Breaking News

Tagar#2019GantiPresiden Makin Kisruh, Politisi PDIP Minta KPU dan Bawaslu Arif Dan Substantif

Penyelenggara Pemilu diminta bertindak arif dan berpikir substanstatif menyikapi sosialisasi Tagar#2019GantiPresiden.

Penyelenggara Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) seharusnya menguasai substansi dari sebuah sosialisasi, yang memiliki makna terselubung dan malah mendistorsi makna dari Pemilu.

Direktur Advokasi Forum Demokrasi Rakyat Lambok Gurning menyampaikan, penyelenggaran Pemilu harus bertindak adil menyikapi maraknya polemik Tanda Pagar (Tagar) Ganti Presiden 2019.

Menurut Lambok Gurning, sosialisasi jenis itu melenceng dari substansi hukum dan demokrasi Indonesia.

“Tahun 2019 itu adalah Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden. Itu tegas dalam Undang Undang. Bukan pergantian presiden, tetapi memilih presiden. Karena itu, sebagai penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu harus arif dan bijak sana. Lembaga itu mesti mampu menterjemahkan substansi Pilpres sejak dini, agar tidak menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat,” tutur Lambok Gurning, di Jakarta, Selasa (08/05/2018).

Tidak bisa dipungkiri, lanjut Anggota Badan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah PDI-Perjuangan (BBD DPD DPIP) ini, kisruh dan perdebatan negatif terus terjadi di masyarakat. Paling nyata terjadi di media-media sosial.

Lambok juga sepakat, setiap momentum publik, ruang publik maupun fasilitas umum jangan dipergunakan sebagai ajang sosialisasi isu yang mengundang polemik berkepanjangan.

“Seperti momentum car free day, itu jangan malah dipergunakan untuk sosialisasi pelemik Tagar 2019 Ganti Presiden,” ujarnya.

Kali ini, lanjut Lambok, penyelenggara Pemilu dan aparat penegak hukum diuji kemampuan dan penguasaan substansi demokrasi dalam proses Pemilu.

Sebab, jika KPU dan Bawaslu serta aparat penegak hukum tidak menguasai substansi, maka akan menimbulkan kekisruhan, serta terjebak polemik yang berpotensi memecah belah masyarakat.

“Tolong KPU dan Bawaslu serta aparat hukum jeli dan bijak. Telisik dan hadapi perilaku masyarakat yang sudah melenceng dari substansi demokrasi yang kita anut,” tuturnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Rahmat Bagja menilai, gerakan tagar#2019GantiPresiden bukanlah bagian dari kampanye negatif. Menurut dia, gerakan seperti itu hanya merupakan bagian dari kebebasan berekspresi warga.

“Itu bukan black campaign. Itu logic saja. Gerakan demokrasi secara logis. Kalau black campaign kan itu menyerang presiden secara pribadi. Kalau ganti presiden itu ya logis saja sih. Atau, ada gerakan Save President, ya silakan saja. Itu kebebasan berekspresi,” tutur Rahmat Bagja.

Gerakan tagar #2019GantiPresiden merupakan inisiasi dari Ketua DPP PKS, Mardani Ari Sera. Meskipun diinisiasi partai politik, namun Bagja tidak mempermasalahkan gerakan tersebut.

Dia membandingkan dengan sejumlah gerakan partai politik atau organisasi massa pendukung Presiden Joko Widodo.

“PKS mempunyai perspektif soal presiden siapa di 2019, ya silakan. Atau Golkar dan PDIP ada Gojo, silakan saja, ketika Gojo boleh, ketika lain boleh, lalu, kenapa kalau Mardani for President tidak boleh? Boleh kok, bagaimana Mardani bisa menjadi presiden kalau tidak ganti Jokowi,” ujar Bagja.

Namun, dia mengharapkan agar tidak menyerang pribadi calon presiden. Serta menggunakan cara-cara konstitusional untuk melakukan pergantian presiden.

“Kami harapkan tidak menyerang pribadi, yang penting itu. Pemilu 2019 salah satunya untuk mempertahankan proses pemilihan presiden. Silakan kalau mau ganti presiden, tetapi proses di pemilu,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*