Breaking News

Tak Cukup Hanya Sibuk Tenggelamkan Kapal, Nelayan Indonesia Butuh Makan

Tak Cukup Hanya Sibuk Tenggelamkan Kapal, Nelayan Indonesia Butuh Makan.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta untuk juga bertindak menyelamatkan para nelayan Indonesia yang masih dibelenggu oleh sejumlah persoalan mendasar, seperti perijinan melaut dan persoalan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

 

Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN) Hendra Sugandhi menyampaikan, tindakan Menteri KKP yang gencar melakukan pemberantasan pencurian ikan atau illegal fishing memang harus diapresiasi positif. Demikian pula dengan maraknya pengembomban kapal yang terbukti telah melakukan pelanggaran dan maling ikan di Indonesia.

 

Akan tetapi, menurut Hendra Sugandhi, persoalan riil yang dihadapi nelayan Indonesia malah belum menunjukkan kemajuan yang lebih baik. Karena itulah, dia berharap, pemerintah tidak abai dengan persoalan-persoalan riil yang dasar, yang masih saja dihadapi oleh nelayan Indonesia.

 

“Astuin sangat setuju dengan pemberantasan illegal fishing, tapi jangan berkutat terjebak terus di-pemboman kapal. Karena dibutuhkan biaya yang besar,” ujar Hendra Sugandhi, di Jakarta, Senin (03/04/2017).

 

Jika masih bisa dimanfaatkan dengan positif dan transparan, lanjut dia, sebaiknya kapal-kapal begitu dipergunakan bagi kemajuan masyarakat Indonesia.

 

“Misalnya, lebih baik kapal yang disita diberikan kepada kampus untuk pelatihan mahasiwa. Atau, bisa juga dimodifikasi untuk menambah kapal patroli,” ujarnya.

 

Perlu diketahui, lanjut Hendra, sepanjang dua tahun terakhir ini, nilai ekspor Indonsia dari sektor kelautan dan perikanan saja sudah mengalami kemerosotan hingga Rp 11,44 triliun.

 

Persoalan itu, tentu harus diatasi. Sebab, sangat aneh rasanya, Indonesia yang merupakan negara kepulauan besar, dengan sumber daya laut yang melimpah, malah kini beralih ke impor.

 

“Bahkan, jumlah armada perikanan kita di laut lepas merosot drastis. Dari sebanyak 1782 kapal(authorized vessel) malah saat ini disinyalir tidak ada satupun kapal Indonesia yang aktif izinnya untuk laut lepas. Semua hanya untuk WPP-NRI (Wilayah Pengelolaan Penangkapan Negara Republik Indonesia) dan sedikit sekali yang di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif),” ungkap dia.

 

Jika dibandingkan dengan negara Taiwan, Jepang, Cina dan Filipina, Indonesia sudah mengalami ketertinggalan yang jauh.

 

“Negara lain memiliki armada  yang bobotnya puluhan kali lipat dari kapal kita, dan jumlah armadanya pun sangat banyak. Ini jelas merugikan posisi kita sebagai negara urutan ke dua dengan pantai terpanjang di dunia, tapi di laut lepas terhempas jauh dari posisi, dibanding dua tahun sebelumnya,” pungkas Hendra.

 

Koordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Siswaryudi Heru menyampaikan, harus diakui bahwa begitu banyak keluhan yang dialami oleh para nelayan Indonesia saat ini. Keluhan-keluhan bahwa nelayan Indonesia tidak bisa melaut, adalah persoalan urgen yang harus dicarikan solusinya.

 

“Banyak keluhan nelayan, soal perizinan kapalnya yang tidak keluar, dan tidak bisa melaut. Itu terjadi hampir di semua wilayah nelayan di Indonesia. Persoalan perizinan ini harusnya dengan sigap diatasi oleh pemerintah kita. Jangan membuat nelayan Indonesia malah tidak bisa beraktivitas,” ujarnya.

 

Selain itu, persoalan impor pun meninggi dikarenakan hasil tangkapan nelayan Indonesi tidak memadai lagi. Soalnya, kapal-kapal nelayan Indonesia tidak bisa berlayar dan tidak diizinkan melaut.

 

Menurut Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT)  itu, masih terlalu banyak persoalan nelayan Indonesia yang terluput dari upaya pemerintah untuk menyelesaikannya.

 

“Ya boleh-boleh saja sih dengan bombastis menyerukan pengeboman kapal-kalap ilegal itu. Boleh saja juga terlihat garang melakukan pemberantasan ilegal fishing. Tetapi, tidak boleh meninggalkan nelayan Indonesia itu sendiri. Persoalan yang mereka hadapi harus juga menjadi perhatian serius dari pemerintah dan harus diselesaikan,” pungkas Siswaryudi.

 

Sabtu lalu, Menteri KKP bersama Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing) menenggelamkan 81 kapal pencuri ikan. Penenggelaman dilakukan bersamaan di 12 lokasi dan dipimpin Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

 

“Kita dibantu oleh TNI dan Polri, melakukan penenggelaman di 12 lokasi, yaitu Aceh, Pontianak, Bali, Sorong, Merauke, Belawan, Tarempa, Natuna, Tarakan, Bitung, Ternate, dan Ambon,” ujar Susi di Pantai Morela, Ambon, Maluku Utara, sebagaimana tertulis dalam rilis, Sabtu (1/4/2017).

 

Dari 81 kapal pencuri ikan yang ditenggelamkan, 46 kapal berbendera Vietnam, 18 berbendera Filipina, 11 kapal berbendera Malaysia, dan 6 kapal berbendera Indonesia. Para anak buah kapal pencuri itu berasal dari berbagai negara, seperti Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Filipina, China, dan Indonesia.

 

“Kita tentu sudah beri notice kepada negara-negara yang kapalnya mencuri ikan kita ini. Kita perlihatkan bahwa kita serius. Kita tenggelamkan agar mereka jera dan tidak mencuri ikan kita lagi,” ujar Susi.

 

Sebanyak 46 kapal ditenggelamkan berdasarkan putusan secara inkrah, sedangkan 35 lainnya ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan.

 

Susi, yang berada di Ambon, memberi aba-aba kepada petugas satgas yang berada di Belawan, Tarempa, Natuna, Tarakan, Bitung, dan Ternate untuk melakukan penenggelaman bersama-sama melalui teleconference.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*