Breaking News

Tak Ditindaklanjuti Ahok, Plt Gubernur DKI Janjikan Penyelesaian Persoalan Guru Honorer K2 Jakarta

Tak Ditindaklanjuti Ahok, Plt Gubernur DKI Janjikan Penyelesaian Persoalan Guru Honorer K2 Jakarta.

Sejak Januari 2017, persoalan status dan pengangkatan guru-guru honorer K2 sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi DKI Jakarta sudah masuk ke kantor Gubernur.

 

Namun, hingga kini memasuki tahapan kedua proses Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, persoalan ini tak kunjung menemui penyelesaian yang diharapkan.

 

Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sempat aktif kembali setelah cuti kampanye pada putaran pertama, juga tak kunjung menggubris persoalan para guru honorer K2 ini.

 

Kini, Ahok kembali cuti untuk tahapan proses Pilgub DKI Jakarta putaran kedua. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Dirjen Otda) Soni Sumarsono pun kembali didapuk sebagai Pelaksana Tugas atau Plt Gubernur DKI Jakarta untuk yang kedua kalinya.

 

Dikarenakan tidak ada tindakan Ahok kepada para guru honorer K2, para guru honorer K2 Provinsi DKI Jakarta yang tergabung dalam Federasi Pendidikan dan Aparatur Sipil Negara Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPASN SBSI) pun kembali menemui Soni Sumarsono, untuk menanyakan nasib mereka.

 

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Prof Dr Muchtar Pakpahan yang didampingi Ketua Umum FPASN SBSI Johnny Simorangkir, Jurubicara Guru Honorer K2 Jobson Aritonang bersama para guru honorer K2 bertemu dengan Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Senin (13/03/2017).

 

Jurubicara Guru Honorer K2 Jobson Aritonang menyampaikan, dalam pertemuan itu kembali diulas keberlanjutan mengenai status dan pengangkatan para guru honorer K2 DKI Jakarta.

 

“Setelah kembali menjadi Plt Gubernur, kami meminta kepada Pak Soni Sumarsono agar kami diangkat kembali sebagai PNS, sebab dalam pertemuan Januari 2017 lalu pun hal itu telah disepakati,” ujar Jobson Aritonang, usai mengikuti pertemuan.

 

Dia menegaskan, semua persyaratan dan kelulusan para guru honorer K2 sudah dipenuhi jauh-jauh hari pada proses seleksi penerimaan PNS yang lalu.

 

“Sudah lulus sejak lama dan telah memenuhi semua persyaratan. Namun sengaja dipermainkan oleh oknum pejabat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, akhirnya hingga kini tidak kunjung jelas status kami,” ujar Jobson.

 

Dia mengungkapkan, ada empat guru honorer yang bahkan langsung melakukan gugatan terhadap Dinas Pendidikan DKI Jakarta karena dipermainkan. Gugatan itu pun kini masih berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.

 

Keempat guru honorer K2 yang menggugat itu adalah Jobson Aritonang yaitu Guru di SMK N 23 Pademangan-Jakarta Utara, Oktoberta Sri Sulastri yakni Guru di SDN Duri Utara 01 Pagi Jakarta Barat, Sugianti Guru yang merupakan di SMP N 84 Koja Jakarta Utara dan Willy Apituley yakni Guru SMPN 145 Jakarta Selatan.

 

Pertemuan ini adalah yang kedua kalinya dengan Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono. Pada pertemuan pertama yang berlangsung 20 Januari 2017, dua orang guru honorer yang menggugat di PTUN Jaktim yakni Willy Apituley dan Oktoberta Sri Sulastri langsung medapatkan kontrak baru dan diberikan gaji UMP (Upah Minimum Provinsi).

 

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Prof Dr Muchtar Pakpahan mengatakan, dua guru honorer lainnya yakni Jobson Aritonang dan Sugianti belum mendapatkan kontrak baru dan belum diajukan menerima gaji UMP sesuai dengan perintah Plt Gubernur DKI Jakarta.

 

“Pak Plt Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa gaji dua orang guru yaitu, Jobson Aritonang Guru di SMK N 23 Jakarta dan Sugianti Guru di SMP N 84 Jakarta akan segera ditindaklanjuti ke Dinas Pendidikan DKI, dan akan dibayarkan,” ujar Muchtar Pakpahan.

 

Dia juga mengatakan, Plt Gubernur sudah memerintahkan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar segera memberikan jam mengajar kepada keempat guru honorer tersebut, serta memberikan gaji UMP.

 

“Namun, diakrenakan sampai saat ini Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak menjalankan perintah Plt Gubernur, tadi Pak Soni Sumarsono berjanji akan menindaklanjuti perintahnya itu agar segera dijalankan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta,” ujar Muchtar.

 

Muchtar mengungkapkan, malah setelah pertemuan pertama Januari lalu, tiga dari empat guru honorer sempat di non-jobkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Karena itu, Muchtar meminta para guru itu pun langsung melaporkan hal itu kepada Kepala Sekolah masing-masing, untuk menyampaikan hasil pertemuan.

 

Akan tetapi, dua dari dari empat guru honorer K2 yang langsung melaporkan hal tersebut, sampai saat ini belum menandatangani kontrak baru dan belum diajukan gaji UMP sesuai dengan perintah Plt Gubernur.

 

“Plt Gubernur DKI juga menyatakan bahwa perpanjangan kontrak kerja dan UMP untuk guru-guru honorer Provinsi DKI Jakarta akan diperpanjang sampai 31 Desember 2017,” kata Kata Muchtar.

 

Dalam pertemuan kedua ini, diungkapkan Muchtar, juga membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Terkait dengan hal itu, menurut dia, Plt Gubernur juga menyetujui kerjasama dengan FPASN SBSI dalam membuat rancangan tersebut.

 

Selanjutnya, pembahasan konsep PPPK akan dilakukan dengan Plt Gubernur DKI Jakarta pada jadwal pertemuan berikutnya, minggu depan.

 

Ke depan, lanjut Muchtar, hasil raperda itu akan dijadikan sebagai percontohan di seluruh daerah di Indonesia.

 

“Plt Gubenur DKI Jakarta Bapak Soni Sumarsono menyatakan setuju. Dengan Perda seperti itu nantinya akan ada terobosan bagi semua guru honorer di pemerintahan menjadi pegawai tetap berstatus Pegawai Negeri Sipil di daerah yang sama,” pungkas Muchtar.(JR/Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*