Breaking News

Tak Cukup Hanya Ditunda, Revisi UU KPK Harus Dicabut Dari Prolegnas

Tak Cukup Hany Ditunda, Revisi Undang Undang KPK Harus Dicabut Dari Prolegnas

Pembahasan Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak cukup hanya ditunda oleh Presiden dan DPR RI, agenda itu harus dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Parlemen.

Prolegnas adalah daftar undang-undang yang akan direvisi atau disusun oleh DPR bersama pemerintah selama satu periode DPR. Selama UU masih ada dalam Prolegnas, maka kapanpun bisa dilakukan revisi atau penyusunan.

Meskipun Presiden Joko Widodo dan DPR sepakat untuk menunda revisi UU KPK. Tetapi, PKS meminta langkah yang lebih tegas, yaitu pencabutan RUU itu dari Prolegnas 2014-2019.

“Sikap PKS tidak hanya menunda revisi UU KPK. Kami meminta revisi UU KPK dicabut dari Prolegnas,” kata Presiden PKS Sohibul Iman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/2/2016).

Menurut Sohibul, ada RUU lain yang lebih baik diutamakan saat ini. Energi DPR dan Pemerintah difokuskan membahas UU yang lebih substantif dan dirasakan langsung oleh rakyat kecil.

“Daripada terus-menerus terjebak polemik revisi UU KPK, lebih baik DPR dan Pemerintah serius membahas UU yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat,” jelas anggota Komisi X DPR ini.

Sohibul menjelaskan, KPK seharusnya mendapat dorongan agar lebih berani menindak dan mengungkap kasus korupsi kelas kakap dengan UU yang ada. Itu bisa dilakukan dengan UU yang ada saat ini.

“Dengan UU yang ada kami meminta KPK membuktikan tidak hanya memberantas kasus korupsi kecil. Tapi juga berani mengungkap kasus korupsi besar yang telah merugikan rakyat Indonesia,” terangnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPR Fadli Zon setuju dengan hal itu tetapi harus atas dasar kesepakatan dengan pemerintah.

Kata Fadlizon, itu masalah teknis. Itu perlu kesepakatan dengan pemerintah, Kalau pemerintah merasa itu perlu, tidak ada masalah. Harus dibicarakan dengan Dewan Perwkilan Rakyat.

“Peluang selalu ada. Tapi kalau kita lihat tidak ada urgensinya saat ini ya tidak dibahas. Bisa tidak dibahas tahun ini, tahun depan,” ungkap Waketum Gerindra ini.

Gerindra sendiri sejak awal menolak revisi UU KPK. Fadli pribadi berpendapat tidak ada masalah bila revisi UU ini dicabut dari Prolegnas.

“Kita sih tidak ada masalah mau dicabut atau ditunda. Dihentikan total bagus, dikeluarkan dari Prolegnas bagus,” ujar Fadli.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*