Breaking News

Tak Banyak Gunanya Bagi Rakyat Indonesia, Perpanjangan Kontrak PT Freeport Dipertanyakan

Tak Banyak Gunanya Bagi Rakyat Indonesia, Perpanjangan Kontrak PT Freeport Dipertanyakan.

Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pertemuan Menteri ESDM, Ignatius Jonan dengan CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson, untuk menyelesaikan proses negosiasi kontrak perusahaan tambang tersebut masih jauh dari harapan rakyat. Hal ini dikarenakan, solusi yang dihasilkan masih memberikan keistimewaan bagi PT Freeport ketimbang menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan UU Minerba.

 

Koordinator Riset dan Advokasi IGJ, Budi Afandi mengatakan, pertemuan tersebut masih jauh dari keberhasilan dalam perspektif masyarakat sipil. Alasannya, pertama, proses tidak menunjukkan adanya terobosan baru dalam sikap pemerintah terhadap Freeport. Kedua, negosiasi masih jauh dari keterbukaan pada publik, negara dan korporasi seakan tidak merasa perlu bersikap transparan.

 

“Kita tidak bisa a historis dalam melihat negosiasi ini, karena proses serupa sudah pernah terjadi, termasuk mengenai substansi persoalan yang dibicarakan,” katanya dalam siaran persnya, Jumat (28/07/2018).

 

Budi mencontohkan, isu pembangunan smelter yang menjadi kewajiban perusahaaan tambang seharusnya sudah selesai dengan pengaturan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014.

 

“Untuk menunjukkan komitmen dalam membangun smelter sudah diatur sebelumnya, namun tetap tidak dipenuhi. Lalu apa yang dimaksud dengan kesepakatan pembangunan smelter sekarang?” ujarnya.

 

Kemudian mengenai klaim bahwa Freeport mau mengubah KK menjadi IUPK. Hal ini hanya akan dilakukan jika pemerintah mau memberikan perpanjangan sampai 2041. “Mereka bisa kita sebut mau mengubah KK menjadi IUPK hanya pada saat mereka mau mengikuti syarat dari kita, bukan syarat mereka yang mengendalikan kita,” sebutnya.

 

Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti, menilai ada yang janggal dari hasil pertemuan antara Menteri ESDM dengan Freeport McMoran. Ditengah anggapan adanya kemajuan dari proses negosiasi, Freeport tetap meminta adanya perjanjian kerjasama kedua pihak sebagai bentuk jaminan kepastian investasi. Namun, disisi yang lain Freeport menyatakan telah bersedia untuk mengubah Kontrak Karya dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

 

“Permintaan Freeport untuk membuat perjanjian kerjasama secara terpisah harus ditolak oleh pemerintah Indonesia karena tidak diatur di dalam undang-undang. Kan sudah ada IUPK, yaitu penetapan dari menteri yang dijamin oleh undang-undang. Dan pemerintah harus konsisten dengan bentuk hukum yang telah disepakati dan diatur di dalam undang-undang,” terangnya.

 

Menurut Rachmi, perjanljian kerjasama secara terpisah hanya akan menempatkan pemerintah Indonesia dibawah kendali Freeport. Apalagi, secara logika hukum perjanjian, perjanjian ini akan mengikat pemerintah Indonesia secara perdata.

 

“Dan menjadi konsekuensi logis dimana para pihak akan menentukan sendiri mekanisme penyelesaian sengketanya, yang biasanya lebih memilih arbitrase internasional,” katanya.

 

Di dalam Pasal 7 Permen ESDM no.15 tahun 2017 sudah dijelaskan bahwa menteri memberikan penetapan terhadap IUPK. sehingga konsekuensi hukum dari penetapan atau beschikking bersifat administrative yang dikeluarkan oleh pejabat negara dan bersifat konkrit, individual, dan final. Sehingga penyelesaian sengketanya pun cukup di Pengadilan Tata Usah Negara.

 

Pihaknya menilai perjanjian jaminan kepastian investasi yang diminta Freeport hanya akan menjebak pemerintah Indonesia. “Perjanjian kepastian investasi yang dimaksud hanya akan membuka celah dibawanya sengketa ke arbitrase internasional dan menyulitkan Indonesia,” tandasnya.

 

Sebelumnya, Ketua Tim Perundingan Pemerintah dan PT Freeport, Teguh Pamudji, menuturkan dua kesepakatan yang sudah diambil antara lain pembangunan smelter yang harus selesai sebelum Januari 2022 dan perpanjangan kontrak Freeport. “Pemerintah Indonesia dan Freeport sepakat untuk mengubah status kontrak menjadi IUPK pada awal tahun ini. Kedua pihak memiliki waktu 8 bulan untuk menuntaskan perubahan status ini,” katanya.

 

Negosiasi untuk merampungkan status kontrak perusahaan penyumbang pajak terbesar di Indonesia tersebut masih berlansung. Menurut Teguh, IUPK yang akan diterbitkan masa berlakunya sampak 2021, sama dengan berlakunya kontrak karya. Setelah itu, perusahaan berhak untuk mengajukan perpanjangan kontrak 2 kali 10 tahun.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*