Breaking News

Tak Adil, Rugikan Pembayar Pajak, Pengusaha Diajak Menolak Undang Undang Tax Amnesty

Pengusaha yang taat bayar pajak wajib menolak Rancangan Undang Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.

Para penguasaha diminta untuk turut menolak rencana pemerintah melakukan pengampunan pajak atau tax amnesty kepada para wajib pajak.

Upaya pengampunan pajak bagi wajib pajak perorangan ataupun wajib pajak berbadan hukum yang selama bertahun-tahun tidak bayar pajak, yang ada di luar negeri, harus ditolak.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono menyampaikan, setiap pengusaha dan perusahaan yang selama ini patuh membayar pajaknya ke negara wajar kesal dan menolak upaya pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah kepada para wajib pajak yang selama ini melakukan pengemplangan pajaknya.

“Kita meminta para penguasaha yang selama ini taat bayar pajak untuk menolak pengampunan pajak begitu. Ancaman kebangkrutan dan tergusurnya lapak usaha para pengusaha dan perusahaan yang taat membayar pajak pada negara, akan terjadi, begitu Undang undang dan Keppres Tax Amnesty di berlakukan,” ujar Arief Poyuono di Jakarta, Senin (09/05/2016).

Menurut pria yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) ini, alasan ancaman kebangkrutan pengusaha dan perusahaan yang taat bayar pajak itu terjadi ketika para pengemplang pajak yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak bayar pajak, malah mendapatkan pengampunan pajak dengan hanya membayar 1,5 persen dari total puluhan tahun utang pajak yang menunggak.

“Jika para pengemplang pajak itu diampuni, dan membayar 1,5 persen saja, maka mereka akan dipermudah dan diberi karpet merah oleh pemerintah sebagai aktor utama pengagas Tax Amnesty,” ujar Arief.

Dengan hanya diwajibkan bayar 1,5 persen, lanjut dia, maka para pengemplang pajak akan turn back untuk berinvestasi. Dalam ilmu dagang, kata Arief, dalam berinvestasi para pengemplang pajak yang dapat pengampunan akan masuk di sektor-sektor bisnis yang menghasilkan jasa dan produk, yang memiliki konsumen yang sudah established di pasar.

Cara-cara bisnis para investor dari pengemplang pajak yang diampuni oleh Undang Undang dan Keppres Tax Amnesty, akan menggunakan strategi untuk menghancurkan harga pasar dari produk-produk dan jasa yang sebelumnya diproduksi oleh pengusaha dan perusahaan yang taat pajak.

“Ini menyakitkan sekali bagi pengusaha yang selama ini taat bayar pajak ke negara,” ujarnya.

Selanjutnya, para pengemplang pajak yang diampuni, dengan modal yang besar dan ditambah bonus 98,5 persen dana dari hasil ngemplang pajak, akan memproduksi produk dan jasa yang sama yang dihasilkan perusahaan yang taat pajak.

Disinilah Arief menilai pemerintah tidak fair, karena para pengemplang pajak yang diampuni ini bisa menguasai pasar, menjatuhkan harga jual barang dan jasa, hingga produk-produk dan jasa yang dihasilkan menjadi market leader.

Sektor Industri yang akan dilirik oleh para pengemplang pajak misalnya sektor tranportasi, consumer food and beverages, consumer goods, restoran, fastfood, dan supermarket.

Arief juga menyampaikan, pengampunan pajak itu juga akan berdampak pada bangkrutnya pedagang-pedagang pasar tradisional dan sektor industri UKM.

“Jika mereka masuk dalam sektor bisnis pasar swalayan raksasa, serta produk-produk UKM yang diproduksi secara besar-besaran oleh industri yang dibangun oleh para pengemplang pajak, karena dari sisi likuiditas permodalan para pengemplang pajak diuntungkan dengan hanya membayar pajak 1,5 persen dari total puluhan tahun tidak bayar pajak,” tuturnya.

Bayangkan, lanjut dia, sebesar 4.000 triliun rupiah tagihan pajak yang tidak dibayar oleh para pengemplang pajak, dan akan dibayarkan hanya 60 triliun saja.

“Pemerintah ini malah tidak pro kepada pembayar pajak dan masyrakat patuh pajak,” ujarnya.

Karena itu, Arief mengajak para pengusaha dan perusahaan patuh pajak, yang tidak menerbangkan modalnya ke luar negeri saat krisis ekonomi 1997, dan tetap bertahan untuk tetap menggulirkan ekonomi nasional dengan patuh membayar pajak, untuk menolak UU Tax Amnesty.

“Karena jika tidak menolak Undang Undang Tax Amnesty, para pengemplang pajak yang diampuni akan menelan bulat-bulat usaha para pengusaha nasionalis dan patuh pajak,” pungkas dia.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, wajib pajak harus diberi pemahaman mengenai alasan pemerintah dan DPR menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Saat ini Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih dibahas di DPR.

“Setelah menyeragamkan persepsi tentang urgensi dan manfaat rencana itu dengan sejumlah kementerian dan lembaga, Presiden Joko Widodo perlu menyosialisasi urgensi dan manfaat kebijakan itu kepada semua elemen rakyat,” ujar Bambang.

Sosialisasi, menurut Bambang, diperlukan agar tidak terjadi salah tafsir atas kebijakan pengampunan pajak. Apabila terjadi salah tafsir, wajib pajak dapat membangkang.

“Mereka akan menolak atau menunda-nunda kewajibannya membayar pajak karena berasumsi akan ada pengampunan pajak dari pemerintah pada kemudian hari,” ujar Politisi Golkar ini.

Pengampunan pajak bagi beberapa pihak, juga kerap dipahami sebagai kebijakan yang tidak berkeadilan. Wajib pajak yang jujur merasa selalu dikejar-kejar agar taat membayar pajak.

“Tapi segelintir orang yang jelas-jelas telah mengingkari kewajiban pajak justru diberi perlakuan istimewa,” kata Bambang.

Karena itu, menurut dia, kebijakan pengampunan pajak bisa menimbulkan kemarahan bagi wajib pajak yang sedang berurusan dengan juru tagih atau juru sita pajak. “Sebaliknya, kebijakan itu bisa menimbulkan risiko bagi juru tagih atau juru sita pajak saat mereka menjalankan tugas di lapangan,” ujarnya.

Bambang menilai kasus pembunuhan dua petugas pajak di Sibolga, yakni Parada Toga dan Fransriano Siahaan, serta pegawai honorer di Gunung Sitoli, yakni Soza Nolo Lase, harus dijadikan pembelajaran bagi pemerintah. Dua petugas pajak itu pada 12 April lalu dibunuh pengusaha bernama Agusman Lahagu yang naik darah karena disodori tagihan pajak Rp 14 miliar.

Menurut Bambang, jumlah pengusaha dengan masalah yang sama seperti Agusman sangat banyak. Pengusaha-pengusaha itu tentu juga mengharapkan pengampunan pajak. “Namun mereka tidak masuk dalam kriteria penerima pengampunan pajak. Wajar jika mereka cemburu atau emosional,” ucap Bambang.

Saat ini RUU Pengampunan Pajak masih dibahas di DPR. Namun pembahasan RUU tersebut diprediksi akan molor dari rencana. Ketua Komisi Keuangan DPR Ahmadi Noor Supit berujar, pembahasan RUU itu baru bisa rampung pada Mei ini.

Presiden Jokowi menuturkan sudah menyiapkan skema lain jika pembahasan RUU yang diyakini akan mengembalikan aset di luar negeri itu bersama DPR mentok. Salah satu kebijakan yang akan diambil Jokowi adalah menerbitkan peraturan pemerintah. Beleid tersebut nantinya akan terkait dengan deklarasi pajak.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*