Breaking News

Tahun 2019 Rekrutmen Hakim Adhoc Digeber Lagi, Tolong Jaga Integritas dan Lakukan Secara Transparan

Tahun 2019 Rekrutmen Hakim Adhoc Digeber Lagi, Tolong Jaga Integritas dan Lakukan Secara Transparan.

Masih ada ribuan calon hakim yang akan direkrut untuk berbagai pengadilan di seluruh Indonesia. Di tahun 2019 ini, rekrutmen direncanakan akan digeber lagi, sebab pada 2018, sangat minim jumlah hakim yang diterima.

Majelis Pertimbangan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta, Sandi Ebenezer Situngkir menyampaikan, persoalan integritas hakim menjadi salah satu faktor inti dalam rekrutmen.

Indonesia masih mengalami banyak masalah dengan sikap dan perilaku hakim. “Tidak sedikit hakim, termasuk hakim adhoc, yang bermasalah dengan hukum. Ada yang ditangkap karena dugaan korupsi, ada yang dipecat karena persoalan perilaku, asusila, juga berbagai jenis sikap dan tindakan yang tidak berintegritas. Ini semua harus dieliminir, sejak proses rekrutmen,” tutur Sandi Ebenezer Situngkir, di Jakarta, Kamis (17/01/2019).

Dia mengingatkan, persoalan-persoalan yang terjadi sepanjang tahun, masih menumpuk tidak selesai di pengadilan. Bahkan, para hakimnya sendiri terkadang yang bermasalah dan menjadi biang masalah.

Perlu ditegaskan, lanjut Sandi, selain urusan kesejahteraan rakyat yang paling banyak bermasalah di Indonesia, urusan keadilan berada di urutan tertinggi.

“Masyarakat pencari keadilan di Indonesia ya lewat pengadilan. Itu secara formalnya. Nah, kalau hakim di pengadilan tidak bertindak adil, maka persoalan demi persoalan akan terus menggunung di Indonesia,” ujarnya.

Lagi pula, diyakini para hakim adalah Wakil Tuhan di Bumi. Oleh karena itu, Hakim harus menunjukkan kinerja dan sikap serta perilaku yang menunjukkan teladan. Hakim dituntut memberikan kebijaksanaan yang adil dan keadilan yang bijaksana. “Dan itu semua dimulai dari proses rekrutmen hakim,” ujar Sandi Ebenezer Situngkir.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Edukasi dan Advokasi Masyarakat Indonesia (LBH Lekasia), Charles Hutahaean mengungkapkan, mekanisme dan prosedur hukum dalam proses rekrutmen hakim harus ditaati.

Dia mengatakan, misalnya, sudah ada larangan bagi Komisioner Lembaga Negara dan atau pemerintahan, hakim, advokat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya untuk direkrut jadi hakim. Namun, masih saja diloloskan orang-orang yang tidak memenuhi prosedur dan tidak taat hukum seperti itu.

“Seperti Komisioner Komisi Kejaksaan bernama Pultoni. Dia masih komisioner aktif. Dia dilarang oleh aturan untuk mengikuti rekrutmen, eh malah tetap ngotot melamar jadi Hakim Adhoc Tipikir pada 2018 lalu. Diam-diam pula. Anehnya, Panitia Seleksi Hakim Adhoc itu pun membiarkannya begitu saja, meloloskannya,” ungkap Charles.

Charles menduga, ada proses rekrutmen yang diikuti Pultoni yang ditutupi dan dibohongi. Sebab, sampai saat ini, yang bersangkutan tetap diloloskan oleh Panitia Seleksi, dan tengah menunggu surat pengangkatan dari Presiden di 2019 ini.

“Dugaan kami, ada kolusi dalam rekrutmen yang terjadi. Sebegitu terbukanya untuk melakukan pengecekan, namun Pultoni tetap diloloskan, dan malah dipaksakan,” ujar Charles.

Dia pesimis, jika Pultoni dipaksakan dilantik, maka kualitas hakim Indonesia akan penuh kebohongan. “Tidak akan mungkin orang seperti itu bisa memutus perkara dengan adil. Dia aja kolusi.Integritasnya dipertanyakan,” ujarnya.

Chales pun meminta Presiden agar menghentikan calon hakim seperti itu. Presiden, lanjutnya, jangan asal main teken surat pengangkatan hakim bermasalah dengan integritas, bermasalah dengan hukum dan bermasalah dengan sejumlah persoalan lainnya. “Semoga dia dibatalkan. Sebab itu akan merusak dan akan menjadi preseden buruk bagi kehakiman di Indonesia,” ujar Charles.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*