Breaking News

Tak Hanya di Jakarta, Cuti di Masa Kampanye Berlaku Bagi Semua Petahana di Seluruh Indonesia

Cuti saat kampanye bagi petahana adalah wajib, menghindari conflict of interest dengan kekuasaan yang sedang dijabatnya. Tak hanya di Jakarta, tetapi seluruh Pilkada di seluruh Indonesia. Kok Ahok malah nolak.

Langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok  menolak wajib cuti masa kampanye berujung dengan mengajukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa, suatu keharusan untuk cuti bagi petahana, untuk tujuan mencegah terjadinya konflik kepentingan.

 

“Karena ini bukan hanya urusan Jakarta, ini urusan seluruh Pilkada diseluruh Indonesia. Dan kalau nanti akan terjadi petahana tidak mau cuti. Ini menjadi pertanyaan besar kenapa tidak mengambil cuti,” ungkap Hidayat di Komplek Parlemen, Senin (8/8/2016).

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkah, dulu bagi para calon yang maju di pertarungan Pilkada diberlakukan aturan untuk mundur dari jabatannya. Supaya, lanjut dia, tidak terjadi conflict interest, dan jangan mempengaruhi kebijakan dan birokrasi. Namun, kini calon dari petahana malah menolak untuk cuti.

 

“Nah sekarang, hanya disuruh cuti kok nggak mau, ini juga menjadi bagian orang, kemudian mencurigai. Jangan-jangan ada keinginan untuk memakai birokrasi maupun APBD untuk kepentingan kampanye,” tandas dia.

 

Meski begitu, undang-undang pilkada, kata Hidayat, dikeluarkan melalui pemikiran-pemikran yang matang oleh partai-partai, yang termasuk di dalamnya PDIP, Golkar, Nasdem dan Hanura. Kenapa dia (Ahok) tidak menjadi contoh yang terbaik dalam menjalankan ketentuan UU.

 

“Golkar, Nasdem dan Hanura itu adalah pendukung Pak Ahok. Kenapa tidak percaya dengan partai pendukungnya sendiri yang kemarin menghadirkan undang-undang ini,” bebernya.

 

Selain itu, Presiden Jokowi yang juga teman dari orang nomor satu di DKI Jakarta itu, tambah Hidayat, sudah menanda tangani undang-undang itu.

 

“Kenapa tidak percaya juga dengan Pak Jokowi. Jadi menurut saya, mestinya Mahkamah Konstitusi betul-betul melaksanakan perannya untuk mengembalikan Pilkada dengan semestinya, yang betul-betul tidak di-intervensi oleh pengusasa, termasuk petahana,” pungkasnya.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*