Breaking News

Tak Berikan Sanksi Tegas, IDI Dituding Lindungi Dalang Mafia Vaksin Palsu

IDI dituding lindungi para mafia vaksin palsu.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dituding sebagai dalang yang melindungi para dokter dan pekerja Rumah Sakit yang berperan sebagai pengguna dan penyebar vaksin palsu.

Soalnya, IDI malah tidak mengambil tindakan tegas terhadap dokter yang terungkap memakai vaksin palsu tersebut.

Koordinator Orang Tua Anak yang menggugat Rumah Sakit Elizabeth, Bekasi, Hudson Markiano Hutapea menyampaikan, IDI malah melindungi dokter yang sudah nyata-nyata melakukan pelanggaran dengan memakai dan menyebarkan vaksin palsu.

“Sederhana saja, jika sudah terungkap tapi malah IDI-nya belain dokter pengguna dan penyebar vaksin palsu, maka patut dicurigai dan dibongkar bahwa IDI melindungi para mafia vaksin selama ini. IDI ini pun sudah menjadi kaki tangan dan bagian dari jaringan pemalsu dan mafia itu,” papar Hudson Markiano Hutapea, Selasa (19/07/2016).

Karena itu, bukan hanya Rumah Sakit dan Para doktet yang sudah ketahuan mempergunakan dan menyebarkan vaksin palsu itu yang harus dihukum berat, IDI pun harus bertanggung jawab atas kejadian ini.

“Harus diberikan sanksi tegas dan berat. Aparat hukum harus membongkar praktik mafia vaksin di IDI. Sudah puluhan tahun loh. Mereka juga yang melindungi mafia itu semua,” papar Hudson.

Hudson menegaskan, sebagai dokter tentu ada standar yang jelas dan tegas dalam pembuatan dan penerapan vaksin kepada anak. Demikian juga pihak Rumah Sakit, petugas laboratorium dan juga ahli vaksin tentu dimiliki. Namun, semua itu tidak berjalan dan malah dibiarkan selama ini.

“Bukankah itu tindakan sangat berbahaya dan sangat kurang ajar sekali dokter-dokter dan Rumah Sakit begitu. Nyawa anak-anak kita dipermain-mainkan demi fulus, demi meraup keuntungan yang besar. Ini harus dibongkar dan dihukum berat,” pungkas Hudson.

Senada dengan Hudson, Koordinator Orang Tua Anak yang merupakan Korban Vaksi di Rumah Sakit Bunda, Kramat Jati, Jakarta Timur, Maruli Silaban menegaskan perlunya semua pihak terkait untuk diusut dan dihukum berat.

“Cabut izin Rumah Sakit yang sudah melakukan vaksin palsu itu. Dokter-dokter yang terbukti melakukan vaksin palsu juga harus dihukum berat. Jangan main-main,” ujar Maruli Silaban.

Menurut Maruli, izin operasional Rumah Sakit seperti itu harus dicabut sesuai dengan Pasal 46 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kejadian itu, lanjut dia, juga melanggar ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata.

“Direktur Rumah Sakit harus bertanggung jawab. BPOM juga lalai dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Kesehatan lalai dalam pengawasan pengadaan obat-obatan. Semua itu harus ditindak,” ujar pria yang juga seorang advokat itu.

Maruli pun memastikan, para orang tua akam menggugat dan melakukan tidakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat itu.

“Kita akan gugat mereka semua, minta pertanggungjawaban dan harus ada sanksi tegas, selain itu anak-anak kita harus ada jaminan dan kepastian soal vaksin itu,” pungkas Maruli.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*