi peran Dewas BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Nah, ternyata, lanjut Timboel, setelah membaca seluruh rekomendasi rapat yang tercatat, Komisi IX DPR RI tidak melakukan fungsinya juga.

“Saya menilai Rapat Dengar Pendapat ini tidak mengungkap dan mengkritisi kinerja beberapa Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang telah melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Fungsi dan Tugas Dewas, serta Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2013,” ujar Timboel Siregar, di Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Patut dicurigai, lanjut Timboel, kinerja Komisi IX DPR RI menjadi lemah karena memang sudah ada main dengan Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, menurut dia, selama ini, begitu banyaknya laporan dan desakan dari masyarakat kepada DPR juga agar segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi dan Dewas BPJS Naker.

“Seharusnya Komisi IX memasukkan kinerja buruk Dewas ini dalam Rekomendasi Rapat sebagai bentuk pengawasan Komisi IX terhadap Dewas untuk dievaluasi lagi pada rapat berikutnya. Saya yakin anggota Komisi IX sudah mengetahui tentang pelanggaran pelanggaran yang terjadi namun sepertinya masalah itu tidak diseriusi Komisi IX,” ujarnya.

Timboel menekankan, dari delapan rekomendasi yang tercatat, ada tiga rekomendasi yang perlu dikritisi. Dia menyebutkan, pada rekomendasi poin keenam dikatakan bahwa Komisi IX DPR RI meminta Dewas untuk mendorong Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk segera menyelesaikan permasalahan sistem informatika dan teknologi di BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian, rekomendasi pada poin ketujuh menyatakan Komisi IX DPR RI meminta Dewas BPJS Ketenagakerjaan agar bersama-sama dengan Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk mengalokasikan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas kepesertaan sebanyak 5 juta peserta tidak mampu.

Dan pada rekomendasi poin kedelapan, disebutkan Komisi IX DPR RI mendesak Dewas BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan fasilitas stimulus program JKK-JKM (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) terhadap seluruh pekerja honorer di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR, DPD dan MPR RI selama 3 (tiga) bulan.

Dikatakan Timboel, untuk rekomendasi poin keenam tentang penyelesaian permasalahan sistem informatika dan teknologi di BPJS Ketenagakerjaan (SIJSTK), BPJS Watch pernah mengungkap permasalahan ini tahun 2015 lalu terkait adanya kewajiban BPJS Ketenagakerjaan untuk membayar biaya lisensi kepada Oracle sebesar Rp 150 Miliar.

“BPJS Watch menduga kuat terjadi inefisiensi dalam program penyediaan SIJSTK sehingga BPJS Ketenagakerjaan harus membayar kepada Oracle sebesar Rp 150 Miliar. Informasi yang saya terima, hingga saat ini permasalahan tersebut masih belum selesai, dan masih terus terjadi negosiasi untuk proses penyelesaiannya,” ungkapnya.

Timboel menyampaikan, Dewas BPJS Ketenagakerjaan harus membuka permasalahan yang terjadi ini kepada publik, dengan segala kendala proses penyelesaiannya. Permasalahan ini relatif sudah lama terjadi dan belum juga selesai. Adanya dugaan inefisiensi ini tentunya akan merugikan BPJS Ketenagakerjaan tanpa mendapatkan benefit signifikan dari SIJSTK di BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami juga mendorong BPK untuk mengaudit masalah ini dan bila memang ada inefisiensi sehingga merugikan BPJS Ketenagakerjaan maka BPK harus melaporkan hal ini ke pihak berwajib untuk proses hukum,” ujar Timboel.

Tentang rekomendasi pada poin ketujuh yaitu permintaan Komisi IX DPR RI kepada Dewas BPJS Ketenagakerjaan dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk mengalokasikan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas kepesertaan sebanyak 5 juta peserta tidak mampu, menurut Timboel, adalah permintaan yang tidak tepat.

Untuk pembiayaan iuran Program JKK dan JKM bagi peserta yang tidak mampu, justru seharusnya Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan dana dari APBN dan APBD untuk peserta yang tidak mampu dengan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Kehadiran Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 yang melegitimasi adanya PBI bagi nelayan, lanjut dia, seharusnya dikritisi oleh Komisi IX DPR RI.

“Karena Program JKK dan JKM untuk nelayan justru diserahkan kepada asuransi lain, bukan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Tapi hal ini tidak muncul dalam Rapat Dengar Pendapat ini dan rekomendasinya,” ungkap dia.

Dan, ditegaskan Timboel, terkait permintaan untuk mengalokasikan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas kepesertaan sebanyak 5 juta peserta tidak mampu, ini menimbulkan kecurigaan bagi BPJS Watch.

Apa maksud dari permintaan ini, bukankah Direksi BPJS Ketenagakerjaan sudah memiliki RKAT 2017 untuk mengalokasikan biaya dalam rangka perluasan kepesertaan? Mengapa Komisi IX DPR RI meminta alokasi biaya tambahan, dan lebih dikhususkan untuk 5 juta peserta tidak mampu?

“Kami curiga dan menduga permintaan dana operasional ini terkait untuk pembiayaan anggota Komisi IX DPR RI turun ke dapil (daerah pemilihan) dengan alasan sosialisasi dan edukasi bagi peserta tidak mampu agar ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Saya kira memang cukup aneh permintaan Komisi IX DPR RI ini. Saya mendesak Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan menolak permintaan ini,” ujarnya.

Terkait poin kedelapan, dimana ada desakan Komisi IX DPR RI kepada Dewas BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan fasilitas stimulus program JKK – JKM (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) terhadap seluruh pekerja honorer di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR, DPD dan MPR RI selama 3 (tiga) bulan, menurut Timboel bukanlah langkah yang tepat.

Dia mengatakan, pekerja honorer di lingkup DPD, DPR dan MPR merupakan pekerja yang mendapatkan upah, perintah dan pekerjaan dari DPD, DPR dan MPR (termasuk pekerja pemerintah non PNS), oleh karena itu Program JKK-JKM termasuk jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) para pekerja honorer tersebut menjadi tanggungjawab DPD, DPR dan MPR, bukan tanggungjawab BPJS Ketenagakerjaan.

“Mengacu pada Perpres Nomor 19 tahun 2013 maka seharusnya pekerja honorer itu diikutkan ke BPJS Ketenagakerjaan oleh sekretariat DPD, DPR dan MPR,” ujarnya.

Belum diikutkannya para pekerja honorer di lingkungan DPD, DPR dan MPR pada program JKK JKM merupakan sebuah pengingkaran hak asasi pekerja honorer untuk mendapatkan jaminan sosial oleh para anggota DPD, DPR dan MPR.

Ternyata, menurut Timboel, para elit di Senayan selama ini sudah melanggar Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 24 Tahu8n 2011. “Kedua Undang Undang ini dibuat di DPR dan mewajibkan seluruh pekerja formal ikut 5 program jaminan sosial, tetapi ternyataisi Undang Undang Nomor 40 dan Undang Undang Nomor 24 ini tidak terimplementasi bagi pekerja honorer di gedung DPD, DPR dan MPR yang megah itu. Sungguh Ironis memang,” pungkas Timboel.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*