Breaking News

Tak Ada Dasar Hukum, Paksakan Reklamasi Teluk Jakarta, Kewenangan Ahok Kebablasan!

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok disebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam melakukan reklamasi pantai Teluk Jakarta. Mantan Bupati Belitung itu pun dianggap telah kebablasan melaksanakan proyek reklamasi itu, sebab kewenangannya tidak pas.

Dalam sidang gugatan pelanggaran hukum terhadap Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta atas pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta, masyarakat Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KNTI) menghadirkan dua saksi ahli untuk memberi keterangan terhadap dampak dan prosedur izin reklamasi tersebut.

Dalam keterangannya, Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Subandono yang hadir sebagai saksi ahli pertama, menjelaskan ada tiga hal utama yang tidak sinkron terkait prosedur dan kewenangan izin reklamasi. Pertama, pemanfaatan ruang laut melalui reklamasi harus didahului dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) supaya tidak terjadi konflik dalam penggunaan ruang laut.

Dikatakan Subandono, berdasarkan Pasal 17 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014, izin reklamasi tidak dapat dikeluarkan dengan hanya didasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilyah (RTRW), tetapi harus didasarkan RZWP3K.

“Namun hingga saat ini Provinsi DKI Jakarta belum memiliki Peraturan Daerah RZWP3K sehingga Izin Reklamasi tidak dapat diterbitkan,” ujar Subandono saat memberikan keterangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jakarta Timur, Jumat (4/3/2016).

Kedua, lanjutnya, kewenangan izin pada kawasan strategis nasional merupakan kewenangan menteri mengacu kepada Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) dan Perpres 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ketiga, Keppres 52 Tahun 1995 telah dicabut dengan adanya PP 54 tahun 2008 sehingga tidak ada kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

“Izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang diterbitkan Gubernur Ahok kepada pengembang Pulau G cacat hukum karena izin reklamasi tidak didasari RZWP3K, serta Gubernur tidak berwenang mengeluarkan izin reklamasi di kawasan strategis nasional, dan Keppres 52 Tahun 1995 tidak berlaku karena berkaitan dengan tata ruang,” terang Subandono.

Di tempat yang sama, Pakar Osenografi Alan Koropitan yang juga dihadirkan sebagai saksi, mengatakan, keberadaan reklamasi Jakarta akan membuat sedimentasi yang terjadi di Teluk Jakarta meningkat hingga 50 cm per tahunnya.

“Konsekuensinya, Jakarta akan terendam banjir ketika 13 aliran sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta terhambat oleh pulau reklamasi,” ujar Alan.

Dampak buruk lain yang disebutkan Alan, logam berat yang ada di Teluk Jakarta sejak adanya pembangunan masif dari tahun 1970, akan mengumpul di Teluk Jakarta karena kemampuan arus laut untuk mencuci secara alamiah akan jauh memburuk setelah adanya proyek reklamasi.

“Akibatnya, Teluk Jakarta akan menjadi comberan berisikan limbah mengandung logam berat,” ujarnya.

Alan juga menambahkan, beberapa negara seperti Korea Selatan dan Jepang menyesal melakukan reklamasi karena ternyata mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan hidup.

“Negara yang mencoba melakukan reklamasi akhirnya menghentikan proyek itu karena sangat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar,” ucap Alan.

Di akhir kesaksiannya, Alan memberikan solusi revitalisasi lingkungan Teluk Jakarta. Ia menyampaikan, agar laut tidak tercemar harusnya yang dilakukan bukan reklamasi, melainkan restorasi dari hulu sungai sampai hilirnya.

“Revitalisasi tidak hanya bisa dilakukan parsial hanya di bagian hilirnya saja, apalagi dilakukan dengan reklamasi yang malah akan memperparah kondisi lingkungan hidup di Teluk Jakarta,” ujar Alan.

Sidang tersebut juga dihadiri oleh ratusan nelayan dan solidaritas perempuan pesisir yang menolak reklamasi.

Saat ini penolakan semakin bertambah dengan kehadiran warga Muara Angke yang menjadi korban rekayasa untuk mendukung reklamasi.

“Jadi warga Muara Angke merasa kecewa karena apa yang dijanjikan kepada mereka tidak seperti yang dijanjikan,” ujar Marthin selaku Tim Hukum KNTI.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*