Breaking News

Tak Becus Urus Beras, Presiden Jokowi Diminta Mencopot Menteri Pertanian

Tak Becus Urus Beras, Presiden Jokowi Diminta Mencopot Menteri Pertanian.

Presiden Jokowidodo diminta segera melakukan evaluasi terhadap Menteri Pertanian dikarenakan dianggap telah gagal mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia.

 

Selain itu, kebijakan-kebijakan impor beras yang meresahkan masyarakat pun disebut sebagai bentuk kegagalan menjaga rakyat Indonesia dari berbagai keterpurukan kebutuhan dasarnya.

 

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) Bidang Media dan Propaganda, Pilian Hutasoit mengatakan,  Menteri Pertaniian (Mentan) Amran Sulaiman gagal mewujudkan swasembada pangan. Hal itu terkait kebijakan pemerintah soal impor beras sebanyak 500.000 ton.

 

Karena itu, menurut Pilian, mentan harus bertanggung jawab dan mundur dari kursi kabinet, sebab sebelum dilantik sebagai menteri, Amran berjanji akan mengundurkan diri dari kabinet Jokowi jika selama tiga tahun gagal menjadikan Indonesia swasembada pangan.

 

“Dimana Mentan pernah berikrar, jika Indonesia tidak menjadi swasembada pangan akan mengundurkan diri. Itu seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Jokowi,” kata Pilian, di Jakarta, Kamis (18/01/2018)).

 

Untuk itu, dia pun mendesak Presiden Jokowi segera mengevaluasi kinerja Mentan yang dianggap gagal dalam meningkatkan kesejahteraan para petani di tanah air.

 

“Presiden Jokowi seharusnya mengevaluasi para menterinya, apakah layak dipertahankan. Itu terbukti dengan kebijakan impor 500 ribu ton beras,” tegasnya.

 

Diungkapkan Pilian, bantuan APBN yang begitu besar dikucurkan terhadap ketahanan pangan tidak dimanfaatkan secara maksimal. Dimana, pada tahun 2016 subsidi pupuk sebanyak 9,55 juta ton atau sebesar Rp 31,2 triliun dan subsidi benih padi dan kedelai 116.500 ton.

 

Sementara, untuk bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 100.000 unit pada 2016 dan 80.000 unit pada tahun 2015.

 

“Ini sama saja mencederai citra Presiden Jokowi yang pro rakyat dan petani,” tegas Pilian.

 

Menurut dia, meskipun setahun atau setengah tahun lagi masa jabatan menteri akan berakhir, tidak akan menghalangi Presiden untuk mengevaluasi menterinya. Bahkan, reshuffle kabinet yang baru dilakukan Presiden Jokowi belum sempurna.

 

“Evaluasi yang dilakukan Presiden Jokowi itu belum menyeluruh,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*